Kompas.com - 12/10/2018, 11:36 WIB
Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak, saat ditemui di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (2/10/2018) malam. KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKoordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak, saat ditemui di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (2/10/2018) malam.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Saat berpidato di Rakernas Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kamis (11/10/2018), calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyebut bahwa Indonesia tengah menjalankan ekonomi kebodohan.

Ketua Umum Partai Gerindra itu juga mengatakan, telah terjadi upaya pengkhianatan yang dilakukan oleh kalangan elite terhadap masyarakatnya sendiri.

Menurut Prabowo, kalangan elite saat ini tidak lagi berpikir tentang kepentingan masyarakat melainkan kepentingan kelompoknya sendiri. Akibatnya, terjadi kesenjangan sosial antara masyarakat dan kalangan elite.

Baca juga: Kritik Prabowo, dari Pengkhinatan Elite hingga Ekonomi Kebodohan

Koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan lebih lanjut terkait pernyataan Prabowo tersebut. Menurut Dahnil, Pasal 33 UUD 1945 tidak lagi menjadi inti dari sistem ekonomi Indonesia.

Sebab, banyak sumber saya ekonomi strategis yang dikuasi oleh asing.

"Pasal 33 UUD 1945 sudah tidak lagi menjadi 'ruh ekonomi' Indonesia. Penguasaan sumber-sumber ekonomi strategis oleh asing menyebabkan kita tidak berdaulat sebagai bangsa," ujar Dahnil kepada Kompas.com, Jumat (12/10/2018).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dahnil memaparkan beberapa indikator yang menunjukkan Indonesia tak lagi berdaulat dalam bidang ekonomi.

Kepemilikan asing yang berlebihan terhadap pengelolaan sumber daya alam kita.

Kemudian, sektor keuangan atau perbankan juga dikuasai oleh perusahaan asing.

Selain itu, telekomunikasi dan ekonomi digital pun mulai dikuasai perusahaan swasta luar negeri.

Baca juga: Prabowo Sebut Indonesia Menjalankan Ekonomi Kebodohan

"Kita kehilangan kedaulatan ekonomi karena cabang-cabang ekonomi yang penting bagi negara tidak kita kuasai," kata Dahnil.

"Kepemimpinan kita saat ini pelit bicara keadulatan ekonomi, apalagi mengimplementasikannya," ucapnya.

Selain itu, Dahnil juga mengkritik peran BUMN yang dinilai belum mampu mendorong pembangunan.

"Sayangnya BUMN selama ini menjadi 'sapi perahan' kepentingan kelompok politik tertentu, sehingga tidak maksimal menjadi pertahanan ekonomi domestik kita," ujar Dahnil.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Kasus Covid-19 di Jawa-Bali Menurun, Kecuali di Jateng, DIY, dan Bali

Satgas: Kasus Covid-19 di Jawa-Bali Menurun, Kecuali di Jateng, DIY, dan Bali

Nasional
 Proses Hukum Dua Oknum TNI AU Pelaku Kekerasan di Papua Diminta Transparan

Proses Hukum Dua Oknum TNI AU Pelaku Kekerasan di Papua Diminta Transparan

Nasional
Anggota DPR dari PPP Tak Akan Ambil Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel

Anggota DPR dari PPP Tak Akan Ambil Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel

Nasional
Kemenkes: 3 Pasien yang Terinfeksi Corona Varian Delta Plus Sudah Sembuh

Kemenkes: 3 Pasien yang Terinfeksi Corona Varian Delta Plus Sudah Sembuh

Nasional
Komnas HAM Papua Bakal Kawal Tuntas Kasus Kekerasan 2 Prajurit TNI AU di Merauke

Komnas HAM Papua Bakal Kawal Tuntas Kasus Kekerasan 2 Prajurit TNI AU di Merauke

Nasional
Kemenkes: Ada 3 Kasus Covid-19 akibat Varian Delta Plus

Kemenkes: Ada 3 Kasus Covid-19 akibat Varian Delta Plus

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Disebut Membantu Perbaiki Kondisi Pandemi Saat ini

Vaksinasi Covid-19 Disebut Membantu Perbaiki Kondisi Pandemi Saat ini

Nasional
Kemenkes: Ada Tren Penurunan Mobilitas Hampir di Semua Wilayah Sejak PPKM Darurat

Kemenkes: Ada Tren Penurunan Mobilitas Hampir di Semua Wilayah Sejak PPKM Darurat

Nasional
Bantuan Sembako di Pekalongan Tak Sesuai, Risma: KPM Harusnya Dapat Rp 200.000

Bantuan Sembako di Pekalongan Tak Sesuai, Risma: KPM Harusnya Dapat Rp 200.000

Nasional
Kemenkes Sebut Vaksinasi Covid-19 Dua Dosis Bisa Lindungi Pasien dari Risiko Kematian hingga 73 Persen

Kemenkes Sebut Vaksinasi Covid-19 Dua Dosis Bisa Lindungi Pasien dari Risiko Kematian hingga 73 Persen

Nasional
Kemenkes Sebut Pasien Covid-19 yang Sudah Divaksin Sekali 90 Persen Sembuh, Dosis Lengkap 100 Persen

Kemenkes Sebut Pasien Covid-19 yang Sudah Divaksin Sekali 90 Persen Sembuh, Dosis Lengkap 100 Persen

Nasional
Anggota DPR Bakal Dapat Fasilitas Isoman di Hotel, Fraksi PKS: Tak Perlu, Cukup Fungsikan Fasilitas yang Dimiliki

Anggota DPR Bakal Dapat Fasilitas Isoman di Hotel, Fraksi PKS: Tak Perlu, Cukup Fungsikan Fasilitas yang Dimiliki

Nasional
KJRI Jeddah Imbau Umat Muslim Indonesia Tunda Rencana Umrah

KJRI Jeddah Imbau Umat Muslim Indonesia Tunda Rencana Umrah

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan Khawatir Kehabisan Stok Vaksin

Satgas Covid-19: Jangan Khawatir Kehabisan Stok Vaksin

Nasional
Dinkes Sumsel: BOR di RS Rujukan Covid-19 Capai 80 Persen, ICU Sudah Penuh

Dinkes Sumsel: BOR di RS Rujukan Covid-19 Capai 80 Persen, ICU Sudah Penuh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X