Tak Terpengaruh MA, Nasdem Konsisten Tak Usung Caleg Eks Koruptor

Kompas.com - 14/09/2018, 21:31 WIB
Sekjen Partai NasDem Johnny G. Plate (kiri) didampingi Wasekjen Dedy Ramanta (kanan) dan Ketua DPP Bidang Media dan Komunikasi Publik Willy Aditya (tengah) memberikan keterangan pers tentang pemilukada Kabupaten Jayapura di Jakarta, Selasa (26/9). DPP Partai Nasdem menduga Bawaslu RI melakukan upaya sistematis dan konspiratif untuk mengagalkan hasil pemilukada Kabupaten Jayapura yang telah terlaksana dengan Langsung, Umum, Bebas, Jujur dan Adil pada 15 Februari 2017 silam dengan merekomendasikan pemungutan suara ulang di 229 TPS dari 348 TPS yang ada. ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo/foc/17.PRASETYO UTOMO Sekjen Partai NasDem Johnny G. Plate (kiri) didampingi Wasekjen Dedy Ramanta (kanan) dan Ketua DPP Bidang Media dan Komunikasi Publik Willy Aditya (tengah) memberikan keterangan pers tentang pemilukada Kabupaten Jayapura di Jakarta, Selasa (26/9). DPP Partai Nasdem menduga Bawaslu RI melakukan upaya sistematis dan konspiratif untuk mengagalkan hasil pemilukada Kabupaten Jayapura yang telah terlaksana dengan Langsung, Umum, Bebas, Jujur dan Adil pada 15 Februari 2017 silam dengan merekomendasikan pemungutan suara ulang di 229 TPS dari 348 TPS yang ada. ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo/foc/17.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasdem menghormati putusan Mahkamah Agung yang memperbolehkan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif.

Meski demikian, Partai Nasdem menyatakan konsisten tidak mengusung mantan koruptor menjadi caleg.

"Kami tetap mendukung asas yang ditetapkan KPU. Kami ingin merestorasi kepercayaan publik terhadap partai politik," ujar Ketua DPP Partai Nasdem Bidang Media dan Komunikasi Publik Willy Aditya kepada Kompas.com, Jumat (14/9/2018).

Baca juga: Putusan MA: Eks Koruptor Boleh Nyaleg


Menurut Willy, Partai Nasdem tetap sepakat dengan peraturan yang dibuat Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang melarang mantan koruptor menjadi wakil rakyat. Meskipun kini eks koruptor diperbolehkan maju oleh MA, Nasdem ingin mendorong semangat pemberantasan korupsi.

Selain itu, Partai Nasdem ingin mengembalikan kepercayaan publik terhadap partai politik.

Menurut Willy, Partai Nasdem memutuskan menarik pencalonan dua bakal caleg yang berlatarbelakang mantan napi kasus korupsi. Nasdem tetap tak akan mengusung keduanya, meskipun putusan MA sudah terbit.

Mahkamah Agung telah memutus uji materi Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/kota terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pada Kamis (13/9/2018) lalu.

Pasal yang diuji materikan itu mengatur soal larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi, mantan bandar narkoba dan eks narapidana kasus kejahatan seksual pada anak untuk maju menjadi calon legislatif. 

Baca juga: PSI Kecewa MA Bolehkan Eks Koruptor Jadi Caleg

Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg bertentangan dengan UU Pemilu.

"Pertimbangan hakim bahwa PKPU itu bertentangan dengan UU Nomor 7 tahun 2017," ujar Juru Bicara MA Suhadi saat dihubungi Kompas.com, Jumat malam.

Menurut Suhadi dengan dengan adanya putusan uji materi tersebut, maka mantan narapidana kasus korupsi dapat mencalonkan diri sebagai caleg dengan syarat-syarat yang ditentukan UU Pemilu.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Wiranto: Rizieq Shihab Tak Bisa Pulang karena Punya Masalah Pribadi

Wiranto: Rizieq Shihab Tak Bisa Pulang karena Punya Masalah Pribadi

Nasional
Pemerintah Bentuk Satgas Wacana Pemulangan WNI Simpatisan ISIS di Suriah

Pemerintah Bentuk Satgas Wacana Pemulangan WNI Simpatisan ISIS di Suriah

Nasional
Diperiksa Kasus BLBI, Rizal Ramli Dikonfirmasi soal Misrepresentasi

Diperiksa Kasus BLBI, Rizal Ramli Dikonfirmasi soal Misrepresentasi

Nasional
Pengusaha Didakwa Suap Bupati Talaud Tas dan Perhiasan Total Rp 595,8 Juta

Pengusaha Didakwa Suap Bupati Talaud Tas dan Perhiasan Total Rp 595,8 Juta

Nasional
Prabowo Kumpulkan Dewan Pembina di Hambalang, Bahas Hasil Pertemuan dengan Jokowi

Prabowo Kumpulkan Dewan Pembina di Hambalang, Bahas Hasil Pertemuan dengan Jokowi

Nasional
Jokowi Pastikan Blok Masela Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Jokowi Pastikan Blok Masela Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Nasional
Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Percepat Kepulangan ke Indonesia

Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Percepat Kepulangan ke Indonesia

Nasional
Menhan Ryamizard: Stop Pelonco, Nggak Ada Gunanya!

Menhan Ryamizard: Stop Pelonco, Nggak Ada Gunanya!

Nasional
Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Minta Maaf

Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Minta Maaf

Nasional
Janji Jokowi soal Dana Abadi Kebudayaan Diharapkan Jadi Pendukung Kegiatan Komunitas Seni

Janji Jokowi soal Dana Abadi Kebudayaan Diharapkan Jadi Pendukung Kegiatan Komunitas Seni

Nasional
Gerindra Incar Kursi Ketua MPR, Ace Hasan Sebut Golkar Lebih Pantas

Gerindra Incar Kursi Ketua MPR, Ace Hasan Sebut Golkar Lebih Pantas

Nasional
Wiranto: Akhir-akhir Ini Pemerintah Hadapi Kondisi Rawan Keamanan

Wiranto: Akhir-akhir Ini Pemerintah Hadapi Kondisi Rawan Keamanan

Nasional
Tomy Winata Menyesali Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat

Tomy Winata Menyesali Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat

Nasional
Rekonsiliasi, Fraksi Gerindra Usulkan Gerindra Ketua MPR, PDI-P Ketua DPR

Rekonsiliasi, Fraksi Gerindra Usulkan Gerindra Ketua MPR, PDI-P Ketua DPR

Nasional
Menyerang Hakim dalam Persidangan, Apa Hukumannya?

Menyerang Hakim dalam Persidangan, Apa Hukumannya?

Nasional
Close Ads X