Kompas.com - 01/10/2018, 12:42 WIB
Foto udara kerusakan di Perumnas Balaroa akibat gempa bumi yang mengguncang Kota Palu, Sulawesi Tengah, Minggu (30/9/2018). Gempa bermagnitudo 7,4 mengakibatkan ribuan bangunan rusak dan sedikitnya 420 orang meninggal dunia. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOFoto udara kerusakan di Perumnas Balaroa akibat gempa bumi yang mengguncang Kota Palu, Sulawesi Tengah, Minggu (30/9/2018). Gempa bermagnitudo 7,4 mengakibatkan ribuan bangunan rusak dan sedikitnya 420 orang meninggal dunia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Belasan ribu warga Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, masih membutuhkan bantuan pascagempa berkekuatan magnitudo 7,4 SR dan tsunami melanda kedua daerah tersebut.

Menurut data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), ada sejumlah kebutuhan mendesak yang dibutuhkan para korban.

Kebutuhan mendesak itu di antaranya, BBM, solar, premium, air minum, tenaga medis, obat-obatan, rumah sakit, lapangan, tenda, terpal, selimut, veltbed, dan water tank.

Baca juga: Luhut: Penanganan Bencana di Sulteng Sudah Lebih dari Bencana Nasional

Kebutuhan lain seperti bahan makanan, alat penerangan, genset, dapur umum, kantong mayat, kain kafan, makanan bayi dan anak.

"Pakaian sekolah, anak, dewasa, sarung, perlengkapan shalat, pampers, sandal, alat-alat mandi, makanan siap saji, mie cup, biskuit kering, abon, kornet dan segala macam yang tanpa harus melalui proses masak memasak, yang siap saji," kata Kabid Humas BNPB Rita Rosita saat dihubungi Kompas.com, Senin (1/10/2019).

"Perlengakapan sekolah, alat-alat tulis, sepatu, kaus kaki, buku tulis, dan obat-obatan generik, betadin atau paracetamol untuk menghindari infeksi, itu yang sangat diperlukan. Alat makan, piring plastik, pisau, garpu," sambungnya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Presiden Jokowi: Bantuan Makanan Akan Dikirim Sebanyak-banyaknya

Menurut Rita, seluruh bantuan kebutuhan mendesak tersebut sedang dalam proses pendistribusian ke para korban terdampak.

Namun demikian, ada bantuan yang prosesnya masih belum sampai ke para korban lantaran terkendala akses akibat rusaknya sarana dan prasarana di daerah terdampak.

"Pendistribusian ini masih dalam tahapan-tahapan karena kendala di jalur transportasi yang belum maksimal. Karena beberapa jalur yang memang ke daerah-daerah yang aksesnya sulit itu banyak jalan yang putus, yang rusak. Ini kan perlu untuk diperbaiki dulu," ujar Rita.

Baca juga: Setelah Gempa di Sulteng, 1.425 Napi dan Tahanan Tak Berada di Sel

Rita menambahkan, kebutuhan-kebutuhan tersebut dibelanjakan dari Makassar, dan langsung didistribusikan ke Palu dan Donggala, supaya mempermudah dan mempercepat penyaluran.

Gempa berkekuatan magnitudo 7,4 SR dan tsunami yang terjadi di Kota Palu dan Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Jumat (28/9/2018), memakan korban jiwa, sekaligus mengakibatkan sejumlah kerusakan.

Menurut data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Minggu kemarin, jumlah korban meninggal mencapai 832 orang, 821 orang dari Kota Palu, dan 11 orang dari Donggala.

Selain itu, 540 orang dilaporkan luka berat, dan 16.732 warga mengungsi di 24 titik di Palu.

Jumlah tersebut masih sangat mungkin bertambah, lantaran hingga saat ini proses evakuasi masih terus dilakukan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

Nasional
Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

Nasional
Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

Nasional
Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

Nasional
500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Nasional
Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Nasional
Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Nasional
Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

Nasional
Dukung 3 Program Prioritas Menteri KKP, BRSDM Luncurkan Buku 'Kampung Perikanan Budi Daya'

Dukung 3 Program Prioritas Menteri KKP, BRSDM Luncurkan Buku "Kampung Perikanan Budi Daya"

Nasional
PPKM Mikro Diperpanjang, Kemendagri Ingatkan Puskesmas Punya Peran Sentral

PPKM Mikro Diperpanjang, Kemendagri Ingatkan Puskesmas Punya Peran Sentral

Nasional
Pengurangan Hukuman Pinangki Dinilai Jadi Pintu Masuk Meringankan Vonis Djoko Tjandra

Pengurangan Hukuman Pinangki Dinilai Jadi Pintu Masuk Meringankan Vonis Djoko Tjandra

Nasional
KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

Nasional
BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

Nasional
Ada PPKM, Nadiem Sebut Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Kemungkinan Ditunda

Ada PPKM, Nadiem Sebut Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Kemungkinan Ditunda

Nasional
Polri Temukan Profil Pelaku Penyebar 279 Juta Data BPJS Kesehatan

Polri Temukan Profil Pelaku Penyebar 279 Juta Data BPJS Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X