Gerindra Yakin Kasus Ratna Sarumpaet Tak Pengaruhi Elektabilitas Prabowo-Sandi

Kompas.com - 05/10/2018, 12:31 WIB
Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto meminta maaf terkait kabar bohong mengenai penganiayaan salah satu anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo-Sandiaga, Ratna Sarumpaet.  Prabowo menggelar konferensi pers di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (3/10/2018) pukul 21.00 WIB. KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOCalon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto meminta maaf terkait kabar bohong mengenai penganiayaan salah satu anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo-Sandiaga, Ratna Sarumpaet. Prabowo menggelar konferensi pers di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (3/10/2018) pukul 21.00 WIB.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria meyakini, kasus informasi bohong atau hoaks penganiayaan Ratna Sarumpaet tak akan memengaruhi elektabilitas pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Menurut saya tidak berbanding lurus kasus Ratna Sarumpaet dengan elektabilitas pasangan Prabowo-Sandiaga. Kita tahu Prabowo-Sandi, kita bisa lihat track record dan latar belakang,” ujar Riza saat ditemui di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Jumat, (5/10/2018).

Riza mengatakan, kasus berita bohong tersebut bisa memberikan hikmah yang penting bagi pihaknya serta bangsa Indonesia.

Baca juga: Cerita Sandiaga yang Mengaku Hanyut atas Sosok Ratna Sarumpaet

“Jadi kasus ini mengambil hikmah besar bagi kami dan warga negara Indonesia harus memahami dan mengerti, bahwa pak Prabowo bersimpati, orang yang baik, orang yang sportif, dan berjiwa besar mau meminta maaf,” tutur Riza.

“Banyak orang yang sering bohong, menipu rakyat banyak janji-janji segalanya tidak pernah minta maaf,” sambung Riza.

Lebih lanjut, politisi Gerindra tersebut menyerahkan kasus Ratna Sarumpaet kepada aparat penegak hukum.

Baca juga: Apa Respons Presiden Jokowi soal Heboh Kebohongan Ratna Sarumpaet?

Riza berharap, aparat penegak hukum mampu menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik, adil serta proporsional.

“Silahkan diberi sanksi sesuai kesalahannya, tapi harus adil dan propersional. Sering saya sampaikan di berbagai kesempatan penegak hukum yang memiliki kewenangan menjalankan Undang-Undang harus betindak adil dan profesional,” tutur Riza.

“Jangan sampai terkesan masyarakat kalau ada seorang atau kelompok yang kritis kepada pemerintah kemudian ditangkap, dianggap makar, hoaks,” lanjut Riza.

Baca juga: Prabowo Mengaku Grasah-grusuh Sikapi Pengakuan Ratna Sarumpaet

Prabowo sempat bertemu Ratna setelah mendengar informasi penganiayaan. Setelah itu, Prabowo dan sejumlah elite politik di kubunya menggelar jumpa pers.

Saat itu, Prabowo yakin ada motif politik di balik kasus penganiayaan Ratna Sarumpaet. Keyakinan Prabowo tersebut muncul karena tidak ada barang berharga maupun uang Ratna yang hilang pasca-penganiayaan.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Nasional
Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Nasional
Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Nasional
Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Nasional
Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Nasional
Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Nasional
Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Nasional
Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Nasional
Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Nasional
Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Nasional
Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Nasional
Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Nasional
Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Nasional
Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Nasional
KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X