Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Slot Orbit 123 BT Dipertahankan untuk Indonesia

Kompas.com - 04/12/2015, 13:37 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Indonesia akan mempertahankan slot orbit Satelit Geo 123 BT untuk satelit L-band. Rencana itu mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo.

Dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jumat (4/12/2015), Jokowi mengatakan bahwa penggunaan satelit bergerak (L-band) sangat penting untuk membantu komunikasi di daerah-daerah terpencil.

Satelit tersebut juga berguna untuk berkomunikasi menjaga laut Indonesia dan memperkuat sistem pertahanan. 

"Membantu komunikasi maritim, membantu vessel monitoring system, membantu komunikasi pertahanan dan keamanan, membantu komunikasi dalam bencana untuk SAR misalnya. Kegunaan satelit bergerak sangat besar bahwa slotnya harus diambil," kata Jokowi.

Karena itu, Jokowi ingin slot orbit Satelit Geo 123 BT tetap dimiliki Indonesia. Ia ingin kementerian terkait membuat rincian teknis, termasuk pembiayaannya.

Di lokasi yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengungkapkan, di seluruh dunia hanya terdapat delapan satelit L-band dan salah satunya dimiliki Indonesia.

Satelit tersebut diluncurkan Indonesia pada tahun 2000 dari Kazakhstan dan dikelola oleh ACeS PSN. Rudiantara menyatakan, frekuensi slot orbit Satelit Geo 123 BT akan diincar banyak negara jika didiamkan kosong oleh Indonesia.

Slot orbit itu kosong setelah satelit L-band mengalami kebocoran bahan bakar dan deorbit atau keluar dari orbit pada awal 2015.

"Slot itu kayak tempat parkir. Kalau (ingin) mempertahankan, kita harus isi. Sekarang kita menyiapkan bagaimana agar slot tersebut tetap dimiliki Indonesia," ucap Rudiantara.

Opsi yang berkembang, kata Rudiantara, Indonesia akan meminjam satelit untuk mengisi kekosongan di slot orbit tersebut dan dibuka wacana untuk membagi beban pembiayaan dengan swasta.

Alasan peminjaman satelit ditempuh karena Indonesia memerlukan waktu sekitar tiga tahun untuk membuat satelit.

"Pada akhirnya kita harus punya satelit kita di sana. Kalau kita membuat satelit kan perlu waktu tiga tahun. Kalau nunggu tiga tahun berisiko, slotnya bisa diambil orang," ungkap Rudiantara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com