Salin Artikel

Cerita Kapitra Ampera soal Besarnya Biaya Menjadi Caleg

Kapitra akan bersaing dalam pemilihan legislatif 2019. Ia maju dari daerah pemilihan (dapil) II Riau yang meliputi 5 kabupaten, yaitu Kampar, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, dan Kuantan Singingi.

Kapitra menuturkan, dirinya sudah mempersiapkan biaya untuk memenangkan kontestasi Pemilu 2019 ini. Ia menyadari butuh biaya yang lumayan besar untuk menjadi caleg.

"Ya, sudah. Saya siapkan pendanaannya ya. Lumayan juga ya kisarannya, terutama dari atribut kampanye itu ya. Ya cukup lumayan lah, signifikan," kata Kapitra kepada Kompas.com, Selasa (9/10/2018).

Ia sendiri belum bisa memastikan secara spesifik jumlah biaya maupun pos pembiayaan yang dibutuhkan. Namun, Kapitra memperkirakan, salah satu pos pembiayaan besar ada di atribut-atribut kampanye.

Menurutnya, pos pembiayaan atribut kampanye setidaknya bisa mencapai Rp 1 miliar.

"Belum bisa kita pastikan, tapi kalau atribut aja kan itu bisa maksimal sampai Rp 1 miliar lah ya, untuk atribut, seperti baliho, dan sebagainya," ungkapnya.

Ia mengaku akan berusaha maksimal untuk mengumpulkan dana yang cukup secara mandiri. Meski demikian, Kapitra tak menutup kemungkinan untuk urun dana dengan pihak lain.

"Kita kan usaha semaksimal ajalah sendiri, lah. Paling mungkin, ya, urunan orang-orang partai kali ya," kata dia.

Lalu, bagaimana Kapitra mengefisienkan pembiayaan?

Ia menjelaskan, ada sejumlah strategi yang ditempuh untuk efisiensi biaya. Kapitra akan menekan intensitas kampanye terbuka. Di sisi lain, ia akan memanfaatkan iklan di media sosial, seperti Facebook.

Ia berharap media sosial bisa menyebarluaskan informasi terkait dirinya secara masif kepada para pemilih.

"Dan juga kita coba supaya tidak terlalu banyak biaya ya, komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat," paparnya.

Kapitra sendiri tak menentukan secara spesifik komisi mana yang ia inginkan saat terpilih menjadi anggota legislatif. Ia akan mengikuti arahan partai terkait penempatan komisi di DPR

"Tergantung di bidang mana kita diperankan ya. Kalau sekarang kita kan masih bingung di bidang mana, di komisi berapa," kata dia.

Secara umum, ia akan memperjuangkan agar Indonesia bisa semakin aman, sejahtera, dan tentram. Selain itu, ia ingin konflik horizontal di Indonesia semakin berkurang.

"Secara umum, ya gimana negara ini tentram masyarakat sejahtera dalam ekonomi, aman tidak ada konflik horizontal, dan toleransi antar warga negara," kata dia.

Secara khusus, Kapitra menjelaskan persoalan di dapilnya yang masih harus dituntaskan adalah konflik-konflik agraria, persoalan pendidikan dan kemiskinan.

"Saya kan dari sana ya, kalau Riau itu konflik agraria itu pasti ya, terus persoalan pendidikan, dan kemiskinan itu jadi perhatian kita," ujarnya.

Beberapa waktu lalu, Kapitra mengatakan tidak mempersoalkan banyaknya kritik yang ditujukan kepadanya karena menjadi caleg melalui PDI Perjuangan.

"Ya, please call me cebong. Hari ini saya jadi cebong, silakan panggil saya cebong," ujar Kapitra dalam jumpa pers di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Selasa (24/7/2018).

Menurut Kapitra, dalam persepsi agamanya, cebong menggambarkan anak katak atau pribadi yang kecil, yang selalu berzikir bagi hal-hal besar, seperti bagi kebaikan bangsa dan demi kebaikan umat manusia.

Ia mengaku setuju menjadi caleg lewat PDI Perjuangan asalkan bisa memperjuangkan kepentingan umat Islam.

Kapitra berharap agar pilihannya tidak perlu dipersoalkan. Ia memastikan bahwa bersama PDI Perjuangan, ia akan tetap membela agama, ulama, serta masyarakat Indonesia yang berbeda suku, agama dan ras.

"Saya silakan dicaci maki atas pilihan berbeda. Tapi tujuan saya masuk PDI Perjuangan tetap sama, membela ulama, membela agama membela Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku dan bermacam agama," kata Kapitra.

https://nasional.kompas.com/read/2018/10/09/16590791/cerita-kapitra-ampera-soal-besarnya-biaya-menjadi-caleg

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke