Ratna Sarumpaet Juga Tertipu

Kompas.com - 05/10/2018, 19:44 WIB
Ilustrasi KOMPAS/DIDIE SWIlustrasi

SEKITAR pukul 8 malam tanggal 17 September 2018, sebuah pesan via WA masuk ke ponsel saya dari wartawan media online. Jurnalis tersebut meminta tanggapan Kementerian Keuangan atas pernyataan menghebohkan dari Ratna Sarumpaet (RS).

Ratna Sarumpaet menyatakan ada pelanggaran kekuasaan, dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai kepala pemerintahan dan dilakukan oleh Menteri Keuangan dengan melakukan pemblokiran dana swadaya Papua. 

Wah ada apa ini? Disebutkan oleh RS bahwa telah datang seorang bernama Ruben PS Marey mendatangi Ratna Sarumpaet Crisis Center (RSCC). Ruben menjelaskan bahwa dia menerima dana dari para donatur untuk membangun Papua sejumlah total Rp 23,9 triliun.

Dana tersebut ditransfer dari World Bank dan tersimpan dalam rekening pribadinya sejak 2016. Ruben menyatakan, tiba-tiba dana di rekeningnya tersebut hilang dan menuduh Menteri Keuangan melakukan pemblokiran sepihak atas dananya yang disimpan dalam salah satu bank nasional di Indonesia.

Kompas TV Kesimpulan ini diperoleh Ratna dari pengaduan seorang nasabah Ruben Marey.

Setelah berkoordinasi dengan kolega di Kementerian Keuangan, saya memberikan jawaban yang soft karena tidak ingin menguras energi untuk sebuah pernyataan yang menggelikan dari RS.

Saya jawab bahwa Kementerian Keuangan hanya mengatur kebijakan pengaturan rekening milik Kementerian/Lembaga negara, mulai pemberian izin pembukaan rekening sampai menutup atau memblokir rekening.

Namun kebijakan tersebut tidak berlaku untuk rekening atas nama pribadi/perorangan yang tidak berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran negara melalui  APBN.

Ternyata setelah diberi tanggapan tersebut, selama dua hari setelahnya media online tetap membahas pemblokiran tersebut. Saya lalu berkoordinasi dengan pihak World Bank.

Ketika ada media lain yang menanyakan, selain jawaban sama seperti di atas, saya tambahkan juga keterangan bahwa kami juga sudah bertanya kepada pihak World Bank dan mereka tidak berhubungan dengan rekening perseorangan/pribadi.

Tanpa dinyana, pernyataan tersebut dibantah oleh RS. Dia mengaku punya bukti dan telah mengonfirmasi ke pihak World Bank.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Protokol Diperketat, Kini Wajib Tunjukkan Hasil Swab Saat Masuk Istana

Protokol Diperketat, Kini Wajib Tunjukkan Hasil Swab Saat Masuk Istana

Nasional
Penerapan Pasal Pencucian Uang dalam Kasus Korupsi Dinilai Masih Rendah

Penerapan Pasal Pencucian Uang dalam Kasus Korupsi Dinilai Masih Rendah

Nasional
Belum Ada Tersangka di Kasus Dugaan Korupsi Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Belum Ada Tersangka di Kasus Dugaan Korupsi Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
DPO Masuk ke Database Kependudukan, Mendagri: Lembaga Penegak Hukum Akan Terbantu

DPO Masuk ke Database Kependudukan, Mendagri: Lembaga Penegak Hukum Akan Terbantu

Nasional
Sebut Indonesia Hadapi Banyak Tantangan, Ibas Kenang Pemerintahan SBY

Sebut Indonesia Hadapi Banyak Tantangan, Ibas Kenang Pemerintahan SBY

Nasional
Doni Monardo Minta Jawa Barat Seimbangkan Prioritas Penanganan Covid-19

Doni Monardo Minta Jawa Barat Seimbangkan Prioritas Penanganan Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19, Fraksi Partai Demokrat Siap Kawal Isu Kesehatan dan Ekonomi

Pandemi Covid-19, Fraksi Partai Demokrat Siap Kawal Isu Kesehatan dan Ekonomi

Nasional
Sambut HUT RI, Pemerintah Gelar Lomba Bikin Video Berhadiah Rp 1 Miliar

Sambut HUT RI, Pemerintah Gelar Lomba Bikin Video Berhadiah Rp 1 Miliar

Nasional
Diduga Ada Penerimaan Hadiah oleh Penyelenggara Negara dalam Kasus Red Notice Djoko Tjandra

Diduga Ada Penerimaan Hadiah oleh Penyelenggara Negara dalam Kasus Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
Pakar Komunikasi: Kampanye Masker Lebih Tepat untuk Kelompok yang Anggap Covid-19 Tak Bahaya

Pakar Komunikasi: Kampanye Masker Lebih Tepat untuk Kelompok yang Anggap Covid-19 Tak Bahaya

Nasional
Jokowi Sebut Pandemi Covid-19 Momentum Transformasi Pariwisata

Jokowi Sebut Pandemi Covid-19 Momentum Transformasi Pariwisata

Nasional
Bareskrim: Pembuktian Kasus Jadi Tantangan dalam Penanganan Kekerasan Seksual

Bareskrim: Pembuktian Kasus Jadi Tantangan dalam Penanganan Kekerasan Seksual

Nasional
'Nyalakan Harapan', Lagu Persembahan Musisi dan Seniman dalam Melawan Covid-19

"Nyalakan Harapan", Lagu Persembahan Musisi dan Seniman dalam Melawan Covid-19

Nasional
Ulang Tahun ke-17, Empat Pemilih Pemula Dapat Hadiah e-KTP dari Mendagri

Ulang Tahun ke-17, Empat Pemilih Pemula Dapat Hadiah e-KTP dari Mendagri

Nasional
Kejagung Bisa Manfaatkan Data Dukcapil untuk Penegakan Hukum

Kejagung Bisa Manfaatkan Data Dukcapil untuk Penegakan Hukum

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X