Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Debat Pilpres Direncanakan Digelar 5 Kali, Menggunakan Bahasa Indonesia

Kompas.com - 21/09/2018, 16:14 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyebut pihaknya berencana menggelar debat pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) sebanyak lima kali. Jumlah tersebut sama dengan Pemilu Presiden 2014.

Menurut Arief, belum ada pembahasan detail mengenai mekanisme debat. Dari lima kali debat, bisa saja tiga kali debat khusus untuk debat capres dan dua kali debat cawapres. Atau, bisa juga keseluruhannya debat pasangan capres-cawapres.

"Ada dua desain (debat capres). Satu, tiga kali capres, terus dua kali cawapres, misal begitu. Atau bisa juga lima kalinya akan dilakukan barengan semua (pasangan capres-cawapres)," kata Arief di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (21/9/2018).

Baca juga: Prabowo Tak Sepakat Debat Capres Pakai Bahasa Inggris

Sejauh ini, KPU juga belum menyusun jadwal debat Pilpres. Namun, rencananya debat akan mulai digelar tahun 2019.

"Mungkin debatnya itu di 2019 lah. Januari satu kali, Februari satu kali, Maret satu kali, begitu misalnya. Kemudian nanti April kita bikin dua kali, tiga kali gitu," ujar Arief.

Namun demikian, Arief memastikan debat Pilpres akan digelar menggunakan Bahasa Indonesia, tidak menggunakan Bahasa Inggris seperti yang diusulkan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, maupun Bahasa Arab sebagaimana yang diusulkan kubu Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Baca juga: Koalisi Prabowo-Sandiaga Usul Debat Capres-Cawapres Pakai Bahasa Inggris

Sebab, debat Pilpres tujuannya untuk disimak oleh orang Indonesia. Oleh karenanya, harus menggunakan bahasa yang dimengerti seluruh warga negara.

"Debat Bahasa Indonesia, wong debat itu yang menyaksikan siapa? Orang Indonesia," tutur Arief.

Namun demikian, jika ada pihak yang mengusulkan debat menggunakan bahasa asing, pihaknya tetap akan menampung. Tetapi, untuk pelaksanaannya, perlu dipertimbangkan kembali.

Kompas TV Koalisi Prabowo-Sandiaga Uno mengusulkan debat capres - cawapres menggunakan Bahasa Inggris.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com