Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Vaksin MR Banyak Ditolak, Menkes Minta Masyarakat Tak Bersikap Egois

Kompas.com - 18/09/2018, 20:26 WIB
Devina Halim,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Nila F Moeloek meminta publik tidak egois dalam mengambil keputusan untuk melakukan vaksin measles rubella (MR). Ia menegaskan bahwa penyakit campak dan rubella tersebut sangat menular, terutama ibu hamil, sehingga akan sangat merugikan orang di sekitar.

"Tidak darurat untuk dirinya, tapi misalnya anak saya dapat rubella, kemudian mendekati ibu lagi hamil muda, saya kan enggak apa-apa, ibu yang akan terkena," terang Nila saat diskusi Forum Merdeka Barat, di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat, Minggu (18/9/2018).

"Jadi tolong dong, darurat kan bukan buat diri kita, tapi buat sekitar kita ini," ucapnya.

Baca juga: Program Imunisasi MR Terancam Gagal

Banyak masyarakat enggan untuk melakukan vaksin ini karena tidak halal. Namun, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang memperbolehkan vaksin tersebut dengan alasan kedaruratan.

Akan tetapi, masih ada sebagian dari publik yang tetap enggan melakukan vaksin tersebut karena merasa hal itu bukan sesuatu yang darurat bagi mereka.

Keengganan melakukan vaksin menyebabkan rendahnya capaian program vaksin MR ini. Hingga 17 September 2018, capaian imunisasi MR di luar Pulau Jawa hanya 49,07 persen. Padahal, targetnya adalah 83,98 persen di waktu yang sama.

Padahal, jika capaian imunisasi tinggi, akan tercipta kekebalan kelompok. Jadi, meski orang itu belum diimunisasi, kerentanannya terjangkit virus akan semakin rendah sebab sekelilingnya sudah kebal terhadap virus tersebut.

Baca juga: 8 Anak Terjangkit Campak dan Rubella, Wali Kota Padang Minta Vaksin MR Dikampanyekan

Nila mengatakan, ia tidak ingin kejadian maraknya wabah campak seperti yang terjadi di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua, kembali terulang. Data per Januari 2018, ditemukan 646 anak yang terjangkit wabah campak tersebut.

Penyebab dari mewabahnya campak pada kasus di Asmat adalah karena capaian program imunisasi yang rendah.

Oleh sebab itu, ia berharap publik dapat benar-benar memikirkan keikutsertaannya dalam program imunisasi tersebut.

"Tolong ingat pada waktu kejadian Asmat. Campak begitu banyaknya karena cakupan imunisasinya rendah, daerahnya sulit dan berapa ratus yang meninggal dari itu. Jadi, saya kira itu, kita ga boleh egois sendiri," tuturnya.

Kompas TV Soal kehalalan vaksin itu, orang nomor satu di Jambi itu siap menanggung dosanya jika vaksin itu haram.
Kompas TV Soal kehalalan vaksin itu, orang nomor satu di Jambi itu siap menanggung dosanya jika vaksin itu haram.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com