Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Nilai Jelang Pemilu 2019 Banyak Godaan dan Ujian

Kompas.com - 17/09/2018, 21:02 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Dian Maharani

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai, perpolitikan Tanah Air akan semakin memanas, diwarnai banyak godaan dan ujian menjelang Pemilu 2019.

Menurut SBY, Indonesia akan diuji apakah Pemilu 2019 ini akan berlangsung damai, adil, dan demokratis atau sebaliknya.

"Tiga pemilu sebelumnya, Pemilu 2004, Pemilu 2009 dan Pemilu 2014, berlangsung secara damai, adil dan demokratis. Sejarah akan menguji apakah negara dapat mempertahankan prestasi ini," kata SBY dalam pidato politiknya di Peringatan 17 Tahun Partai Demokrat di Djakarta Theater, Jakarta, Senin (17/9/2018).

Elite politik, kata SBY, juga akan tergoda menghalalkan segala cara untuk memenangkan Pemilu 2019, seperti menyalahgunakan kekuasaan, melanggar undang-undang atau menghalangi peserta pemilihan lainnya dalam berkampanye.

Baca juga: SBY: Bukan Infrastruktur Tak Penting, tapi Rakyat Susah Harus Diutamakan

"Kita akan diuji apakah pemilu ini bisa mencegah politik uang (money politics) yang makin menjadi-jadi. Demokrasi akan runtuh dan rakyat akan dikebiri manakala uang menjadi penentu segala-galanya," paparnya.

Ia mengingatkan politik uang akan berbahaya bagi politik nasional.

Di sisi lain, ia melihat Indonesia akan diuji apakah pemilu ini bebas dari intimidasi yang akan mengganggu kedaulatan rakyat dalam memilih.

SBY menegaskan, kekuatan atau kekuasaan yang dimiliki oleh siapa pun tak boleh digunakan untuk mengintimidasi atau memaksa masyarakat memilih kandidat atau partai tertentu.

Baca juga: SBY: Saya Mendengar Keluhan Ibu-ibu soal Kenaikan Harga

"Kita akan diuji apakah politik identitas yang melebihi takarannya akan dimainkan oleh para kandidat dan partai-partai politik peserta pemilu," kata dia.

Ia menilai pengaruh identitas pemilih dalam preferensi politik merupakan hal wajar. Kendati demikian, ia meminta agar politik identitas tak digunakan secara berlebihan. Sebab, hal itu dinilainya membawa kemunduran bagi demokrasi Indonesia.

Kita akan diuji apakah pers dan media massa bisa bertindak adil dan memberikan ruang yang berimbang bagi para kandidat dan kontestan peserta pemilu. Media massa adalah milik rakyat, milik kita semua," ujarnya.

"Janganlah media massa tidak lagi independen dan berimbang dalam pemberitaannya lantaran tekanan pemilik modal dan pihak-pihak tertentu," sambung SBY.

Terakhir, papar SBY, intelijen, kepolisian, militer akan diuji netralitasnya dalam Pemilu 2019. Ia mengingatkan, TNI, Polri, dan BIN harus menjaga sumpahnya dan berkomitmen menjaga netralitas.

"Saya ingatkan TNI, Polri dan BIN harus belajar dari sejarah, bahwa karena kesalahan masa lampaunya, rakyat terpaksa memberikan koreksi," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com