Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNPB: Tak Ada Kaitan Bantuan Internasional dengan Status Bencana

Kompas.com - 02/10/2018, 20:41 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, kebijakan pemerintah yang menyatakan menerima bantuan internasional pasca-gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah, tak membuat status bencana menjadi bencana nasional.

Hingga saat ini, gempa dan tsunami di Sulteng masih berstatus bencana daerah.

"Tak ada kaitan terima bantuan asing dengan tingkat status bencana. Status bencana di Sulteng adalah bencana daerah, bukan bencana naisonal," kata Sutopo di Kantor BNPB, Utan Kayu, Jakarta Timur, Selasa (2/10/2018).

Baca juga: Sudah 1.234 Orang Tewas, Kenapa Gempa Sulteng Tak Jadi Bencana Nasional?

Sutopo menjelaskan, sebuah bencana disebut sebagai bencana nasional jika seluruh daerah terdampak menjadi kolaps, meliputi fasilitas umum, bangunan, hingga sistem pemerintahan.

Di Indonesia, keadaan tersebut pernah terjadi ketika gempa dan tsunami Aceh tahun 2004.

Sementara, di Sulawesi Tengah, pemerintah daerah masih bisa berjalan pasca-gempa dan tsunami yang terjadi pada 28 September 2018.

Sutopo menambahkan, yang paling penting bukan pernyataan status bencananya, melainkan penanganan bencana tersebut.

Baca juga: Luhut: Gempa dan Tsunami di Sulteng Tak Ditetapkan Bencana Nasional

"Dan saya tekankan, Pemerintah Indonesia potensi nasional masih sanggup mengatasi penanganan darurat becana di Sulteng. Termasuk dalam merehab dan rekonstruksinya," kata Sutopo.

Gempa dan tsunami yang terjadi di Kota Palu dan Donggala, Jumat (28/9/2018) pukul 17.02 WIB, menimbulkan korban jiwa dan sejumlah kerusakan.

Menurut data yang dirilis BNPB, hingga Selasa (2/10/2018) pukul 13.00 WIB, tercatat 1.234 orang meninggal dunia.

Selain itu, sebanyak 799 orang mengalami luka berat, dan 99 orang dilaporkan hilang. Dilaporkan pula, 65.773 unit rumah rusak.

.

.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Bantuan Untuk Donggala-Palu

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com