Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu Waketum Demokrat, Jokowi Titip Salam untuk SBY

Kompas.com - 19/09/2018, 12:19 WIB
Ihsanuddin,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan berbincang dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (19/8/2018).

Perbincangan keduanya terjadi setelah Jokowi melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2018-2023, Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi Djalilah.

Pantauan Kompas.com, Jokowi dan Syarief berbincang kurang dari 5 menit.

Syarief mengungkapkan, dalam kesempatan itu Jokowi menitipkan salam untuk Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

"Ya prinsipnya beliau kirim salam buat Bapak (SBY). Mudah-mudahan komunikasi semakin baik," kata Syarief.

Baca juga: Kata Moeldoko, Wajar jika SBY Puji Pencapaian Pemerintahan Jokowi

SBY diundang pada acara pelantikan karena Partai Demokrat adalah salah satu pengusung Zulkieflimansyah-Sitti Rohmi. Namun, SBY tak bisa hadir sehingga diwakili Syarief Hasan.

"Hanya itu saja, bahwa ini kan terima kasih karena sudah datang mewakili SBY," ujar Syarief.

Syarief mengatakan, ia tak sempat membahas politik saat berbincang berdua dengan Jokowi.

Tak ada juga pembahasan mengenai pemberitaan Asia Sentinel yang menyebut SBY melakukan pencucian uang lewat Bank Century.

Baca juga: 4 Kritik SBY untuk Jokowi di HUT Ke-17 Partai Demokrat

Pada Selasa (18/9/2018) kemarin, Wasekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik  mempertanyakan peran Istana dalam pemberitaan Asia Sentinel itu.

Lewat akun Twitter-nya, Rachland mengunggah foto saat Jokowi dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko tengah bersama dengan Co-founder Asia Sentinel Lin Neumann.

"Enggak enggak, kami enggak bahas soal Itu. Terlalu singkat pembicaraannya," ucap Syarief.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Kompas TV Dalam pidato di hari ulang tahun Demokrat ke 17 SBY melontarkan kritik disertai pengakuan kinerja pemerintah.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Nasional
Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com