Kompas.com - 14/09/2018, 21:31 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasdem menghormati putusan Mahkamah Agung yang memperbolehkan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif.

Meski demikian, Partai Nasdem menyatakan konsisten tidak mengusung mantan koruptor menjadi caleg.

"Kami tetap mendukung asas yang ditetapkan KPU. Kami ingin merestorasi kepercayaan publik terhadap partai politik," ujar Ketua DPP Partai Nasdem Bidang Media dan Komunikasi Publik Willy Aditya kepada Kompas.com, Jumat (14/9/2018).

Baca juga: Putusan MA: Eks Koruptor Boleh Nyaleg

Menurut Willy, Partai Nasdem tetap sepakat dengan peraturan yang dibuat Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang melarang mantan koruptor menjadi wakil rakyat. Meskipun kini eks koruptor diperbolehkan maju oleh MA, Nasdem ingin mendorong semangat pemberantasan korupsi.

Selain itu, Partai Nasdem ingin mengembalikan kepercayaan publik terhadap partai politik.

Menurut Willy, Partai Nasdem memutuskan menarik pencalonan dua bakal caleg yang berlatarbelakang mantan napi kasus korupsi. Nasdem tetap tak akan mengusung keduanya, meskipun putusan MA sudah terbit.

Mahkamah Agung telah memutus uji materi Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/kota terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pada Kamis (13/9/2018) lalu.

Pasal yang diuji materikan itu mengatur soal larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi, mantan bandar narkoba dan eks narapidana kasus kejahatan seksual pada anak untuk maju menjadi calon legislatif. 

Baca juga: PSI Kecewa MA Bolehkan Eks Koruptor Jadi Caleg

Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg bertentangan dengan UU Pemilu.

"Pertimbangan hakim bahwa PKPU itu bertentangan dengan UU Nomor 7 tahun 2017," ujar Juru Bicara MA Suhadi saat dihubungi Kompas.com, Jumat malam.

Menurut Suhadi dengan dengan adanya putusan uji materi tersebut, maka mantan narapidana kasus korupsi dapat mencalonkan diri sebagai caleg dengan syarat-syarat yang ditentukan UU Pemilu.

Kompas TV Laporan dilakukan setelah KPU menolak pendaftaran caleg mantan napi koruptor.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bakamla Harap Kerja Sama Keamanan Maritim dengan Filipina Kian Kuat

Bakamla Harap Kerja Sama Keamanan Maritim dengan Filipina Kian Kuat

Nasional
Pangkoarmada RI Abdul Rasyid Kini Sandang Pangkat Laksamana Madya

Pangkoarmada RI Abdul Rasyid Kini Sandang Pangkat Laksamana Madya

Nasional
Temuan KBMB soal Ratusan Buruh Migran Indonesia Meninggal di Malaysia dan Respons Kemenlu

Temuan KBMB soal Ratusan Buruh Migran Indonesia Meninggal di Malaysia dan Respons Kemenlu

Nasional
Epidemiolong Sebut Uji Klinis Fase 3 Vaksin Merah Putih Langkah Besar

Epidemiolong Sebut Uji Klinis Fase 3 Vaksin Merah Putih Langkah Besar

Nasional
Majikan Adelina Bebas, Pemerintah Diminta Tunda Kirim Pekerja Migran ke Malaysia

Majikan Adelina Bebas, Pemerintah Diminta Tunda Kirim Pekerja Migran ke Malaysia

Nasional
18 Perwira Tinggi TNI AD Naik Pangkat, Berikut Rincian Daftarnya…

18 Perwira Tinggi TNI AD Naik Pangkat, Berikut Rincian Daftarnya…

Nasional
Komandan Kopasgat dan 7 Perwira Tinggi TNI AU Naik Pangkat

Komandan Kopasgat dan 7 Perwira Tinggi TNI AU Naik Pangkat

Nasional
Wacana Utopis Duet Ganjar-Anies dan Potensi Pecah Kongsi PDI-P dengan Nasdem

Wacana Utopis Duet Ganjar-Anies dan Potensi Pecah Kongsi PDI-P dengan Nasdem

Nasional
Jokowi dan Iriana Naik Kereta Luar Biasa yang Disiapkan Pemerintah Ukraina

Jokowi dan Iriana Naik Kereta Luar Biasa yang Disiapkan Pemerintah Ukraina

Nasional
Secercah Harapan dari Vaksin Merah Putih

Secercah Harapan dari Vaksin Merah Putih

Nasional
Bangun Keluarga, Membangun Masa Depan Bangsa Indonesia

Bangun Keluarga, Membangun Masa Depan Bangsa Indonesia

Nasional
Wamenkumham Sebut Pemerintah Tak Antikritik, meski Pertahankan Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP

Wamenkumham Sebut Pemerintah Tak Antikritik, meski Pertahankan Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP

Nasional
[POPULER NASIONAL] Keakraban Jokowi dengan Pemimpin Negara Anggota G7 | Sunny Mundur dari PSI karena Dukung Anies

[POPULER NASIONAL] Keakraban Jokowi dengan Pemimpin Negara Anggota G7 | Sunny Mundur dari PSI karena Dukung Anies

Nasional
Kala PSI Sebut Eks Staf Ahok 'Gentleman' karena Mundur demi Dukung Anies Baswedan...

Kala PSI Sebut Eks Staf Ahok "Gentleman" karena Mundur demi Dukung Anies Baswedan...

Nasional
Kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia

Kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.