PDIP: Kami Tidak Tergoda dengan Kampanye Negatif

Kompas.com - 15/10/2018, 15:52 WIB
Sekretaris Tim Kampanye Nasuonal Jokowi-Maruf, Hasto Kristiyanto (batik) bersama Ketua Dewan Pembina Partai Golkar (kemeja putih) usai bertemu di kediaman Aburizal, Menteng, Jakarta, Senin (8/10/2018) DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comSekretaris Tim Kampanye Nasuonal Jokowi-Maruf, Hasto Kristiyanto (batik) bersama Ketua Dewan Pembina Partai Golkar (kemeja putih) usai bertemu di kediaman Aburizal, Menteng, Jakarta, Senin (8/10/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut, partainya berkomitmen untuk melakukan kampanye positif.

Ketimbang berkampanye negatif, PDI Perjuangan mengklaim akan lebih mengutamakan kampanye damai, adu gagasan, adu rekam jejak, dan adu konsepsi.

"Kalau PDI Perjuangan kami berkampanye yang postitif kami membangun peradaban, kami mengangkat kebudayaan martabat dan kehormatan bangsa beda-beda," kata Hasto di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2018).

Adanya serangan kampanye negatif dari kubu lain untuk pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, kata Hasto, akan dijadikan mekanisme bagi pihaknya untuk memperbaiki diri.

Baca juga: Pengamat: Kampanye Negatif Boleh, tetapi Kampanye Positif Harus Diutamakan

Meski ada partai yang terang-terangan menyatakan akan melakukan kampanye negatif, Hasto mengaku, pihaknya tidak akan tergoda untuk melakukan hal yang sama.

"Kami enggak tergoda. Membangun hal yang positif membangun peradaban, menyatukan basis kebudayaan, itu yang kami lakukan," ujar Hasto.

Sebelumnya, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman mempersilakan kadernya melakukan kampanye negatif, di samping memperbanyak kampanye positif.

Hal itu disampaikan Sohibul dalam sambutannya kepada para kader PKS saat Konsolidasi Nasional Pemenangan Pemilu 2019, di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu (14/10/2018).

Baca juga: Mengapa Kampanye Negatif Boleh, Kampanye Hitam Tak Boleh?

"80 persen dalam kampanye kita harus positive campaign. Silakan untuk masuk ke negative campaign cukup 20 persen," ujarnya.

Sohibul menjelaskan kampanye negatif yang dimaksud adalah fakta-fakta soal kelemahan lawan.

Sementara untuk kampanye hitam atau black campaign, Sohibul menegaskan partainya tidak akan mentolerir para kader yang melakukan praktik kampanye tersebut.

Atas pernyataan Presiden PKS itu, Hasto mengaku tidak terkejut.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X