Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto Minta Isu SARA Tak Dijadikan Senjata di Pemilu 2019

Kompas.com - 24/09/2018, 15:43 WIB
Yoga Sukmana,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah makin gencar mengajak masyarakat untuk menyukseskan Pemilu 2019, terlebih setelah masa kampanye dimulai pada Minggu (23/9/2018). 

Menurut Menko Polhukam Wiranto, salah satu cara agar pemilu berjalan dengan damai adalah dengan tidak menjadikan politik uang dan isu suku, agama, rasa dan antargolongan (SARA) menjadi senjata saat berkampanye.

"Sedapat mungkin hindari money politic dan penggunaan politik identitas. Jangan sampai justru menggunakan politik identitas terkait perbedaan suku, agama, ras, perbedaan kehidupan sosial kita sebagai senjata untuk berkampanye," kata Wiranto usai rapat di Mabes Polri, Jakarta, Senin (24/9/2018).. 

"Itu kita perlu hindari supaya persatuan kita sebagai bangsa terjaga dengan sebaik-baiknya," lanjut Wiranto. 

Pemerintah bersama Polri sudah memiliki data daerah-daerah yang rawan gangguan keamanan atau indeks kerawanan pemilu (IKP) pada pemilu 2019. Namun data tersebut belum waktunya dipublikasi.

Menurut Wiranto, setiap daerah memiliki tingkat kerawanan pemilu yang berbeda. Oleh karena itu, kata dia, penting bagi semua pihak untuk menjaga ketertiban dan keamanan dengan tidak melempar isu-isu yang sensitif.

Baca juga: Sandiaga: Kampanye Tak Boleh Tebar Kebencian, Tidak Boleh SARA

"Setiap daerah mempunyai masalah masing-masing yang berbeda satu dengan lain, itu dikenali dan dipahami bahkan harus dicari jalan keluarnya," kata dia.

Pemerintah bersama Polri, TNI, KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sudah menggalar video conference dengan semua pemangku kepentingan di daerah.

Video conference tersebut digelar di Mabes Polri pada hari ini. Semua pihak di daerah diminta untuk turut menyukseskan gelaran pemilu 2019 bisa berjalan dengan aman dan damai.

Kompas TV Hasil rapat akan meminta Mahkamah Agung segera memprioritaskan gugatan mengenai boleh atau tidaknya mantan napi korupsi maju sebagai calon legislatif.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com