BNPB Pastikan Korban Terdampak Likuefaksi di Sulteng Direlokasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Laksamana Muda TNI (Purn.) Willem Rampangile memastikan relokasi akan dilakukan di sejumlah daerah terdampak gempa dan tsunami Sulawesi Tengah.

Relokasi, langsung diproses setelah masa tanggap darurat bencana dan masa transisi darurat menuju pemulihan tuntas.

Nantinya, relokasi melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Relokasi sudah pasti, tidak mungkin lagi pembangunan di daerah-daerah yang terkena likuefaksi seperti Balaroa. Sekaligus pada saat relokasi dari Kementerian ESDM dan PUPR akan mengkaji, akan membuat master plan," kata Willem di kantor BNPB, Utan Kayu, Jakarta Timur, Senin (8/10/2018).

Willem mengatakan, Kementerian PUPR bahkan sedang dalam proses membuat desain untuk relokasi di wilayah Kota Palu.

Pemerintah juga telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, untuk mencari lahan bakal relokasi yang nantinya akan dibangun hunian tetap.

Pembangunan hunian tetap diprediksi memakan waktu lebih dari setahun. Selama huntap dalam proses pembangunan, rencananya warga ditempatkan di hunian sementara.

"Untuk menunggu relokasi, mereka kita tempatkan di huntara. Kan kasihan kalau mereka masih menunggu di tenda-tenda pengungsian," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho.

Baca juga: Tiga Wilayah di Sulteng Paling Rawan Gempa dan Kekeringan

Gempa bermagnitudo 7,4 dan tsunami yang melanda Sulawesi Tengah, Jumat (8/10/2018) mengakibatkan 1.948 orang meninggal dunia.

BNPB juga mencatat sebanyak 835 orang hilang dan 10.679 orang luka berat. Tercatat pula 74.444 warga mengungsi di 147 titik.

Selain itu, dilaporkan 65.733 rumah dan 2.736 sekolah rusak. Ditambah lagi, terdapat 7 fasilitas kesehatan rusak berat, terdiri dari 1 rumah sakit dan 6 puskesmas.