Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Ratna Sarumpaet, Tim Jokowi Imbau Prabowo Minta Maaf ke Publik

Kompas.com - 03/10/2018, 18:01 WIB
Ihsanuddin,
Dian Maharani

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Tim Kampanye Nasional pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto, meminta capres nomor urut 02 Prabowo Subianto meminta maaf atas kebohongan yang dilakukan oleh Ratna Sarumpaet.

Hasto menilai, Prabowo harus bertanggung jawab atas kebohongan yang dilakukan oleh salah satu anggota tim pemenangannya itu.

"Pak Prabowo sebaiknya meminta maaf ke publik," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, Rabu (3/10/2018).

Menurut Hasto, kebohongan Ratna Sarumpaet yang mengaku dianiaya telah menganggu konsentrasi bangsa yang sedang berduka akibat gempa dan tsunami di Palu dan Donggala.

"Terlebih, dengan konferensi pers Pak Prabowo yang secara langsung atau tidak langsung telah menuduh Pemerintahan Pak Jokowi dengan kata-kata pengecut, melakukan kekerasaan, bahkan penganiayaan terhadap Ibu-ibu berusia 70 tahun yang memerjuangkan demokrasi dan keadilan," kata Hasto.

Baca juga: Ratna Sarumpaet: Kali Ini Saya Pencipta Hoaks Terbaik, Menghebohkan Sebuah Negeri

Hasto menilai Prabowo telah melakukan manipulasi psikologis, bahkan suatu kudeta rasa. Rasa kemanusiaan yang seharusnya untuk korban bencana alam, kata dia, dikudeta menjadi rasa iba ke Ratna Sarumpaet dan tim kampanye Prabowo-Sandi dengan harapan mendapat dukungan elektoral berupa simpati.

"Konferensi Pers Pak Prabowo atas rekayasa penganiayaan tersebut sangatlah berbahaya. Bagi kami, ini sudah menyentuh aspek yang fundamental: memerdagangkan kemanusiaan untuk elektoral," kata Hasto.

Prabowo Subianto yakin ada motif politik di balik dugaan penganiayaan yang dialami anggota Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo-Sandiaga Uno, Ratna Sarumpaet.

Baca juga: Pernyataan Lengkap Ratna Sarumpaet yang Mengaku Berbohong Dianiaya

Keyakinan Prabowo tersebut muncul karena tidak ada barang berharga maupun uang Ratna yang hilang pasca-penganiayaan.

Selain itu, kata Prabowo, Ratna sempat mengaku ada kalimat ancaman yang dilontarkan oleh pelaku terkait sikap politiknya.

"Ya ternyata tidak ada barang yang dicuri, tidak ada uang yang hilang, apalagi kalau bukan proses untuk intimidasi. Saya tidak tanya secara detail tapi ada kata-kata ancaman itu," ujar Prabowo saat memberikan keterangan pers di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (10/9/2018) malam.

Namun, pada Rabu sore ini, Ratna mengakui bahwa cerita penganiayaan yang dialaminya hanya bohong belaka. Ia pun meminta maaf ke Prabowo dan semua pihak yang merasa dirugikan.

Baca juga: Juru Bicara: Pak Prabowo Jadi Korban Kebohongan Ratna Sarumpaet

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com