KPK Apresiasi Putusan Hakim Tolak Praperadilan Kasus DPRD Sumut dan Dana Otsus Aceh

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menuturkan, pihaknya mengapresiasi putusan hakim yang menolak gugatan praperadilan terkait dua kasus yang sedang ditangani KPK.

Dua kasus itu adalah kasus dugaan suap dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, terhadap sejumlah anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) dan kasus Dana Otonomi Khusus Aceh yang melibatkan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf.

"Kami sampaikan terima kasih pada hakim praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah menolak atau menyatakan tidak diterima permohonan praperadilan yang diajukan dalam kasus yang melibatkan anggota DPRD Sumut dan Gubernur Aceh di 2 persidangan terpisah," kata Febri dalam keterangan tertulisnya, Selasa (29/5/2018).

Baca juga: Anggota DPRD Sumut 88 Kali Mencicil ke KPK, yang Terkecil Rp 500.000

Menurut dia, putusan tersebut memperkuat penyidikan dua kasus ini untuk terus berjalan.

Sebagai informasi, sidang praperadilan kasus DPRD Sumut diajukan oleh empat tersangka. Adapun para pemohon praperadilan adalah Washington Pane, M Faisal, Syafrida Fitrie dan Arifin Nainggolan.

"Alasan praperadilan, bantahan bahwa tersangka WP (Washington Pane) tidak menerima uang dari eks Gubernur Sumut (Gatot Pujo Nugroho) karena dirinya tidak pernah menandatangani kuitansi atau slip atau bukti transfer sebagai tanda terima uang," ujar Febri.

"Alasan yang sama juga disampaikan oleh tersangka ANN (Arifin Nainggolan) dan MFL (M Faisal)," kata dia.

Baca juga: KPK Sita Uang Rp 200 Juta terkait Kasus DPRD Sumut

Sedangkan, tersangka Syafrida Fitrie beralasan tak tahu-menahu soal dana ketuk palu dalam kasus ini.

"Alasan yuridis penetapan tersangka harusnya dilakukan setelah proses penyidikan dilakukan terlebih dahulu," ujar Febri.

Sementara dalam kasus Dana Otonomi Khusus Aceh, praperadilan tersebut diajukan oleh seseorang bernama Yuni Eko Hariatna.

"Pada intinya mempersoalkan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan terhadap IY," kata Febri dalam keterangan tertulisnya, Selasa (4/9/2018).

Meski demikian, KPK juga menerima surat dari pihak kuasa hukum Irwandi tertanggal 27 Agustus lalu. Isinya, Irwandi membantah permohonan praperadilan itu atas inisiatif dirinya.

"Penegasan bahwa permohonan praperadilan tersebut ataupun jika ada praperadilan lain yang mengatasnamakan IY, bukan merupakan inisiatif IY dan IY sangat keberatan atas upaya hukum tersebut," kata Febri.