Soal Putusan Eks Koruptor Boleh Jadi Caleg, Jimly Nilai KPU Harus Revisi PKPU

Kompas.com - 14/09/2018, 22:13 WIB
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie saat ditemui di sela-sela acara halalbihalal Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (16/6/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOMantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie saat ditemui di sela-sela acara halalbihalal Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (16/6/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Agung (MA) telah memutus uji materi Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/kota terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pada Kamis (13/9/2018) lalu.

Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg) bertentangan dengan UU Pemilu.

Menanggapi hal itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menyebut MA telah membenarkan putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam meloloskan mantan napi korupsi sebagai bakal caleg melalui sidang sengketa. Dengan begitu, KPU harus segera melaksanakan putusan Bawaslu.

Baca juga: MA Putuskan Mantan Koruptor Boleh Nyaleg, Taufik Ucap Alhamdulillah

Sebelumnya, KPU memilih menunda pelaksanaan putusan Bawaslu lantaran belum adanya putusan MA terkait PKPU yang memuat larangan mantan napi korupsi.

"Bagi Bawaslu, dibenarkan keputusan Bawaslu. Pertama, putusan Bawaslu segera saja ditindaklanjuti sebelum tanggal 20 (September) ini," kata Jimly saat dihubungi Kompas.com, Jumat (14/9/2018) malam.

Selain itu, kata Jimly, KPU harus segera mencabut pasal 60 huruf j PKPU nomor 20 tahun 2018 yang memuat larangan mantan napi korupsi maju sebagai caleg.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dengan begitu, akan muncul kepastian hukum.

"Dia (KPU) juga harus segera mencabut pasal PKPU. Jadi PKPU harus direvisi segera sesuai debgan perintah MA, dengan demikian ada kepastian," ujar dia.

Baca juga: Tak Terpengaruh MA, Nasdem Konsisten Tak Usung Caleg Eks Koruptor

Jimly mengatakan, meskipun hasil uji materi MA akan mengecewakan sejumlah pihak, tetapi putusan itu tetap harus dilaksanakan.

Sebab, hal tersebut menjadi cara penyelenggara pemilu dan masyarakat untuk mengontrol cara mereka beraspirasi serta check and balance dalam kehidupan bersama.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X