Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[HOAKS] Surat Undangan Sosialisasi Pedoman Evaluasi Kelembagaan Kemenpan RB

Kompas.com - 22/10/2018, 14:05 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

hoaks

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

KOMPAS.com - Surat mengenai undangan sosialisasi tentang pedoman evaluasi kelembagaan instansi pemerintah yang beredar di masyarakat dapat dipastikan palsu.

Surat ini mengatasnamakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Namun, Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemenpan RB Mudzakir menegaskan, pihaknya tidak pernah mengeluarkan surat tersebut.

Narasi yang beredar:

Surat berkop Kemenpan RB bernomor B/40/S.KT tersebut seolah-olah ditandatangani oleh Sekretaris Kemenpan RB, Dwi Wahyu Atmaji.

Surat palsu ditujukan kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya.

Dalam surat itu, Kemenpan RB seolah-olah mengundang pihak yang dituju untuk menghadiri sosialisasi Peraturan Menteri PAN RB Nomor 19/2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 20/2018 mengenai Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah.

Surat bodong ini menyebutkan bahwa acara akan dilaksanakan pada Kamis (11/10/2018) pukul 08.00 WIB, Milennium Hotel Sirih, Jalan Fachrudin Nomor 3, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Berikut bunyi suratnya:

Surat hoaks Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiDok. KemenpanRB Surat hoaks Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Yang Terhormat

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya
di
tempat

Dalam Rangka Sosialisasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Kami Bermaksud mengundang Saudara untuk hadir dalam acara tersebut pada:

hari/tanggal : Kamis, 11 Oktober 2018
Waktu : 08.00 WIB s.d selesai
Tempat : Milenium Hotel Sirih Jl. Fachrudin No.3, Tanah Abang, Jakarta Pusat

Sehubungan dengan hal tersebut mohon untuk menugaska pejabat yang berwenan membidangi Bisnis Proses dan Organisasi pada instansi masing-masing. Perlu kami sampaikan bahwa Biaya Perjalanan Dinas, Akomodasi Hotel dan Transportasi di Tanggung hanya 1 untuk satu orang peserta dari Panitia. Konfirmasi Kehadiran hubungi Irawan Wahyu Sasmita di nomor Telepon 085314867674 paling lambar satu dua hari setelah surat di terima.

Atas Perhatian dan Kehadiran Saudara di sampaikan terima kasih.

Selain itu, terdapat tembusan di surat ini yang ditujukan kepada Menteri PAN RB dan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN RB.

Tak hanya itu, dalam surat ini juga disebutkan bahwa biaya perjalanan dinas, akomodasi hotel, dan transportasi hanya untuk satu orang peserta instansi dari panitia, dilengkapi dengan contact person bernama Irawan Wahyu Sasmita, nomor telepon 085314867674.

Penelusuran Kompas.com:

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik KemenpanRB Mudzakir menegaskan surat tersebut hoaks atau bohong. Ia mengatakan, pihaknya mendapatkan laporan terkait peredaran surat palsu ini.

"Iya. (Laporan) masyarakat," ujar Mudzakir saat dihubungi Kompas.com, Senin (22/10/2018).

Masyarakat, lanjut Mudzakir, diminta untuk berhati-hati apabila menerima surat yang mengatasnamakan Kemenpan RB.

"Sebaiknya bisa konfirmasi terlebih dahulu ke Kementerian PAN RB perihal kebenaran surat tersebut," kata dia.

Berdasarkan informasi dari situs resminya, Kemenpan RB telah melaporkan adanya surat palsu ini ke kepolisian.

"Agar kejadian serupa ini tidak terulang dan sebelum jatuh korban," kata Mudzakir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com