Soal Putusan Eks Koruptor Boleh Jadi Caleg, Jimly Nilai KPU Harus Revisi PKPU

Kompas.com - 14/09/2018, 22:13 WIB
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie saat ditemui di sela-sela acara halalbihalal Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (16/6/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie saat ditemui di sela-sela acara halalbihalal Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (16/6/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Agung ( MA) telah memutus uji materi Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/kota terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pada Kamis (13/9/2018) lalu.

Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg) bertentangan dengan UU Pemilu.

Menanggapi hal itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menyebut MA telah membenarkan putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam meloloskan mantan napi korupsi sebagai bakal caleg melalui sidang sengketa. Dengan begitu, KPU harus segera melaksanakan putusan Bawaslu.

Baca juga: MA Putuskan Mantan Koruptor Boleh Nyaleg, Taufik Ucap Alhamdulillah


Sebelumnya, KPU memilih menunda pelaksanaan putusan Bawaslu lantaran belum adanya putusan MA terkait PKPU yang memuat larangan mantan napi korupsi.

"Bagi Bawaslu, dibenarkan keputusan Bawaslu. Pertama, putusan Bawaslu segera saja ditindaklanjuti sebelum tanggal 20 (September) ini," kata Jimly saat dihubungi Kompas.com, Jumat (14/9/2018) malam.

Selain itu, kata Jimly, KPU harus segera mencabut pasal 60 huruf j PKPU nomor 20 tahun 2018 yang memuat larangan mantan napi korupsi maju sebagai caleg.

Dengan begitu, akan muncul kepastian hukum.

"Dia (KPU) juga harus segera mencabut pasal PKPU. Jadi PKPU harus direvisi segera sesuai debgan perintah MA, dengan demikian ada kepastian," ujar dia.

Baca juga: Tak Terpengaruh MA, Nasdem Konsisten Tak Usung Caleg Eks Koruptor

Jimly mengatakan, meskipun hasil uji materi MA akan mengecewakan sejumlah pihak, tetapi putusan itu tetap harus dilaksanakan.

Sebab, hal tersebut menjadi cara penyelenggara pemilu dan masyarakat untuk mengontrol cara mereka beraspirasi serta check and balance dalam kehidupan bersama.

"KPU harus taat asas juga, apa boleh buat. Meskipun aspirasi para pejuang antikorupsi itu agak sedikit kecewa tapi kita harus terima," tuturnya.

Sebelumnya, banyak pihak mendesak MA untuk segera memutus uji materi terhadap PKPU nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Legislatif yang memuat larangan mantan narapidana korupsi maju sebagai caleg.

Desakan itu muncul lantaran Bawaslu sudah meloloskan para mantan koruptor sebagai bakal caleg 2019.

Pada masa pendaftaran bacaleg, mereka dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU.

Para mantan koruptor tersebut lantas mengajukan sengketa pendaftaran ke Bawaslu dan Panwaslu setempat. Hasil sengketa menyatakan seluruhnya memenuhi syarat (MS).

Bawaslu mengacu pada Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 yang tidak melarang mantan koruptor untuk mendaftar sebagai caleg.

Sementara KPU, dalam bekerja berpegang pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 tahun 2018 yang memuat larangan mantan koruptor menjadi calon wakil rakyat.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Hari Ini dalam Sejarah: Operasional Penerbangan Komersial di Bandara Polonia Dihentikan

Hari Ini dalam Sejarah: Operasional Penerbangan Komersial di Bandara Polonia Dihentikan

Nasional
7 Taman Gratis di Jakarta dan Sekitarnya buat Tempat Anak Bermain

7 Taman Gratis di Jakarta dan Sekitarnya buat Tempat Anak Bermain

Nasional
Hanya 3 Capim KPK Unsur Polri yang Sudah Lapor LHKPN Terbaru, Siapa Saja?

Hanya 3 Capim KPK Unsur Polri yang Sudah Lapor LHKPN Terbaru, Siapa Saja?

Nasional
Soal Calon Ketua MPR, Cak Imin: Sudah Saling Tahu, Tinggal Cocok-cocokan

Soal Calon Ketua MPR, Cak Imin: Sudah Saling Tahu, Tinggal Cocok-cocokan

Nasional
Wasekjen Gerindra Harap Pertemuan Prabowo, Jokowi, dan Megawati Turunkan Polarisasi di Masyarakat

Wasekjen Gerindra Harap Pertemuan Prabowo, Jokowi, dan Megawati Turunkan Polarisasi di Masyarakat

Nasional
Jokowi-Prabowo-Mega Akan Bertemu, Cak Imin: Bagus Supaya Terjadi Kebersamaan

Jokowi-Prabowo-Mega Akan Bertemu, Cak Imin: Bagus Supaya Terjadi Kebersamaan

Nasional
Godfahter of Patah Hati Didi Kempot Tampil di Harlah PKB, Diserbu Sad Boys dan Sad Girls

Godfahter of Patah Hati Didi Kempot Tampil di Harlah PKB, Diserbu Sad Boys dan Sad Girls

Nasional
Nilai Gratifikasi yang Diduga Diterima Gubernur Kepri Rp 6,1 Miliar

Nilai Gratifikasi yang Diduga Diterima Gubernur Kepri Rp 6,1 Miliar

Nasional
Hakim: Kantor MK Sekarang kayak Gudang, Isinya Berkas-berkas

Hakim: Kantor MK Sekarang kayak Gudang, Isinya Berkas-berkas

Nasional
[HOAKS] Isu Bandara Soekarno-Hatta Dijual ke Hong Kong

[HOAKS] Isu Bandara Soekarno-Hatta Dijual ke Hong Kong

Nasional
Kumpulkan Sejumlah Menteri, Kalla Bahas Lubang Bekas Tambang yang Makan Korban

Kumpulkan Sejumlah Menteri, Kalla Bahas Lubang Bekas Tambang yang Makan Korban

Nasional
Polri: Kelompok Teroris JAD dan MIT Berkomunikasi

Polri: Kelompok Teroris JAD dan MIT Berkomunikasi

Nasional
Harlah ke-21 PKB, Cak Imin Ingin PKB Seperti Lebah

Harlah ke-21 PKB, Cak Imin Ingin PKB Seperti Lebah

Nasional
Ini yang Disepakati Pimpinan 4 Partai KIK Terkait Kursi Ketua MPR di Kantor Nasdem

Ini yang Disepakati Pimpinan 4 Partai KIK Terkait Kursi Ketua MPR di Kantor Nasdem

Nasional
KPK Siap Bantu KY Tindaklanjuti Laporan Atas 2 Hakim Agung yang Bebaskan Syafruddin Temenggung

KPK Siap Bantu KY Tindaklanjuti Laporan Atas 2 Hakim Agung yang Bebaskan Syafruddin Temenggung

Nasional
Close Ads X