Argumentasi Tim Prabowo soal Indonesia Jalankan "Ekonomi Kebodohan"

Kompas.com - 12/10/2018, 11:36 WIB
Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak, saat ditemui di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (2/10/2018) malam. KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKoordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak, saat ditemui di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (2/10/2018) malam.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Saat berpidato di Rakernas Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kamis (11/10/2018), calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyebut bahwa Indonesia tengah menjalankan ekonomi kebodohan.

Ketua Umum Partai Gerindra itu juga mengatakan, telah terjadi upaya pengkhianatan yang dilakukan oleh kalangan elite terhadap masyarakatnya sendiri.

Menurut Prabowo, kalangan elite saat ini tidak lagi berpikir tentang kepentingan masyarakat melainkan kepentingan kelompoknya sendiri. Akibatnya, terjadi kesenjangan sosial antara masyarakat dan kalangan elite.

Baca juga: Kritik Prabowo, dari Pengkhinatan Elite hingga Ekonomi Kebodohan

Koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan lebih lanjut terkait pernyataan Prabowo tersebut. Menurut Dahnil, Pasal 33 UUD 1945 tidak lagi menjadi inti dari sistem ekonomi Indonesia.

Sebab, banyak sumber saya ekonomi strategis yang dikuasi oleh asing.

"Pasal 33 UUD 1945 sudah tidak lagi menjadi 'ruh ekonomi' Indonesia. Penguasaan sumber-sumber ekonomi strategis oleh asing menyebabkan kita tidak berdaulat sebagai bangsa," ujar Dahnil kepada Kompas.com, Jumat (12/10/2018).

Dahnil memaparkan beberapa indikator yang menunjukkan Indonesia tak lagi berdaulat dalam bidang ekonomi.

Kepemilikan asing yang berlebihan terhadap pengelolaan sumber daya alam kita.

Kemudian, sektor keuangan atau perbankan juga dikuasai oleh perusahaan asing.

Selain itu, telekomunikasi dan ekonomi digital pun mulai dikuasai perusahaan swasta luar negeri.

Baca juga: Prabowo Sebut Indonesia Menjalankan Ekonomi Kebodohan

"Kita kehilangan kedaulatan ekonomi karena cabang-cabang ekonomi yang penting bagi negara tidak kita kuasai," kata Dahnil.

"Kepemimpinan kita saat ini pelit bicara keadulatan ekonomi, apalagi mengimplementasikannya," ucapnya.

Selain itu, Dahnil juga mengkritik peran BUMN yang dinilai belum mampu mendorong pembangunan.

"Sayangnya BUMN selama ini menjadi 'sapi perahan' kepentingan kelompok politik tertentu, sehingga tidak maksimal menjadi pertahanan ekonomi domestik kita," ujar Dahnil.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penggunaan Dana Desa Hingga 25 Oktober 2020 Capai Rp 34,756 triliun

Penggunaan Dana Desa Hingga 25 Oktober 2020 Capai Rp 34,756 triliun

Nasional
Satgas Bagikan Tips Liburan Aman dari Covid-19

Satgas Bagikan Tips Liburan Aman dari Covid-19

Nasional
Epidemiolog Duga Vaksin Digembar-gemborkan demi Percepatan Ekonomi

Epidemiolog Duga Vaksin Digembar-gemborkan demi Percepatan Ekonomi

Nasional
Relawan Jokowi Ulin Yusron Jadi Komisaris ITDC, Anggota Komisi VI: Kompetensinya Harus Mendukung

Relawan Jokowi Ulin Yusron Jadi Komisaris ITDC, Anggota Komisi VI: Kompetensinya Harus Mendukung

Nasional
Jubir Satgas: Yang Kita Perlukan Kegiatan Ekonomi Tanpa Timbulkan Kasus Covid-19

Jubir Satgas: Yang Kita Perlukan Kegiatan Ekonomi Tanpa Timbulkan Kasus Covid-19

Nasional
KPU Ikuti Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor, tetapi...

KPU Ikuti Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor, tetapi...

Nasional
KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

Nasional
Polri: Kalau Demonstrasi Sudah Anarkis, Polisi akan Bertindak...

Polri: Kalau Demonstrasi Sudah Anarkis, Polisi akan Bertindak...

Nasional
Tindaklanjuti Putusan Bawaslu, KPU Tetapkan 3 Eks Koruptor jadi Calon Kepala Daerah

Tindaklanjuti Putusan Bawaslu, KPU Tetapkan 3 Eks Koruptor jadi Calon Kepala Daerah

Nasional
Pemda Diminta Tegakkan Protokol Kesehatan Selama Libur Panjang

Pemda Diminta Tegakkan Protokol Kesehatan Selama Libur Panjang

Nasional
Azwar Anas Beberkan Persiapan Protokol Kesehatan di Banyuwangi Jelang Liburan

Azwar Anas Beberkan Persiapan Protokol Kesehatan di Banyuwangi Jelang Liburan

Nasional
Bareskrim Tunda Pemeriksaan Petinggi KAMI Ahmad Yani

Bareskrim Tunda Pemeriksaan Petinggi KAMI Ahmad Yani

Nasional
Satgas Ingatkan Kepala Daerah agar Transparan soal Data Kasus Covid-19

Satgas Ingatkan Kepala Daerah agar Transparan soal Data Kasus Covid-19

Nasional
Singgung Rendahnya Indeks Pembangunan Pemuda, Menko PMK Ingatkan Kolaborasi Semua Pihak

Singgung Rendahnya Indeks Pembangunan Pemuda, Menko PMK Ingatkan Kolaborasi Semua Pihak

Nasional
Jelang Libur Panjang, Kemendagri Imbau Pemda Siapkan Protokol Kesehatan di Lokasi Wisata

Jelang Libur Panjang, Kemendagri Imbau Pemda Siapkan Protokol Kesehatan di Lokasi Wisata

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X