PDIP: Kami Tidak Tergoda dengan Kampanye Negatif

Kompas.com - 15/10/2018, 15:52 WIB
Sekretaris Tim Kampanye Nasuonal Jokowi-Maruf, Hasto Kristiyanto (batik) bersama Ketua Dewan Pembina Partai Golkar (kemeja putih) usai bertemu di kediaman Aburizal, Menteng, Jakarta, Senin (8/10/2018) DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comSekretaris Tim Kampanye Nasuonal Jokowi-Maruf, Hasto Kristiyanto (batik) bersama Ketua Dewan Pembina Partai Golkar (kemeja putih) usai bertemu di kediaman Aburizal, Menteng, Jakarta, Senin (8/10/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut, partainya berkomitmen untuk melakukan kampanye positif.

Ketimbang berkampanye negatif, PDI Perjuangan mengklaim akan lebih mengutamakan kampanye damai, adu gagasan, adu rekam jejak, dan adu konsepsi.

"Kalau PDI Perjuangan kami berkampanye yang postitif kami membangun peradaban, kami mengangkat kebudayaan martabat dan kehormatan bangsa beda-beda," kata Hasto di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2018).

Adanya serangan kampanye negatif dari kubu lain untuk pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, kata Hasto, akan dijadikan mekanisme bagi pihaknya untuk memperbaiki diri.

Baca juga: Pengamat: Kampanye Negatif Boleh, tetapi Kampanye Positif Harus Diutamakan

Meski ada partai yang terang-terangan menyatakan akan melakukan kampanye negatif, Hasto mengaku, pihaknya tidak akan tergoda untuk melakukan hal yang sama.

"Kami enggak tergoda. Membangun hal yang positif membangun peradaban, menyatukan basis kebudayaan, itu yang kami lakukan," ujar Hasto.

Sebelumnya, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman mempersilakan kadernya melakukan kampanye negatif, di samping memperbanyak kampanye positif.

Hal itu disampaikan Sohibul dalam sambutannya kepada para kader PKS saat Konsolidasi Nasional Pemenangan Pemilu 2019, di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu (14/10/2018).

Baca juga: Mengapa Kampanye Negatif Boleh, Kampanye Hitam Tak Boleh?

"80 persen dalam kampanye kita harus positive campaign. Silakan untuk masuk ke negative campaign cukup 20 persen," ujarnya.

Sohibul menjelaskan kampanye negatif yang dimaksud adalah fakta-fakta soal kelemahan lawan.

Sementara untuk kampanye hitam atau black campaign, Sohibul menegaskan partainya tidak akan mentolerir para kader yang melakukan praktik kampanye tersebut.

Atas pernyataan Presiden PKS itu, Hasto mengaku tidak terkejut.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: 24.538 Kasus Positif Covid-19, Tertinggi di Jatim hingga Dominasi Pekerja Migran di DKI

UPDATE: 24.538 Kasus Positif Covid-19, Tertinggi di Jatim hingga Dominasi Pekerja Migran di DKI

Nasional
Ini Alasan Pemerintah Tak Mau Tunda Pilkada hingga Covid-19 Berakhir

Ini Alasan Pemerintah Tak Mau Tunda Pilkada hingga Covid-19 Berakhir

Nasional
Masa Kerja dari Rumah ASN Diperpanjang Lagi hingga 4 Juni 2020

Masa Kerja dari Rumah ASN Diperpanjang Lagi hingga 4 Juni 2020

Nasional
Mendagri: Jika Pilkada Ditunda 2021, Apa Ada yang Menjamin Covid-19 Akan Selesai?

Mendagri: Jika Pilkada Ditunda 2021, Apa Ada yang Menjamin Covid-19 Akan Selesai?

Nasional
Bahan Baku Minim di Sejumlah Industri, KSPI Sebut 'New Normal' Tak Bakal Efektif

Bahan Baku Minim di Sejumlah Industri, KSPI Sebut "New Normal" Tak Bakal Efektif

Nasional
KSAL Minta Kogabwilhan I Aktif Pantau Pelanggaran Laut Natuna

KSAL Minta Kogabwilhan I Aktif Pantau Pelanggaran Laut Natuna

Nasional
LPSK dan BNPT Teken MoU Perlindungan Korban Terorisme

LPSK dan BNPT Teken MoU Perlindungan Korban Terorisme

Nasional
Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada 2020

Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Ketua KPU: Pilkada Tetap Desember 2020, Tidak Akan Mundur Lagi

Ketua KPU: Pilkada Tetap Desember 2020, Tidak Akan Mundur Lagi

Nasional
Ketua MPR Minta Penerapan 'New Normal' Berbasis Data yang Valid

Ketua MPR Minta Penerapan "New Normal" Berbasis Data yang Valid

Nasional
Ketua MPR: Jangan Sampai New Normal Jadi Pemicu Gelombang Kedua Covid-19

Ketua MPR: Jangan Sampai New Normal Jadi Pemicu Gelombang Kedua Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 48 Staf KONI Pusat Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah

Kejagung Periksa 48 Staf KONI Pusat Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah

Nasional
Kritik Lemahnya Pemberantasan Korupsi, ICW: KPK Memasuki Era 'New Normal'

Kritik Lemahnya Pemberantasan Korupsi, ICW: KPK Memasuki Era "New Normal"

Nasional
Sambut New Normal, Ada Senyum Tito di Selubung Masker

Sambut New Normal, Ada Senyum Tito di Selubung Masker

Nasional
Pelaksanaan New Normal di Daerah Perlu Koordinasi dengan Kemendagri

Pelaksanaan New Normal di Daerah Perlu Koordinasi dengan Kemendagri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X