PDI-P: Iklan Pemerintahan Jokowi di Bioskop Tak Perlu Ditanggapi Sinis

Kompas.com - 13/09/2018, 17:33 WIB
Iklan Pemerintah di bioskop yang tunjukkan hasil pembangunan pemerintahan Jokowi berhasil bangun 65 bendungan dalam 2 musim. Youtube Presiden Joko WidodoIklan Pemerintah di bioskop yang tunjukkan hasil pembangunan pemerintahan Jokowi berhasil bangun 65 bendungan dalam 2 musim.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto heran dengan pihak-pihak yang mengkritik iklan capaian pemerintahan Joko Widodo di bioskop-bioskop.

Hasto melihat iklan tersebut harusnya bisa diapresiasi oleh masyarakat luas.

"Kalau bioskop tiba-tiba ada menayangkan keberhasilan yang dapat pengakuan, lalu apakah kita harus menanggapi secara sinis? Padahal itu membawa keharuman bangsa," kata Hasto di Rumah Cemara 19, Jakarta, Kamis (19/8/2018).

Hasto juga mempertanyakan sikap sebagian pihak yang bereaksi berlebihan ketika gagasan-gagasan positif yang menyangkut bangsa dan negara berhasil diwujudkan.

Baca juga: PKS: Copot Iklan Pemerintah Jokowi di Bioskop

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Rumah Cemara, Jakarta, Kamis (30/8/2018).KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Rumah Cemara, Jakarta, Kamis (30/8/2018).
Ia juga menekankan upaya pemerintah mengabarkan capaian-capaiannya merupakan hal yang wajar.

Kendati demikian, ia mengakui bahwa iklan seperti itu memberikan keuntungan bagi Jokowi yang kembali mencalonkan diri sebagai calon presiden 2019.

"Kalau dalam konteks penyampaian keberhasilan, ya itu merupakan posisi strategis dimanapun dimiliki incumbent (petahana)," katanya.

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid sebelumnya menilai, iklan pencapaian pemerintahan tersebut layak untuk dihentikan.

"Saya setuju kalau iklan semacam itu dicopot saja," ujar Hidayat di komplek parlemen, Jakarta, Kamis (13/9/2018).

 

Baca juga: Demokrat: Dulu SBY Tak Pasang Iklan Capaian Pemerintah

Menurut dia, humas pemerintah memang punya kewajiban untuk menyampaikan capaian kinerja pemerintahan. Namun, iklan yang ada di bioskop dinilai lebih menonjolkan sosok Jokowi.

Hal ini justru dinilai menimbulkan tafsir yang berbeda, misalnya, cuti start kampanye. Apalagi saat ini Jokowi juga menjadi bakal calon presiden yang akan bertarung di Pilpres 2019.

Sebelumnya Plt Kepala Biro Humas Kemenkominfo Ferdinandus Setu telah memberikan klarifikasi soal penayangan iklan itu di bioskop.

“Yang kami sampaikan tersebut bukan bagian dari kampanye. Kementerian Kominfo tidak sama sekali melakukan kampanye terkait dengan pencapresan Pak Jokowi pada periode mendatang,” ujar Ferdinandus.

Baca juga: Polemik Iklan Pemerintah di Bioskop, Kemenkominfo Bantah Kampanyekan Jokowi

Apa yang dilakukan oleh Kemenkominfo, menurut Ferdinandus, merupakan peran dan tugas yang sudah diamanahkan kepada kementeriannya untuk menjadi humas pemerintah atau government public relation.

Dia menambahkan, menyampaikan hasil kinerja pemerintah kepada masyarakat luas, termasuk dalam tugas Kemenkominfo sebagai humas pemerintah.

Pemilihan bioskop sebagai media iklan pun didasari atas beberapa alasan.

Ferdinandus mengatakan, salah satunya bioskop dinilai lebih efektif untuk menyampaikan pesan kepada khalayak.

Sebagai informasi, berbagai komentar diunggah netizen melalui media sosial, khususnya Twitter.

Ada yang menganggap bahwa iklan pemerintah di bioskop tak pantas karena merupakan ruang publik berbayar.

Sementara, ada pula yang menganggapnya bukan masalah karena bagian dari menyampaikan pesan kepada masyarakat atas apa yang telah dikerjakan pemerintah.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Partai Berkarya Terbelah Dua, Kubu Muchdi PR dan Tommy Soeharto

Saat Partai Berkarya Terbelah Dua, Kubu Muchdi PR dan Tommy Soeharto

Nasional
Kata BPOM dan Kemenkes soal Klaim Obat Bisa Sembuhkan Covid-19

Kata BPOM dan Kemenkes soal Klaim Obat Bisa Sembuhkan Covid-19

Nasional
Hingga Desember 2020, Kemensos akan Bagikan BST kepada 9 Juta KPM

Hingga Desember 2020, Kemensos akan Bagikan BST kepada 9 Juta KPM

Nasional
UPDATE: 116.871 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Pentingnya Perubahan Perilaku Masyarakat

UPDATE: 116.871 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Pentingnya Perubahan Perilaku Masyarakat

Nasional
[POPULER NASIONAL] AKBP Yogi yang Dirotasi Kapolri Suami Jaksa Pinangki | Dugaan Awal Ledakan di Beirut Menurut KBRI

[POPULER NASIONAL] AKBP Yogi yang Dirotasi Kapolri Suami Jaksa Pinangki | Dugaan Awal Ledakan di Beirut Menurut KBRI

Nasional
Mendagri: Kemauan dan Kemampuan Kepala Daerah Kunci Penanganan Covid-19

Mendagri: Kemauan dan Kemampuan Kepala Daerah Kunci Penanganan Covid-19

Nasional
KPK: Banyak ASN Tak Netral dan Ikut Mobilisasi Pendanaan Kandidat Pilkada

KPK: Banyak ASN Tak Netral dan Ikut Mobilisasi Pendanaan Kandidat Pilkada

Nasional
Mendagri: Tak Ada Kampanye Pilkada Arak-arakan di Tengah Pandemi Covid-19

Mendagri: Tak Ada Kampanye Pilkada Arak-arakan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Nasional
KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

Nasional
Periksa Mantan Anggota DPRD, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang oleh Pejabat Kota Banjar

Periksa Mantan Anggota DPRD, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang oleh Pejabat Kota Banjar

Nasional
KSAU dan KSAL Terima Bintang Angkatan Kelas Utama dari Panglima TNI

KSAU dan KSAL Terima Bintang Angkatan Kelas Utama dari Panglima TNI

Nasional
Pakar Hukum Pidana: KPK Dapat Ambil Alih Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Pakar Hukum Pidana: KPK Dapat Ambil Alih Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X