Polri Imbau Masyarakat Waspada soal Isu Sindikat Narkoba Bermodus Salah Kirim Paket

Kompas.com - 18/09/2018, 07:22 WIB
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo di Gedung Humas Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Selasa (4/9/218). Reza JurnalistonKepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo di Gedung Humas Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Selasa (4/9/218).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri menyampaikan pesan kepada masyarakat untuk waspada apabila menerima suatu paket yang mencurigakan.

Hal itu dikatakan Dedi merespons kasus modus kirim paket ke alamat yang sengaja disalahkan dan diduga berisi narkoba.

“Dari manapun maka hal yang harus dilakukan masyarakat, satu konfirmasi ke pengirim bahwa saya tidak pernah pesan,” tutur Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Senin (17/9/2018) malam.

Kedua, kata Dedi, masyarakat yang menerima pesan paket tersebut harus mencatat identitas pengantar dan asal paket tersebut.


Baca juga: [HOAKS] Pesan soal Sindikat Narkoba Bermodus Salah Kirim Paket

Lalu, kata Dedi, masyarakat dianjurkan untuk melaporkan kepada petugas Polri terdekat bila mendapatkan sesuatu paket mencurigakan.

“Masyarakat tetap waspada tidak mudah percaya dengan semua kiriman paket yang tidak dikenal,” kata Dedi.

Lebih lanjut, Dedi menuturkan, terdapat kasus pengiriman paket misterius berisi narkoba di Yogyakarta yang kini sedang diselidiki. 

“Untuk case tersebut terjadi di Yogyakarta dan sedang dilakukan pendalaman serta assesment terhadap kasus tersebut yang ditangani oleh Polresta Yogyakarta,”ujar Dedi.

“Khusus kasus paket dari China maka tim akan melakukan pendalaman lebih lanjut,” sambung Dedi.

Diberitakan sebelumnya, di aplikasi pesan beredar informasi dari Kapolda yang mengimbau ketua RT dan ketua RW untuk berhati-hati dengan pengiriman paket dari luar negeri dan dalam negeri.

Baca juga: Beredar Pesan Sindikat Narkoba Bermodus Salah Kirim Paket, Polri Pastikan Hoaks

Dalam pesan tersebut, disebutkan bahwa sindikat narkoba memiliki modus salah kirim paket dalam mengedarkan barang haram itu. Penerima pun dapat dijadikan tersangka jika mengambil paket itu.

Pesan berantai ini mengatasnamakan Kapolda dan Humas Polri.

Dedi Prasetyo menegaskan pesan tersebut adalah hoaks.

"Berita tersebut tidak benar adanya atau hoaks. Kapolda maupun Humas Polri tidak pernah membuat siaran pers seperti itu. Dan saat ini masih didalami oleh tim Cyber Polri," kata Dedi saat dihubungi Kompas.com pada Senin (17/9/2018).

Kompas TV Satu persatu rumah warga dan indekos digeledah petugas di kawasan Pasar Rumput Setia Budi, Jakarta Selatan.

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kominfo: Tak Ada yang Bisa Sembunyi di Balik Akun Palsu

Kominfo: Tak Ada yang Bisa Sembunyi di Balik Akun Palsu

Nasional
BNPB: 158 Titik Panas Masih Terdeteksi di Sumatera

BNPB: 158 Titik Panas Masih Terdeteksi di Sumatera

Nasional
Puan Ajak Elite Politik Saling Menghargai dan Menghormati untuk Rakyat

Puan Ajak Elite Politik Saling Menghargai dan Menghormati untuk Rakyat

Nasional
Soal AKD, Puan Beri Kesempatan Fraksi untuk Bermusyawarah Mufakat

Soal AKD, Puan Beri Kesempatan Fraksi untuk Bermusyawarah Mufakat

Nasional
Faldo Maldini Minta MK Prioritaskan Gugatan Uji Materi UU Pilkada

Faldo Maldini Minta MK Prioritaskan Gugatan Uji Materi UU Pilkada

Nasional
Jika Gerindra Gabung Pemerintah Diprediksi Lahirkan Kecemburuan di Internal Koalisi

Jika Gerindra Gabung Pemerintah Diprediksi Lahirkan Kecemburuan di Internal Koalisi

Nasional
Kemenag Gandeng BPOM dan MUI Jalankan Proses Sertifikasi Halal

Kemenag Gandeng BPOM dan MUI Jalankan Proses Sertifikasi Halal

Nasional
Wakil Ketua DPR: Hukum Internasional Harus Lindungi Bangsa yang Lemah

Wakil Ketua DPR: Hukum Internasional Harus Lindungi Bangsa yang Lemah

Nasional
Sekjen Gerindra: Urusan Koalisi atau Tidak, Kami Serahkan ke Prabowo

Sekjen Gerindra: Urusan Koalisi atau Tidak, Kami Serahkan ke Prabowo

Nasional
Tak Kunjung Dilantik oleh Gubernur, Bupati Talaud Terpilih Surati Jokowi

Tak Kunjung Dilantik oleh Gubernur, Bupati Talaud Terpilih Surati Jokowi

Nasional
Larang Demo Saat Pelantikan Presiden-Wapres, Polri Contohkan Aksi 30 September

Larang Demo Saat Pelantikan Presiden-Wapres, Polri Contohkan Aksi 30 September

Nasional
Tsamara hingga Faldo Jalani Sidang Perdana Uji Materi UU Pilkada di MK

Tsamara hingga Faldo Jalani Sidang Perdana Uji Materi UU Pilkada di MK

Nasional
Presiden Tak Libatkan KPK Pilih Menteri, Politisi PDI-P: KPK Tak Boleh Kepo

Presiden Tak Libatkan KPK Pilih Menteri, Politisi PDI-P: KPK Tak Boleh Kepo

Nasional
Di Hari Parlemen Indonesia, Legislator Diingatkan Pegang Teguh Amanat Rakyat

Di Hari Parlemen Indonesia, Legislator Diingatkan Pegang Teguh Amanat Rakyat

Nasional
Masinton: Sebelum Dewan Pengawas Dibentuk, KPK Bisa OTT Tanpa Izin

Masinton: Sebelum Dewan Pengawas Dibentuk, KPK Bisa OTT Tanpa Izin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X