Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Kapitra Ampera soal Besarnya Biaya Menjadi Caleg

Kompas.com - 09/10/2018, 16:59 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Dian Maharani

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tanggal 24 Juli 2018, Kapitra Ampera secara resmi memperkenalkan diri sebagai calon anggota legislatif DPR dari PDI Perjuangan.

Kapitra akan bersaing dalam pemilihan legislatif 2019. Ia maju dari daerah pemilihan (dapil) II Riau yang meliputi 5 kabupaten, yaitu Kampar, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, dan Kuantan Singingi.

Kapitra menuturkan, dirinya sudah mempersiapkan biaya untuk memenangkan kontestasi Pemilu 2019 ini. Ia menyadari butuh biaya yang lumayan besar untuk menjadi caleg.

"Ya, sudah. Saya siapkan pendanaannya ya. Lumayan juga ya kisarannya, terutama dari atribut kampanye itu ya. Ya cukup lumayan lah, signifikan," kata Kapitra kepada Kompas.com, Selasa (9/10/2018).

Ia sendiri belum bisa memastikan secara spesifik jumlah biaya maupun pos pembiayaan yang dibutuhkan. Namun, Kapitra memperkirakan, salah satu pos pembiayaan besar ada di atribut-atribut kampanye.

Baca juga: Alasan Kapitra Mau Terima Tawaran Jadi Caleg Lewat PDI Perjuangan

Menurutnya, pos pembiayaan atribut kampanye setidaknya bisa mencapai Rp 1 miliar.

"Belum bisa kita pastikan, tapi kalau atribut aja kan itu bisa maksimal sampai Rp 1 miliar lah ya, untuk atribut, seperti baliho, dan sebagainya," ungkapnya.

Ia mengaku akan berusaha maksimal untuk mengumpulkan dana yang cukup secara mandiri. Meski demikian, Kapitra tak menutup kemungkinan untuk urun dana dengan pihak lain.

"Kita kan usaha semaksimal ajalah sendiri, lah. Paling mungkin, ya, urunan orang-orang partai kali ya," kata dia.

Rumah pengacara Rizieq Shihab, Kapitra Ampera, di Jalan Tebet Timur nomor 8, Jakarta Selatan dilempar bom molotov, Senin (6/8/2018). KOMPAS.com/DAVID OLIVER PURBA Rumah pengacara Rizieq Shihab, Kapitra Ampera, di Jalan Tebet Timur nomor 8, Jakarta Selatan dilempar bom molotov, Senin (6/8/2018).

Lalu, bagaimana Kapitra mengefisienkan pembiayaan?

Ia menjelaskan, ada sejumlah strategi yang ditempuh untuk efisiensi biaya. Kapitra akan menekan intensitas kampanye terbuka. Di sisi lain, ia akan memanfaatkan iklan di media sosial, seperti Facebook.

Ia berharap media sosial bisa menyebarluaskan informasi terkait dirinya secara masif kepada para pemilih.

"Dan juga kita coba supaya tidak terlalu banyak biaya ya, komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat," paparnya.

Baca juga: Kapitra: PKS, PAN, Gerindra dan Partai Lain Tidak Pernah Menawarkan Saya

Kapitra sendiri tak menentukan secara spesifik komisi mana yang ia inginkan saat terpilih menjadi anggota legislatif. Ia akan mengikuti arahan partai terkait penempatan komisi di DPR

"Tergantung di bidang mana kita diperankan ya. Kalau sekarang kita kan masih bingung di bidang mana, di komisi berapa," kata dia.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com