PDIP: Kami Tidak Tergoda dengan Kampanye Negatif

Kompas.com - 15/10/2018, 15:52 WIB
Sekretaris Tim Kampanye Nasuonal Jokowi-Maruf, Hasto Kristiyanto (batik) bersama Ketua Dewan Pembina Partai Golkar (kemeja putih) usai bertemu di kediaman Aburizal, Menteng, Jakarta, Senin (8/10/2018) DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comSekretaris Tim Kampanye Nasuonal Jokowi-Maruf, Hasto Kristiyanto (batik) bersama Ketua Dewan Pembina Partai Golkar (kemeja putih) usai bertemu di kediaman Aburizal, Menteng, Jakarta, Senin (8/10/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut, partainya berkomitmen untuk melakukan kampanye positif.

Ketimbang berkampanye negatif, PDI Perjuangan mengklaim akan lebih mengutamakan kampanye damai, adu gagasan, adu rekam jejak, dan adu konsepsi.

"Kalau PDI Perjuangan kami berkampanye yang postitif kami membangun peradaban, kami mengangkat kebudayaan martabat dan kehormatan bangsa beda-beda," kata Hasto di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2018).

Adanya serangan kampanye negatif dari kubu lain untuk pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, kata Hasto, akan dijadikan mekanisme bagi pihaknya untuk memperbaiki diri.

Baca juga: Pengamat: Kampanye Negatif Boleh, tetapi Kampanye Positif Harus Diutamakan

Meski ada partai yang terang-terangan menyatakan akan melakukan kampanye negatif, Hasto mengaku, pihaknya tidak akan tergoda untuk melakukan hal yang sama.

"Kami enggak tergoda. Membangun hal yang positif membangun peradaban, menyatukan basis kebudayaan, itu yang kami lakukan," ujar Hasto.

Sebelumnya, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman mempersilakan kadernya melakukan kampanye negatif, di samping memperbanyak kampanye positif.

Hal itu disampaikan Sohibul dalam sambutannya kepada para kader PKS saat Konsolidasi Nasional Pemenangan Pemilu 2019, di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu (14/10/2018).

Baca juga: Mengapa Kampanye Negatif Boleh, Kampanye Hitam Tak Boleh?

"80 persen dalam kampanye kita harus positive campaign. Silakan untuk masuk ke negative campaign cukup 20 persen," ujarnya.

Sohibul menjelaskan kampanye negatif yang dimaksud adalah fakta-fakta soal kelemahan lawan.

Sementara untuk kampanye hitam atau black campaign, Sohibul menegaskan partainya tidak akan mentolerir para kader yang melakukan praktik kampanye tersebut.

Atas pernyataan Presiden PKS itu, Hasto mengaku tidak terkejut.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

Nasional
Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

Nasional
Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

Nasional
Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

Nasional
Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

Nasional
Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

Nasional
Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Nasional
Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Nasional
Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Nasional
Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Nasional
Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Nasional
Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

Nasional
Kepastian Posisi Ahok di BUMN Bakal Terjawab Awal Desember

Kepastian Posisi Ahok di BUMN Bakal Terjawab Awal Desember

Nasional
10 Tahun 18 Kali Diserang Teroris, Polri: Deradikalisasi Perlu Kerja Sama Seluruh Stakeholder

10 Tahun 18 Kali Diserang Teroris, Polri: Deradikalisasi Perlu Kerja Sama Seluruh Stakeholder

Nasional
Politisi Gerindra Surati Jokowi, Keluhkan Kelangkaan Solar di Sumbar

Politisi Gerindra Surati Jokowi, Keluhkan Kelangkaan Solar di Sumbar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X