Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto Minta Isu SARA Tak Dijadikan Senjata di Pemilu 2019

Kompas.com - 24/09/2018, 15:43 WIB
Yoga Sukmana,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah makin gencar mengajak masyarakat untuk menyukseskan Pemilu 2019, terlebih setelah masa kampanye dimulai pada Minggu (23/9/2018). 

Menurut Menko Polhukam Wiranto, salah satu cara agar pemilu berjalan dengan damai adalah dengan tidak menjadikan politik uang dan isu suku, agama, rasa dan antargolongan (SARA) menjadi senjata saat berkampanye.

"Sedapat mungkin hindari money politic dan penggunaan politik identitas. Jangan sampai justru menggunakan politik identitas terkait perbedaan suku, agama, ras, perbedaan kehidupan sosial kita sebagai senjata untuk berkampanye," kata Wiranto usai rapat di Mabes Polri, Jakarta, Senin (24/9/2018).. 

"Itu kita perlu hindari supaya persatuan kita sebagai bangsa terjaga dengan sebaik-baiknya," lanjut Wiranto. 

Pemerintah bersama Polri sudah memiliki data daerah-daerah yang rawan gangguan keamanan atau indeks kerawanan pemilu (IKP) pada pemilu 2019. Namun data tersebut belum waktunya dipublikasi.

Menurut Wiranto, setiap daerah memiliki tingkat kerawanan pemilu yang berbeda. Oleh karena itu, kata dia, penting bagi semua pihak untuk menjaga ketertiban dan keamanan dengan tidak melempar isu-isu yang sensitif.

Baca juga: Sandiaga: Kampanye Tak Boleh Tebar Kebencian, Tidak Boleh SARA

"Setiap daerah mempunyai masalah masing-masing yang berbeda satu dengan lain, itu dikenali dan dipahami bahkan harus dicari jalan keluarnya," kata dia.

Pemerintah bersama Polri, TNI, KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sudah menggalar video conference dengan semua pemangku kepentingan di daerah.

Video conference tersebut digelar di Mabes Polri pada hari ini. Semua pihak di daerah diminta untuk turut menyukseskan gelaran pemilu 2019 bisa berjalan dengan aman dan damai.

Kompas TV Hasil rapat akan meminta Mahkamah Agung segera memprioritaskan gugatan mengenai boleh atau tidaknya mantan napi korupsi maju sebagai calon legislatif.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Nasional
PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

Nasional
PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

Nasional
Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Nasional
Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com