Pemerintah Serahkan Slot Orbit 123 BT ke Badan Usaha

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menggelar rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) terkait orbit satelit 123 derajat bujur timur (BT) pada Selasa (16/10/2018).

Usai rapat, Menko Polhukam Wiranto mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengambil kebijakan terkait orbit satelit yang penting tersebut bagi Indonesia dan awalnya diserahkan kepada Kementerian Pertahanan itu.

"Tetapi satu dan lain hal, kita harus mengambil kebijakan baru untuk menyerahkan operator itu tidak di Kemhan tetapi di badan usaha lain yang bukan pemerintah," ujarnya kepada wartawan.

Baca juga: Jokowi Minta Slot Orbit 123 BT Dipertahankan untuk Indonesia

Wiranto mengatakan, dengan keputusan itu maka pengelolaan orbit satelit 123 BT nantinya tidak membebani APBN dan pemerintah tidak menanggung residu dari kemungkinan kegagalan program satelit.

Meski begitu, Wiranto mengatakan pemerintah belum memutuskan badan usaha mana yang akan menjadi operator satelit di orbit 123 BT tersebut.

Mantan Panglima ABRi itu mengatakan, pemerintah akan melakukan evaluasi dan verifikasi beberapa badan usaha yang sudah menyatakan tertarik dan bersedia untuk mengambil alih operator orbit tersebut.

"Badan usaha itu tentu ada sumber-sumber pendanaan yang nanti akan di cek ya oleh kepala BKPM, bagaimana kekuatan finansialnya," kata dia.

"Kemudian dari sisi teknis tadi Mennteri Kominfo akan mendalami kemampuan teknis mereka, pengalaman mereka pengelola satelit dan sebagainya," sambung Wiranto.

Di tempat yang sama Menkominfo Rudiantara mengatakan, sudah ada 4 badan usaha yang tertarik menjadi operator satelit di orbit 123 BT. Namun ia enggan mengungkapkan identitas perusahaan tersebut.

Kominfo, kata dia memiliki sejumlah variabel yang digunakan untuk memilih satu badan usaha yang akan menjadi operator di orbit tersebut.

Variabelnya yakni pengalaman mengelola satelit, kemampuan teknis, kemampuan keuangan, komitmen dan alokasi kapasitas satelit yang bisa digunakan oleh pemerintah.

"Di dunia ini hanya ada delapan slot orbit dari dari sekitar 300-an slot orbit L-band, jadi orang bisa nelepon langsung ke satelit hanya ada delapan di dunia dan salah satunya ya orbit123 BT ini," kata dia

Sebelumnya, orbit 123 BT ditempati oleh Satelit Garuda-1. Namun pada 2015 lalu satelit tersebut keluar dari orbit tersebut setelah mengorbit selama 15 tahun.

Dengan begitu slot orbit 123 BT menjadi kosong. Tak ingin slot orbit itu diambil alih negara lain, pemerintah melalui Kementerian Pertahanan lantas mengikat kontrak dengan Avianti Communications mengisi slot tersebut.

Akhirnya Avianti menempatkan satelit Artemis pada orbit 123 BT pada November 2016.

Namun pada Agustus 2017 muncul masalah, Kemhan tidak bisa membayar penuh Avianti sesuai kontrak.

Akhinya perkara itu sampai ke pengadilan arbitrase dan Kemenhan dinyatakan harus membayar 20 juta dollar AS kepada Avianti.