Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rumah Dinasnya Digeledah KPK, Bupati Malang Mundur dari Nasdem

Kompas.com - 09/10/2018, 07:01 WIB
Ihsanuddin,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menerima proses pengunduran diri Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Jawa Timur Rendra Kresna.

Pengunduran diri Rendra Kresna yang juga Bupati Malang itu terkait penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di rumah jabatan bupati Malang.

Ketua DPP Nasdem bidang Media dan Informasi Publik Willy Aditya mengatakan, surat pengunduran diri tersebut telah diterima Surya Paloh pada Senin (8/10/2019), tak lama setelah tim KPK menggeled rumah dinas Rendra.

Baca juga: Usai Digeledah KPK, Bupati Malang Minta Doa agar Selamat

Dalam surat itu, Rendra menyebut bahwa pengundurannya sebagai kader Nasdem didasarkan oleh rasa tanggung jawab atas masalah hukum yang melibatkan KPK.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Willy Aditya, saat ditemui di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2015).KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Willy Aditya, saat ditemui di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2015).
Willy menegaskan, Nasdem memang memiliki kebijakan untuk memberhentikan kadernya jika ada yang terlibat kasus korupsi.

"Opsinya hanya dua, mengundurkan diri atau diberhentikan dari struktur partai," kata Willy dalam keterangan tertulisnya, Selasa (9/10/2018) pagi.

Baca juga: Bupati Malang: Saya Pasti Akan Diperiksa KPK

Dalam suasana keprihatinan ini, lanjut Willy, DPP Partai Nasdem mempersilakan KPK untuk melanjutkan proses hukum terhadap Rendra Kresna.

Namun, harus tetap mengedepankan rasa keadilan bagi setiap warga negara.

Penyidik KPK menggeledah Kompleks Pendopo Agung Kabupaten Malang yang ada di Jalan Agus Salim, Kota Malang, Senin (8/10/2018) malam.

Belum diketahui kasus yang terkait dengan penggeledahan tersebut.

Baca juga: Rumahnya Digeledah KPK, Bupati Malang Duga Terkait Masalah DAK

Sementara itu, pintu gerbang Pendopo Agung tertutup dan dijaga ketat oleh satpam. Sejumlah wartawan yang hendak meliput tidak diperkenankan masuk.

Hal itu menyebabkan proses penggeledahan oleh KPK tidak bisa diketahui, termasuk ruangan apa saja yang digeledah.

Sebab, selain menjadi tempat tinggal bupati, di kompleks pendopo tersebut juga banyak gedung yang dijadikan sebagai kantor kedinasan dan lembaga.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengonfirmasi adanya penggeledahan yang dilakukan  timnya di Malang, Jawa Timur.

Namun, ia belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut terkait penggeledahan tersebut, baik kasus maupun lokasi.

.

.

.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com