Gerindra Yakin Kasus Ratna Sarumpaet Tak Pengaruhi Elektabilitas Prabowo-Sandi

Kompas.com - 05/10/2018, 12:31 WIB
Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto meminta maaf terkait kabar bohong mengenai penganiayaan salah satu anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo-Sandiaga, Ratna Sarumpaet.  Prabowo menggelar konferensi pers di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (3/10/2018) pukul 21.00 WIB. KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOCalon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto meminta maaf terkait kabar bohong mengenai penganiayaan salah satu anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo-Sandiaga, Ratna Sarumpaet. Prabowo menggelar konferensi pers di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (3/10/2018) pukul 21.00 WIB.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria meyakini, kasus informasi bohong atau hoaks penganiayaan Ratna Sarumpaet tak akan memengaruhi elektabilitas pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Menurut saya tidak berbanding lurus kasus Ratna Sarumpaet dengan elektabilitas pasangan Prabowo-Sandiaga. Kita tahu Prabowo-Sandi, kita bisa lihat track record dan latar belakang,” ujar Riza saat ditemui di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Jumat, (5/10/2018).

Riza mengatakan, kasus berita bohong tersebut bisa memberikan hikmah yang penting bagi pihaknya serta bangsa Indonesia.

Baca juga: Cerita Sandiaga yang Mengaku Hanyut atas Sosok Ratna Sarumpaet


“Jadi kasus ini mengambil hikmah besar bagi kami dan warga negara Indonesia harus memahami dan mengerti, bahwa pak Prabowo bersimpati, orang yang baik, orang yang sportif, dan berjiwa besar mau meminta maaf,” tutur Riza.

“Banyak orang yang sering bohong, menipu rakyat banyak janji-janji segalanya tidak pernah minta maaf,” sambung Riza.

Lebih lanjut, politisi Gerindra tersebut menyerahkan kasus Ratna Sarumpaet kepada aparat penegak hukum.

Baca juga: Apa Respons Presiden Jokowi soal Heboh Kebohongan Ratna Sarumpaet?

Riza berharap, aparat penegak hukum mampu menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik, adil serta proporsional.

“Silahkan diberi sanksi sesuai kesalahannya, tapi harus adil dan propersional. Sering saya sampaikan di berbagai kesempatan penegak hukum yang memiliki kewenangan menjalankan Undang-Undang harus betindak adil dan profesional,” tutur Riza.

“Jangan sampai terkesan masyarakat kalau ada seorang atau kelompok yang kritis kepada pemerintah kemudian ditangkap, dianggap makar, hoaks,” lanjut Riza.

Baca juga: Prabowo Mengaku Grasah-grusuh Sikapi Pengakuan Ratna Sarumpaet

Prabowo sempat bertemu Ratna setelah mendengar informasi penganiayaan. Setelah itu, Prabowo dan sejumlah elite politik di kubunya menggelar jumpa pers.

Saat itu, Prabowo yakin ada motif politik di balik kasus penganiayaan Ratna Sarumpaet. Keyakinan Prabowo tersebut muncul karena tidak ada barang berharga maupun uang Ratna yang hilang pasca-penganiayaan.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Nasional
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Nasional
Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Nasional
Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Nasional
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Nasional
Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Nasional
Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Nasional
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Nasional
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Nasional
Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Nasional
Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X