Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pulihkan Roda Pemerintahan, Kemendagri Beri Bantuan Rp 50 Juta untuk Setiap Desa

Kompas.com - 01/10/2018, 07:55 WIB
Devina Halim,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri akan memberikan suntikan dana sebesar Rp 50 juta kepada setiap desa di Palu, Sulawesi Tengah, dan sekitarnya untuk menggerakkan roda pemerintahan pascabencana yang melanda daerah tersebut.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan hal itu dilakukan seperti penanganan bencana Lombok, Nusa Tenggara Barat, beberapa waktu lalu.

"Kayak kemarin di Lombok, kita memberikan bantuan, walaupun kecil, per desa Rp 50 juta," ujarnya saat menjadi narasumber di KompasTV, Minggu (30/9/2018).

Nantinya, uang tersebut dapat digunakan untuk membangun kantor atau tenda untuk sementara waktu.

Baca juga: Ini Daftar Tempat Internet Gratis di Palu dan Sekitarnya

Menurut dia, hal terpenting yang menjadi tugasnya adalah memastikan sistem pemerintahan daerah mulai berangsur pulih.

Dengan adanya bantuan tersebut, ia berharap setidaknya ada komunikasi yang terjalan antara warga dengan pemerintah.

"Walaupun (bantuannya) kecil tapi (pemerintahan) jalan, (bangun) tenda, minimal yang penting ada komunikasi, inventarisasi, ada laporan warga," ucap dia.

Baca juga: Kok Bisa-bisanya Tsunami Palu Tak Terdeteksi? BIG Beberkan Masalahnya

Selain itu, Kemendagri juga akan memberikan pendampingan kepada pemerintahan daerah. Rencananya, Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Kemendagri akan diterbangkan ke daerah terdampak bencana, pada Selasa (2/10/2018).

Sebelumnya, gempa berkekuatan magnitudo 7,4 dan tsunami yang terjadi di Kota Palu dan Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Jumat (28/9/2018).

Selain itu, gempa juga menyebabkan gelombang tsunami dengan ketinggian yang berbeda-beda di Palu, Donggala, dan Mamuju. Data hingga Minggu (30/9/2018) siang, korban tewas akibat gempa dan tsunami ini bertambah menjadi 832 orang.

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Nasional
1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com