Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dikaitkannya Istana dengan Asia Sentinel Dinilai Tak Berdasar

Kompas.com - 18/09/2018, 18:25 WIB
Yoga Sukmana,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Istana dikait-kaitkan dengan media asal Hong Kong, Asia Sentinel, yang memuat berita konspirasi kejahatan keuangan di era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Hal itu mencuat setelah Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik mengunggah foto Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko dengan co-founder media asing Hong Kong, Asia Sentinel, Lin Neumann.

Namun, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menilai foto Moeldoko dengan Lin Neumann merupakan hal yang lumrah dan tidak menyatakan ada afiliasi tertentu.

"Foto bersama tidak menjadi bagian dari sebuah afiliasi terhadap sebuah agenda politik, kepentingan politik," ujarnya di Jakarta, Selasa (18/9/2018).

Baca juga: Wasekjen Demokrat Unggah Foto Moeldoko Bareng Co-founder Asia Sentinel, Ini Tanggapan Istana

Sementara itu, Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate juga menilai dikaitkannya Istana dengan pemberitaan Asia Sentinel merupakan hal yang tidak berdasar.

Sama seperti Hasto, Plate menilai foto adalah hal yang lumrah saja. Ia yang juga seorang anggota Komisi XI DPR memberikan satu contoh.

"Misalnya ada anggota DPR berfoto dengan Donald Trump, ya apakah semua kebijakan pemerintahan Amerika serikat dikaitkan dengan foto teman kita yang di DPR? Kan tidak itu. Terlalu jauh itu dikaitkan," kata dia.

Plate enggan mengomentari hal itu lebih panjang. Sebab, menurut dia, dikaitkannya Istana dengan pemberitaan Asian Sentinel tak punya dasar.

Baca juga: Demokrat Akan Adukan Asia Sentinel ke Dewan Pers Hong Kong

"Kita buang-buang energi untuk menanggapi yang tidak punya dasar yang kualifikasinya tidak layak," ucap dia.

Asia Sentinel, media asal Hong Kong, pada Rabu (12/9/2018), memuat artikel soal dugaan konspirasi kejahatan keuangan di era pemerintahan SBY.

Pada artikel yang ditulis editor yang juga pendiri Asia Sentinel, John Berthelsen, disebut bahwa Bank Century digunakan untuk merampok uang negara.

Menurut tulisan tersebut, Century direkayasa sebagai bank gagal pada 2008.

Tulisan tersebut juga menyebut bahwa SBY menggunakan Bank Century untuk melakukan pencucian uang sebesar 12 miliar dollar AS.

Setelah protes dari Demokrat, artikel tersebut sempat hilang dari laman Asia Sentinel.

Kini artikel tersebut sudah bisa kembali diakses, namun sudah diperbarui dengan ditambahkan bantahan dari elite Demokrat.

Kompas TV Artikel memuat sejumlah poin dan menyebut keterlibatan Susilo Bambang Yudhoyono dalam kasus Bank Century
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Abaikan Putusan Pengadilan Berakibat Pemilu Ulang, KPU Diadukan ke DKPP

Abaikan Putusan Pengadilan Berakibat Pemilu Ulang, KPU Diadukan ke DKPP

Nasional
Citra Positif KPK Terendah, Wakil Ketua KPK: Saya Masih Bisa Tidur Nyenyak

Citra Positif KPK Terendah, Wakil Ketua KPK: Saya Masih Bisa Tidur Nyenyak

Nasional
TNI AU Kerahkan Satuan Siber untuk Deteksi Prajurit Main Judi Online

TNI AU Kerahkan Satuan Siber untuk Deteksi Prajurit Main Judi Online

Nasional
Anis Matta Sebut Prabowo Belum Bahas Kabinet, Masih Fokus Kerja sebagai Menhan

Anis Matta Sebut Prabowo Belum Bahas Kabinet, Masih Fokus Kerja sebagai Menhan

Nasional
Temui Wapres, Wakil Grand Syekh Al Azhar Bahas Kesulitan Mahasiswa Indonesia di Mesir

Temui Wapres, Wakil Grand Syekh Al Azhar Bahas Kesulitan Mahasiswa Indonesia di Mesir

Nasional
Pemerintah Diharap Petik Pelajaran Penting dari Insiden Gangguan PDN

Pemerintah Diharap Petik Pelajaran Penting dari Insiden Gangguan PDN

Nasional
IKOHI Luncurkan Film 'Yang Tak Pernah Hilang' Mengenang 2 Aktivis 98

IKOHI Luncurkan Film "Yang Tak Pernah Hilang" Mengenang 2 Aktivis 98

Nasional
Polri Klaim Sudah Pecat Anggota yang Terlibat Judi 'Online'

Polri Klaim Sudah Pecat Anggota yang Terlibat Judi "Online"

Nasional
Pakar Dorong Audit Sistem PDN Kominfo Usai Alami Gangguan

Pakar Dorong Audit Sistem PDN Kominfo Usai Alami Gangguan

Nasional
TNI AU Mengaku Sudah Tindak Prajurit Main Judi “Online”, Ada yang Dipecat

TNI AU Mengaku Sudah Tindak Prajurit Main Judi “Online”, Ada yang Dipecat

Nasional
Gangguan PDN Buat Layanan Imigrasi Terkendala, Sistem Pengadaan Disorot

Gangguan PDN Buat Layanan Imigrasi Terkendala, Sistem Pengadaan Disorot

Nasional
Demokrat Cari Cagub yang Tak Jadikan Jakarta 'Pijakan' Politik

Demokrat Cari Cagub yang Tak Jadikan Jakarta "Pijakan" Politik

Nasional
Layanan Imigrasi Tersendat Imbas Gangguan PDN, Pemerintah Diingatkan Jangan Main-main

Layanan Imigrasi Tersendat Imbas Gangguan PDN, Pemerintah Diingatkan Jangan Main-main

Nasional
Soal Simpang Siur Kasus 'Vina Cirebon', Menko Polhukam: Dibuktikan dalam Proses Hukum

Soal Simpang Siur Kasus "Vina Cirebon", Menko Polhukam: Dibuktikan dalam Proses Hukum

Nasional
Jokowi Pilih 9 Nama Pansel Anggota Kompolnas 2024-2028, Hermawan Sulistyo Jadi Ketua

Jokowi Pilih 9 Nama Pansel Anggota Kompolnas 2024-2028, Hermawan Sulistyo Jadi Ketua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com