Nufransa Wira Sakti

Sept 2016 - Jan 2020: Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan.

Saat ini menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak

Ratna Sarumpaet Juga Tertipu

Kompas.com - 05/10/2018, 19:44 WIB
Ilustrasi KOMPAS/DIDIE SWIlustrasi

SEKITAR pukul 8 malam tanggal 17 September 2018, sebuah pesan via WA masuk ke ponsel saya dari wartawan media online. Jurnalis tersebut meminta tanggapan Kementerian Keuangan atas pernyataan menghebohkan dari Ratna Sarumpaet (RS).

Ratna Sarumpaet menyatakan ada pelanggaran kekuasaan, dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai kepala pemerintahan dan dilakukan oleh Menteri Keuangan dengan melakukan pemblokiran dana swadaya Papua. 

Wah ada apa ini? Disebutkan oleh RS bahwa telah datang seorang bernama Ruben PS Marey mendatangi Ratna Sarumpaet Crisis Center (RSCC). Ruben menjelaskan bahwa dia menerima dana dari para donatur untuk membangun Papua sejumlah total Rp 23,9 triliun.

Dana tersebut ditransfer dari World Bank dan tersimpan dalam rekening pribadinya sejak 2016. Ruben menyatakan, tiba-tiba dana di rekeningnya tersebut hilang dan menuduh Menteri Keuangan melakukan pemblokiran sepihak atas dananya yang disimpan dalam salah satu bank nasional di Indonesia.

Kompas TV Kesimpulan ini diperoleh Ratna dari pengaduan seorang nasabah Ruben Marey.

Setelah berkoordinasi dengan kolega di Kementerian Keuangan, saya memberikan jawaban yang soft karena tidak ingin menguras energi untuk sebuah pernyataan yang menggelikan dari RS.

Saya jawab bahwa Kementerian Keuangan hanya mengatur kebijakan pengaturan rekening milik Kementerian/Lembaga negara, mulai pemberian izin pembukaan rekening sampai menutup atau memblokir rekening.

Namun kebijakan tersebut tidak berlaku untuk rekening atas nama pribadi/perorangan yang tidak berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran negara melalui  APBN.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ternyata setelah diberi tanggapan tersebut, selama dua hari setelahnya media online tetap membahas pemblokiran tersebut. Saya lalu berkoordinasi dengan pihak World Bank.

Ketika ada media lain yang menanyakan, selain jawaban sama seperti di atas, saya tambahkan juga keterangan bahwa kami juga sudah bertanya kepada pihak World Bank dan mereka tidak berhubungan dengan rekening perseorangan/pribadi.

Tanpa dinyana, pernyataan tersebut dibantah oleh RS. Dia mengaku punya bukti dan telah mengonfirmasi ke pihak World Bank.

Menurutnya, World Bank mengaku tak pernah mendapat telepon dari Kemenkeu. Yang lebih berani lagi, dia menyatakan sudah bicara dengan direktur World Bank yang menggantikan Ibu Sri Mulyani

Sangat menggelikan juga ketika RS menyatakan kepada wartawan bahwa pengganti Sri Mulyani adalah orang Indonesia. Padahal pengganti Sri Mulyani Indrawati di Bank Dunia adalah bukan orang Indonesia.

Ini sudah tidak masuk akal apabila diteruskan. Akhirnya saya minta pihak World Bank untuk memberikan pernyataan untuk menyanggah RS. Pihak World Bank pun menyetujuinya dan dimuat oleh beberapa media online.

Media mencatat seperti ini: terkait dengan tuduhan yang keliru baru-baru ini bahwa Bank Dunia terlibat transaksi keuangan dengan pihak perorangan di Indonesia, dengan ini Bank Dunia kantor Jakarta memberikan klarifikasi bahwa tuduhan tersebut tidak benar. 

Tanpa saya duga, RS kembali berkilah dirinya tak pernah mengatakan bahwa Rp 23 triliun itu merupakan uang dari World Bank. Dia menjelaskan, World Bank hanyalah pihak yang dilapori Bank Indonesia.

Secara mengejutkan, RS menyatakan uang Rp 23 triliun itu berasal dari tujuh keturunan raja-raja di Nusantara. "Ada tujuh orang yang melapor sama saya. Tujuh orang ini adalah keturunan raja-raja Nusantara," ujarnya.

Karena sudah tidak masuk akal, saya tidak lagi memperhatikan pemberitaan tersebut.

Kepada wartawan yang masih bertanya kepada saya tentang pemblokiran rekening, saya jawab yang sama dengan sebelumnya dan ditambahkan bahwa pernyataan tersebut tidak benar dan ngawur.

Tak lama, berita tentang hal tersebut berangsur hilang. Barangkali karena media sudah mulai menyadari keanehan RS dan juga ada unsur tertipu dari orang lain. 

Saya jadi teringat ketika tahun lalu menerima surat dari seseorang kepada Menteri Keuangan dan mengaku memiliki uang triliunan warisan dari kakeknya yang diterima dari Presiden Soekarno.

