Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dikaitkannya Istana dengan Asia Sentinel Dinilai Tak Berdasar

Kompas.com - 18/09/2018, 18:25 WIB
Yoga Sukmana,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Istana dikait-kaitkan dengan media asal Hong Kong, Asia Sentinel, yang memuat berita konspirasi kejahatan keuangan di era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Hal itu mencuat setelah Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik mengunggah foto Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko dengan co-founder media asing Hong Kong, Asia Sentinel, Lin Neumann.

Namun, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menilai foto Moeldoko dengan Lin Neumann merupakan hal yang lumrah dan tidak menyatakan ada afiliasi tertentu.

"Foto bersama tidak menjadi bagian dari sebuah afiliasi terhadap sebuah agenda politik, kepentingan politik," ujarnya di Jakarta, Selasa (18/9/2018).

Baca juga: Wasekjen Demokrat Unggah Foto Moeldoko Bareng Co-founder Asia Sentinel, Ini Tanggapan Istana

Sementara itu, Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate juga menilai dikaitkannya Istana dengan pemberitaan Asia Sentinel merupakan hal yang tidak berdasar.

Sama seperti Hasto, Plate menilai foto adalah hal yang lumrah saja. Ia yang juga seorang anggota Komisi XI DPR memberikan satu contoh.

"Misalnya ada anggota DPR berfoto dengan Donald Trump, ya apakah semua kebijakan pemerintahan Amerika serikat dikaitkan dengan foto teman kita yang di DPR? Kan tidak itu. Terlalu jauh itu dikaitkan," kata dia.

Plate enggan mengomentari hal itu lebih panjang. Sebab, menurut dia, dikaitkannya Istana dengan pemberitaan Asian Sentinel tak punya dasar.

Baca juga: Demokrat Akan Adukan Asia Sentinel ke Dewan Pers Hong Kong

"Kita buang-buang energi untuk menanggapi yang tidak punya dasar yang kualifikasinya tidak layak," ucap dia.

Asia Sentinel, media asal Hong Kong, pada Rabu (12/9/2018), memuat artikel soal dugaan konspirasi kejahatan keuangan di era pemerintahan SBY.

Pada artikel yang ditulis editor yang juga pendiri Asia Sentinel, John Berthelsen, disebut bahwa Bank Century digunakan untuk merampok uang negara.

Menurut tulisan tersebut, Century direkayasa sebagai bank gagal pada 2008.

Tulisan tersebut juga menyebut bahwa SBY menggunakan Bank Century untuk melakukan pencucian uang sebesar 12 miliar dollar AS.

Setelah protes dari Demokrat, artikel tersebut sempat hilang dari laman Asia Sentinel.

Kini artikel tersebut sudah bisa kembali diakses, namun sudah diperbarui dengan ditambahkan bantahan dari elite Demokrat.

Kompas TV Artikel memuat sejumlah poin dan menyebut keterlibatan Susilo Bambang Yudhoyono dalam kasus Bank Century
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com