Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Capaian Baru 49 Persen, Program Vaksin MR Fase Kedua Dilanjutkan

Kompas.com - 19/09/2018, 07:34 WIB
Devina Halim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mengatakan akan terus melanjutkan program vaksinasi measles rubella (MR) meski melewati jadwal yang ditetapkan.

Program vaksin MR fase kedua sekaligus dijadwalkan berakhir pada Agustus hingga September 2018 di pulau-pulau luar Jawa.

Sementara, hingga 17 September 2018, capaian imunisasi MR secara nasional baru mencapai 49,07 persen.

"Tentu kami akan tetap melanjutkan untuk memberi imunisasi sampai target tercapai," kata Nila saat diskusi Forum Merdeka Barat, di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat, Selasa (18/9/2018).

Salah satu faktor penghambat menurut Nila adalah polemik ketidakhalalan vaksin MR yang menimbulkan penolakan di beberapa daerah.

Baca juga: Target Cakupan Nasional Program Vaksin MR Turun Menjadi 85 Persen

Penolakan terus berlanjut meski Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah mengeluarkan fatwa yang memperbolehkan vaksin itu dengan alasan keterpaksaan.

Oleh sebab itu, ke depannya Nila berharap, semua pihak dapat mengubah pandangannya terhadap vaksin ini.

Ia ingin publik menyadari betapa berbahayanya dampak campak dan rubella sehingga diharapkan turut berpartisipasi melakukan vaksin.

"Tentu harapan kami jika ini sudah dapat diatasi, dimengerti, dan disadari oleh masyarakat," ujarnya.

Proses vaksin tersebut dibagi ke dalam dua fase. Fase pertama telah dilakukan pada Agustus hingga September 2017 di enam provinsi di Pulau Jawa.

Fase ini dinilai sukses dengan tingkat cakupan mencapai 100,98 persen. Jumlah anak yang mendapat vaksin tersebut sebanyak 34,9 juta anak, usia 9 bulan hingga 15 tahun.

Baca juga: Vaksin MR Banyak Ditolak, Menkes Minta Masyarakat Tak Bersikap Egois

Sementara fase kedua dijadwalkan pada Agustus sampai September 2018. Kali ini, program akan dilangsungkan pada 28 provinsi di luar Pulau Jawa dengan jumlah 31,9 juta anak.

Program pada fase kedua masih terus diselenggarakan dan jumlah cakupannya belum memuaskan.

Hanya ada satu provinsi yang memenuhi target, yaitu Papua Barat. Sementara provinsi dengan capaian terendah berdasarkan data dari Kemenkes hingga 12 September 2018 adalah Aceh, dengan 4,94 persen.

Kompas TV Terkait belum ada vaksin yang halal Pemprov Aceh akan membicarakannya terlebih dahulu dengan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com