Orang tersebut mengaku mau dan mampu membayar utang pemerintah Indonesia, tentu saja dengan persyaratan tertentu yang menguntungkannya. Ini sama dengan kasus penipuan lainnya yang mengaku mempunyai emas atau harta karun dari zaman dahulu.

Sepertinya ini adalah tipu daya serupa. RS telah tertipu oleh orang yang melapor kepadanya.

Secara logika, tidak mungkin World Bank mengirim uang kepada perseorangan. Kementerian Keuangan juga tidak berhubungan dengan rekening pribadi dalam pengelolaan APBN. 

Jadi berhati-hatilah terhadap tawaran serupa yang menggiurkan seperti ini. Modusnya adalah dengan akan memberikan sejumlah persentase dari uang yang tertulis dalam rekening atau dari harta karun yang tersimpan.

Namun sebelum dicairkan, mereka akan minta sejumlah uang untuk mengurus ke pihak terlibat seperti Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, atau bank asing ternama.

Sepertinya RS terperdaya oleh komplotan penipu namun malu mengakuinya.

Sepekan setelah kehebohan berita tersebut, RS kembali mengguncang Indonesia, kali ini dia yang menjadi penipunya dengan pengakuan palsu telah dikeroyok sejumlah orang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres: SDM Indonesia Harus Kuasai Iptek dan Inovatif

Wapres: SDM Indonesia Harus Kuasai Iptek dan Inovatif

Nasional
Indonesia Juara Piala Thomas, Ketua DPR: Merah Putih Berkibar di Dada Kita Semua

Indonesia Juara Piala Thomas, Ketua DPR: Merah Putih Berkibar di Dada Kita Semua

Nasional
Kasus Azis Syamsuddin, KPK Periksa Wali Kota Tanjungbalai sebagai Saksi

Kasus Azis Syamsuddin, KPK Periksa Wali Kota Tanjungbalai sebagai Saksi

Nasional
OJK Diminta Hapus Kebijakan Beri Akses IMEI kepada Penyedia Layanan Pinjol

OJK Diminta Hapus Kebijakan Beri Akses IMEI kepada Penyedia Layanan Pinjol

Nasional
Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Ketua Komisi X Pertanyakan Gerak Cepat Kemenpora

Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Ketua Komisi X Pertanyakan Gerak Cepat Kemenpora

Nasional
Wapres Sebut Pandemi Covid-19 Momentum Torehkan Prestasi Pendidikan

Wapres Sebut Pandemi Covid-19 Momentum Torehkan Prestasi Pendidikan

Nasional
Diduga Suap Eks Penyidik KPK, Mantan Bupati Kukar Dihadirkan sebagai Saksi

Diduga Suap Eks Penyidik KPK, Mantan Bupati Kukar Dihadirkan sebagai Saksi

Nasional
PDI-P: Keberhasilan Tim Indonesia Rebut Piala Thomas Tak Lepas dari Energi Positif Jokowi

PDI-P: Keberhasilan Tim Indonesia Rebut Piala Thomas Tak Lepas dari Energi Positif Jokowi

Nasional
Polemik Penamaan Jalan Ataturk di Jakarta, Dubes RI: Belum Ada Usulan Resmi

Polemik Penamaan Jalan Ataturk di Jakarta, Dubes RI: Belum Ada Usulan Resmi

Nasional
Menteri PPPA Tegaskan Pentingnya Peningkatan Ekonomi Digital dan Inklusi Keuangan bagi Perempuan

Menteri PPPA Tegaskan Pentingnya Peningkatan Ekonomi Digital dan Inklusi Keuangan bagi Perempuan

Nasional
Gandeng Ian Kapal, Dompet Dhuafa Berikan Kaki Palsu kepada 12 Penyandang Disabilitas

Gandeng Ian Kapal, Dompet Dhuafa Berikan Kaki Palsu kepada 12 Penyandang Disabilitas

Nasional
Kemenag Mulai Berlakukan Tahap Kedua Program Sertifikasi Halal

Kemenag Mulai Berlakukan Tahap Kedua Program Sertifikasi Halal

Nasional
Kritikan Polisi Diganti Satpam BCA, Anggota DPR: Jadi Bahan Evaluasi

Kritikan Polisi Diganti Satpam BCA, Anggota DPR: Jadi Bahan Evaluasi

Nasional
Polemik Jalan Ataturk, Dubes: Sesuai Tata Krama Diplomatik, Nama Diberikan Turki

Polemik Jalan Ataturk, Dubes: Sesuai Tata Krama Diplomatik, Nama Diberikan Turki

Nasional
Kasus Gratifikasi dan TPPU Puput Tantriana, KPK Periksa Wabup Probolinggo sebagai Saksi

Kasus Gratifikasi dan TPPU Puput Tantriana, KPK Periksa Wabup Probolinggo sebagai Saksi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.