PDI-P: Iklan Pemerintahan Jokowi di Bioskop Tak Perlu Ditanggapi Sinis

Hasto melihat iklan tersebut harusnya bisa diapresiasi oleh masyarakat luas.

"Kalau bioskop tiba-tiba ada menayangkan keberhasilan yang dapat pengakuan, lalu apakah kita harus menanggapi secara sinis? Padahal itu membawa keharuman bangsa," kata Hasto di Rumah Cemara 19, Jakarta, Kamis (19/8/2018).

Hasto juga mempertanyakan sikap sebagian pihak yang bereaksi berlebihan ketika gagasan-gagasan positif yang menyangkut bangsa dan negara berhasil diwujudkan.

Kendati demikian, ia mengakui bahwa iklan seperti itu memberikan keuntungan bagi Jokowi yang kembali mencalonkan diri sebagai calon presiden 2019.

"Kalau dalam konteks penyampaian keberhasilan, ya itu merupakan posisi strategis dimanapun dimiliki incumbent (petahana)," katanya.

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid sebelumnya menilai, iklan pencapaian pemerintahan tersebut layak untuk dihentikan.

"Saya setuju kalau iklan semacam itu dicopot saja," ujar Hidayat di komplek parlemen, Jakarta, Kamis (13/9/2018).

Menurut dia, humas pemerintah memang punya kewajiban untuk menyampaikan capaian kinerja pemerintahan. Namun, iklan yang ada di bioskop dinilai lebih menonjolkan sosok Jokowi.

Hal ini justru dinilai menimbulkan tafsir yang berbeda, misalnya, cuti start kampanye. Apalagi saat ini Jokowi juga menjadi bakal calon presiden yang akan bertarung di Pilpres 2019.

Sebelumnya Plt Kepala Biro Humas Kemenkominfo Ferdinandus Setu telah memberikan klarifikasi soal penayangan iklan itu di bioskop.

“Yang kami sampaikan tersebut bukan bagian dari kampanye. Kementerian Kominfo tidak sama sekali melakukan kampanye terkait dengan pencapresan Pak Jokowi pada periode mendatang,” ujar Ferdinandus.

Apa yang dilakukan oleh Kemenkominfo, menurut Ferdinandus, merupakan peran dan tugas yang sudah diamanahkan kepada kementeriannya untuk menjadi humas pemerintah atau government public relation.

Dia menambahkan, menyampaikan hasil kinerja pemerintah kepada masyarakat luas, termasuk dalam tugas Kemenkominfo sebagai humas pemerintah.

Pemilihan bioskop sebagai media iklan pun didasari atas beberapa alasan.

Ferdinandus mengatakan, salah satunya bioskop dinilai lebih efektif untuk menyampaikan pesan kepada khalayak.

Sebagai informasi, berbagai komentar diunggah netizen melalui media sosial, khususnya Twitter.

Ada yang menganggap bahwa iklan pemerintah di bioskop tak pantas karena merupakan ruang publik berbayar.

Sementara, ada pula yang menganggapnya bukan masalah karena bagian dari menyampaikan pesan kepada masyarakat atas apa yang telah dikerjakan pemerintah.