PDI-P: Iklan Pemerintahan Jokowi di Bioskop Tak Perlu Ditanggapi Sinis

Kompas.com - 13/09/2018, 17:33 WIB
Iklan Pemerintah di bioskop yang tunjukkan hasil pembangunan pemerintahan Jokowi berhasil bangun 65 bendungan dalam 2 musim. Youtube Presiden Joko WidodoIklan Pemerintah di bioskop yang tunjukkan hasil pembangunan pemerintahan Jokowi berhasil bangun 65 bendungan dalam 2 musim.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto heran dengan pihak-pihak yang mengkritik iklan capaian pemerintahan Joko Widodo di bioskop-bioskop.

Hasto melihat iklan tersebut harusnya bisa diapresiasi oleh masyarakat luas.

"Kalau bioskop tiba-tiba ada menayangkan keberhasilan yang dapat pengakuan, lalu apakah kita harus menanggapi secara sinis? Padahal itu membawa keharuman bangsa," kata Hasto di Rumah Cemara 19, Jakarta, Kamis (19/8/2018).

Hasto juga mempertanyakan sikap sebagian pihak yang bereaksi berlebihan ketika gagasan-gagasan positif yang menyangkut bangsa dan negara berhasil diwujudkan.

Baca juga: PKS: Copot Iklan Pemerintah Jokowi di Bioskop

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Rumah Cemara, Jakarta, Kamis (30/8/2018).KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Rumah Cemara, Jakarta, Kamis (30/8/2018).
Ia juga menekankan upaya pemerintah mengabarkan capaian-capaiannya merupakan hal yang wajar.

Kendati demikian, ia mengakui bahwa iklan seperti itu memberikan keuntungan bagi Jokowi yang kembali mencalonkan diri sebagai calon presiden 2019.

"Kalau dalam konteks penyampaian keberhasilan, ya itu merupakan posisi strategis dimanapun dimiliki incumbent (petahana)," katanya.

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid sebelumnya menilai, iklan pencapaian pemerintahan tersebut layak untuk dihentikan.

"Saya setuju kalau iklan semacam itu dicopot saja," ujar Hidayat di komplek parlemen, Jakarta, Kamis (13/9/2018).

Baca juga: Demokrat: Dulu SBY Tak Pasang Iklan Capaian Pemerintah

Menurut dia, humas pemerintah memang punya kewajiban untuk menyampaikan capaian kinerja pemerintahan. Namun, iklan yang ada di bioskop dinilai lebih menonjolkan sosok Jokowi.

Hal ini justru dinilai menimbulkan tafsir yang berbeda, misalnya, cuti start kampanye. Apalagi saat ini Jokowi juga menjadi bakal calon presiden yang akan bertarung di Pilpres 2019.

Sebelumnya Plt Kepala Biro Humas Kemenkominfo Ferdinandus Setu telah memberikan klarifikasi soal penayangan iklan itu di bioskop.

“Yang kami sampaikan tersebut bukan bagian dari kampanye. Kementerian Kominfo tidak sama sekali melakukan kampanye terkait dengan pencapresan Pak Jokowi pada periode mendatang,” ujar Ferdinandus.

Baca juga: Polemik Iklan Pemerintah di Bioskop, Kemenkominfo Bantah Kampanyekan Jokowi

Apa yang dilakukan oleh Kemenkominfo, menurut Ferdinandus, merupakan peran dan tugas yang sudah diamanahkan kepada kementeriannya untuk menjadi humas pemerintah atau government public relation.

Dia menambahkan, menyampaikan hasil kinerja pemerintah kepada masyarakat luas, termasuk dalam tugas Kemenkominfo sebagai humas pemerintah.

Pemilihan bioskop sebagai media iklan pun didasari atas beberapa alasan.

Ferdinandus mengatakan, salah satunya bioskop dinilai lebih efektif untuk menyampaikan pesan kepada khalayak.

Sebagai informasi, berbagai komentar diunggah netizen melalui media sosial, khususnya Twitter.

Ada yang menganggap bahwa iklan pemerintah di bioskop tak pantas karena merupakan ruang publik berbayar.

Sementara, ada pula yang menganggapnya bukan masalah karena bagian dari menyampaikan pesan kepada masyarakat atas apa yang telah dikerjakan pemerintah.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X