Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Dirut Rumah Sakit Tak Mengeluh Utang BPJS di Media

Kompas.com - 17/10/2018, 13:16 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta rumah sakit tidak mengeluh kepada media terkait utang yang belum dibayar oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Jokowi mengaku selama ini selalu memantau langsung sistem jaminan kesehatan dengan melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah rumah sakit.

Hal itu disampaikan Jokowi saat menghadiri Pembukaan Kongres Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (17/10/2018). 

"Saya memang seperti itu. Saya mau kontrol mau cek. Dan suaranya, 'Pak ini utang kita sudah puluhan miliar belum dibayar (BPJS)'. Ngerti saya," kata Jokowi.

"Jadi Pak Dirut Rumah Sakit enggak usah bicara banyak di media, saya sudah ngerti," tambah mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Baca juga: Jokowi: Urusan Utang Rumah Sakit Sampai ke Presiden, Kebangetan!

Jokowi mencontohkan saat ia berkunjung ke Bandung, ia mendadak mendatangi Rumah Sakit Hasan Sadikin.

Lalu saat di Nabire, Papua, ia juga sempat mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah Nabire.

"Saya tanya langsung, saya dengerin dokter menyampaikan ke kuping saya, nyantel di sini, dirutnya bisik-bisik nyantel di sini," kata Jokowi.

"Tapi saya enggak pernah ngajak yang namanya Bu Menteri Kesehatan dan Dirut BPJS. Enggak. Nanti dirut (rumah sakit) pada takut," tambahnya.

Baca juga: Belanja BPJS Besar, Presiden Jokowi Minta Masyarakat Hidup Sehat

Jokowi mengatakan, dengan mendengar langsung dari pimpinan dan dokter di rumah sakit, ia bisa mendapatkan masukan yang orisinil dari bawah.

Dengan masukan yang orisinil itu, maka bisa segera dicarikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Misalnya, satu bulan lalu, Jokowi memutuskan menambah anggaran Rp 4,9 Triliun untuk BPJS yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Kendati demikian, Jokowi juga meminta BPJS Kesehatan membenahi sistem manajemen yang ada sehingga tak terus menerus mengalami defisit.

"Masa setiap tahun harus dicarikan solusi. Mestinya sudah rampung lah di Menkes, di dirut BPJS," kata Jokowi.

"Urusan pembayaran utang Rumah sakit sampai presiden. Ini kebangetan sebetulnya. Kalau tahun depan masih diulang, kebangetan," tegas Jokowi disambut tepuk tangan Dirut Rumah Sakit yang hadir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com