Politik Saling Serang Dianggap Cara Instan Dongkrak Elektabilitas

Kompas.com - 12/10/2018, 12:55 WIB
Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Lili Romli saat ditemui di Universitas Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (12/7/2018).Reza Jurnaliston Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Lili Romli saat ditemui di Universitas Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (12/7/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Lili Romli mengatakan, politik saling serang dengan memobilisasi isu tertentu adalah cara paling instan untuk meningkatkan elektoral.

Menurut dia, cara-cara ini sedang digunakan para politikus Indonesia dalam masa kampanye Pemilu 2019.

"Memang mobilisasi isu-isu yang membakar semangat, saling menyerang satu sama lain. Itu adalah cara yang paling cepat mendulang suara, cara instan meningkatkan elektoralnya," ujar Romli kepada Kompas.com, Jumat (12/10/2018).

Baca juga: Para Capres dan Timses Diingatkan Adu Gagasan, Tak Hanya Saling Serang

"Kemungkinannya ada dua. Pertama, memang dia tidak memiliki ide, gagasan, dan solusi, atau kedua, dia memang memilih cara yang instan dan cepat seperti itu," lanjut dia.

Namun, Romli mengingatkan bahwa cara-cara seperti itu berdampak buruk terhadap demokrasi.

Masyarakat setiap hari dihadapkan pada politik saling serang tanpa ada adu gagasan, ide, dan solusi.

"Dulu beberapa partai memiliki gagasan luar biasa untuk Indonesia. Namun seperti itu mungkin enggak laku dan dampaknya bagi peningkatan elektoral lama. Mereka akhirnya menggunakan cara-cara seperti yang sekarang tersaji di media," ujar Romli.

Baca juga: Kalau Politik Enggak Adu Gagasan, Rakyat Kita Enggak Cerdas-cerdas

Romli mengatakan, banyak persoalan bangsa yang memerlukan solusi dari para calon pemimpin negeri, di antaranya masalah ekonomi, memperbaiki kondisi moneter, dan penegakan hukum dan HAM.

Menurut dia, penyelenggara negara juga turut andil dalam menciptakan pesta demokrasi yang adil dan sehat.

"Penyelenggara Pemilu harus ikut berperan. Jangan diam saja dan berpendapatnya bahwa asalkan enggak melanggar enggak apa-apa. Parpol, capres cawapres, semua harus diingatkan," ujar Romli.

.

.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Visi dan Misi

 



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Polri Tegaskan Penangkapan 2 Ketua Ormas di Cirebon Tak Terkait Terorisme

Polri Tegaskan Penangkapan 2 Ketua Ormas di Cirebon Tak Terkait Terorisme

Nasional
Romy Mengaku Ditanya Khofifah dan Asep Saifuddin soal Perkembangan Nominasi Haris Hasanuddin

Romy Mengaku Ditanya Khofifah dan Asep Saifuddin soal Perkembangan Nominasi Haris Hasanuddin

Nasional
Tim Hukum 01 Temui Ma'ruf Amin Sampaikan Perkembangan Persidangan

Tim Hukum 01 Temui Ma'ruf Amin Sampaikan Perkembangan Persidangan

Nasional
Penangkapan 2 Orang Di Cirebon Diduga terkait Kepemilikan Senjata Tajam dan Pelanggaran ITE

Penangkapan 2 Orang Di Cirebon Diduga terkait Kepemilikan Senjata Tajam dan Pelanggaran ITE

Nasional
Kontras Pertanyakan Penangguhan Penahanan Eggi Sudjana dan Soenarko

Kontras Pertanyakan Penangguhan Penahanan Eggi Sudjana dan Soenarko

Nasional
Kontras Minta Polisi Gunakan Cara Persuasif Menangani Aksi Massa di MK

Kontras Minta Polisi Gunakan Cara Persuasif Menangani Aksi Massa di MK

Nasional
Kumpul Jelang Putusan MK, Relawan Jokowi Janji Wujudkan Suasana Kondusif

Kumpul Jelang Putusan MK, Relawan Jokowi Janji Wujudkan Suasana Kondusif

Nasional
Romahurmuziy Sempat Terima Tas Hitam Berisi Rp 250 Juta dari Haris Hasanuddin

Romahurmuziy Sempat Terima Tas Hitam Berisi Rp 250 Juta dari Haris Hasanuddin

Nasional
Ada Tugas Negara Sangat Penting, Jokowi Batal Hadiri Silaturahmi Relawan

Ada Tugas Negara Sangat Penting, Jokowi Batal Hadiri Silaturahmi Relawan

Nasional
ICJR Usul Pemerintah Tambah Opsi Terkait Bentuk Pemulihan Hak Korban Penyiksaan

ICJR Usul Pemerintah Tambah Opsi Terkait Bentuk Pemulihan Hak Korban Penyiksaan

Nasional
ICJR Desak Pemerintah Kaji Fenomena Tingginya Daftar Tunggu Eksekusi Mati

ICJR Desak Pemerintah Kaji Fenomena Tingginya Daftar Tunggu Eksekusi Mati

Nasional
Jelang Putusan MK, Tim Hukum 02 Singgung Lagi Jabatan Ma'ruf Amin di 2 Bank

Jelang Putusan MK, Tim Hukum 02 Singgung Lagi Jabatan Ma'ruf Amin di 2 Bank

Nasional
Argentina Dorong Kerjasama Perdagangan Bebas Indonesia-Mercosur

Argentina Dorong Kerjasama Perdagangan Bebas Indonesia-Mercosur

Nasional
Perludem: KPU Tak Sedang Membela Paslon 01, melainkan Mempertahankan Hasil Kerja

Perludem: KPU Tak Sedang Membela Paslon 01, melainkan Mempertahankan Hasil Kerja

Nasional
Perludem: Kita Tak Perlu Bangga Menyelenggarakan Pemilu Paling Rumit di Dunia

Perludem: Kita Tak Perlu Bangga Menyelenggarakan Pemilu Paling Rumit di Dunia

Nasional

Close Ads X