Pemerintah Dikritik Lambat Tangani Bencana di Palu, Kubu Jokowi Bereaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Tim Kampanye Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily, menyayangkan adanya tudingan negatif terkait kinerja pemerintah dalam menangani bencana.

Ia pun mengatakan pemerintah tak membeda-bedakan penanganan bencana gempa di Sulawesi Tengah dengan Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Terus yang terakhir dari saya kami sangat menyesal kepada pihak yang menuding pemerintah tidak serius dalam menangani bencana yang dialamai di Sulawesi Tengah. Juga termasuk didalamnya ada yang menuding pemerintah mendiamkan NTB," kata Ace di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Selas (9/10/2018).

Baca juga: Wapres: Pencarian Korban Bencana Sulteng Dihentikan 11 Oktober 2018

Ia mengatakan pemerintah bekerja menangani bencana mengikuti proses dan skema yang telah ditetapkan.

Saat ini di Sulawesi Tengah sedang menghadapi situasi tanggap darurat sehingga penanganan banyak difokuskan pada pencarian korban dan penyaluran bantuan.

Sementara itu, di Lombok yang telah memasuki masa transisi, pemerintah fokus untuk persiapan rekonstruksi dan rehabilitasi sejumlah infrastruktur di sana.

Ia juga memastikan pemerintah akan memberikan uang jaminan hidup kepada seluruh korban bencana gempa.

Baca juga: Begini Susahnya Distribusi Logistik Pilkada di Daerah Terpencil

"Sudah dari semula pemerintah apa lagi saya sebagai pimpinan Komisi VIII DPR juga mengetahui skema yang dibuat pemerintah terkait skema penanganan bencana di NTB. salah satunya pemerintah sudah mempersiapkan skema penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi," ujar dia.

"Soal ada tudingan bahwa dana tidak turun untuk kepentingan jaminan hidup saya tegaskan bahwa sesuai dengan aturan yang berlaku, dana untuk jaminan hidup itu akan dikeluarkan pemerintah setelah para pengungsi kembali ke rumah masing-masing," lanjut dia.

Sebelumnya Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memberikan catatan atas penanganan pasca-gempa dan tsunami di Kota Palu dan Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, pada 28 September 2018.