Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalla: Kampanye Negatif Kadang Susah Dihindari...

Kompas.com - 16/10/2018, 17:49 WIB
Yoga Sukmana,
Dian Maharani

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai akan sulit menghindari pertarungan kampanye negatif disetiap pemilu seperti saat ini.

Kalla mengatakan, kampanye negatif sulit dihindari karena juga berbasis kepada fakta-fakta yang terkait dengan lawan politiknya.

"Kalau kampanye positif itu bagus, tapi kampanye negatif kadang-kadang susah dihindari, karena selama dia mengemukakan fakta," ujarnya di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (16/10/2018).

Kalla mengatakan, politik itu ibarat olahraga bulutangkis. Pemain bisa mendapat poin apabila melancarkan smash yang kencang dan akurat, atau dapat poin karena lawannya melakulan kesalahan.

Baca juga: PDIP: Kami Tidak Tergoda dengan Kampanye Negatif

Di politik kata Kalla, setiap kesalahan satu pihak bisa dimanfaatkan oleh lawan politiknya sehingga menguntungkan lawan politik.

Oleh karena itu kata dia, bila tak ingin diserang lewat kampanye negatif, maka kuncinya jangan buat kesalahan.

"Misalnya apakah beras naik, 'wah itu salah'. Itu (bisa dimanfaatkan lawan politik). Semua di mana-mana, itu tapi jangan diintruksikan, bahwa (kampanye negatif) itu tidak melanggar apa-apa. Mengemukakan kekeliruan lawan itu sesuatu yang biasa-biasa saja," ucap Kalla.

Sebelumnya, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mempersilahkan kadernya melakukan kampanye negatif, di samping memperbanyak kampanye positif.

Baca juga: Pengamat: Kampanye Negatif Boleh, tetapi Kampanye Positif Harus Diutamakan

Hal itu disampaikan Sohibul dalam sambutannya kepada para kader PKS saat Konsolidasi Nasional Pemenangan Pemilu 2019, di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu (14/10/2018).

"80 persen dalam kampanye kita harus positive campaign. Silakan untuk masuk ke negative campaign cukup 20 persen," ujarnya.

Sohibul menjelaskan kampanye negatif yang dimaksud adalah fakta-fakta soal kelemahan lawan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com