Wiranto Ingin Medsos Jadi Alat Sosialisasi Rekam Jejak dan Gagasan Peserta Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Menko Polhukam Wiranto berharap kepada seluruh masyarakat dan elite politik untuk tak menyebar kebencian di media sosial pada Pemilu 2019.

Ia ingin media sosial menjadi ajang pertukaran sekaligus penyebaran informasi terkait rekam jejak dan gagasan peserta Pemilu 2019.

"Kita menggunakan (media sosial) katakanlah itu untuk mengabarkan kompetensi dari calon-calon. Untuk mengabarkan apa yang menjadi track record daripada kontestan sehingga rakyat paham," kata Wiranto usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pengamanan Pemilu 2019 di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Kamis (13/9/2018) sore.

Ia tak ingin media sosial menjadi alat penyebaran ujaran kebencian, hoaks, dan fitnah. Menurut dia, dibutuhkan kesadaran masyarakat dan elite politik bahwa Pemilu 2019 adalah ajang pertarungan rekam jejak, program, dan gagasan.

Baca juga: Survei LSI: Jokowi-Maruf Unggul dari Prabowo-Sandiaga di Kalangan Pengguna Medsos

"Itu yang kita butuh kesadaran masyarakat bahwa pemilu itu bukan adu hoaks, bukan adu penista pihak lain, bukan. Bukan adu kejelekan, sekarang kan masih banyak adu kejelakan. Cari kesalahan, cari kelemahan. Diekspose besar-besaran," kata dia.

"Terbalik, harusnya kita ekspose ke masyarakat itu adalah kapasitas atau kompetensi daripada calon sehingga masyarakat tercerahkan," sambung Wiranto.

Dengan demikian, ia berharap Pemilu 2019 memberikan kesempatan bagi rakyat untuk menyuarakan hak pilihnya dengan rasa suka cita. Pemilu 2019, kata dia, harus menjadi ajang menjalin persatuan bangsa.

Baca juga: Kapolri Tak Ingin Pemilu 2019 Timbulkan Perpecahan

"Jangan sampai pemilu yang kita uji kompetensi uji kualitas, untuk memilih pemimpin yang nanti bisa melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional, sudah baik ini, karena kita salah memilih pemimpin, kemudian kacau," ujar Wiranto.

Wiranto juga mengingatkan agar para peserta Pemilu 2019 untuk memberikan contoh dan arahan yang positif kepada para pendukungnya.

"Ajak masyarakat untuk masuk pada suatu proses yang bermartabat, beretika, proses yang memang memenuhi tuntutan hukum," katanya