Kemenkominfo Sebut Iklan Pemerintah di Bioskop Bukan Hal Baru

Kompas.com - 13/09/2018, 16:03 WIB
Ilustrasi iklan shutterstock.comIlustrasi iklan

JAKARTA, KOMPAS.comIklan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang menampilkan keberhasilan pemerintah membangun 65 bendungan dalam waktu dua musim mendapat sorotan dari berbagai kalangan luas.

Sebagian setuju dan tidak mempermasalahkan hal itu. Akan tetapi, sebagian yang lain menganggap iklan itu sebagai sebuah kampanye terselubung menjelang Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019 yang dilakukan Presiden Joko Widodo sebagai petahana.

Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kemenkominfo, Ferdinandus Setu, memaklumi adanya pro dan kontra dari masyarakat terhadap iklan pemerintah berdurasi 60 detik yang tayang di 177 bioskop di 42 kota tersebut.

"Kami hargai pendapat masyarakat yang pro dan kontra atas hal ini sebagai konsekuensi logis dari demokrasi," ujar Ferdinandus dalam pesan WhatsApp kepada Kompas.com, Kamis (13/9/2018) siang.

Baca juga: Polemik Iklan Pemerintah di Bioskop, Kemenkominfo Bantah Kampanyekan Jokowi

Ia menjelaskan, iklan yang tayang sejak 8-20 September 2018 ini bukan merupakan yang pertama. Sebelumnya, pemerintah sudah beberapa kali menayangkan iklan sejenis melalui bioskop.

Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Iklan BBM Satu Harga: 25 April - 9 Juni 2018

2. Iklan tentang Infrastruktur: 25 April - 9 Juni 2018

3. Iklan Kartu Indonesia Sehat: 25 April - 9 Juni 2019

4. Iklan Tol Laut: 25 April - 9 Juni 2018

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RUU PKS Diusulkan Ditunda, Amnesty: Wakil Rakyat Tak Sensitif...

RUU PKS Diusulkan Ditunda, Amnesty: Wakil Rakyat Tak Sensitif...

Nasional
Ini Menteri yang Tak Kena Reshuffle Menurut Prediksi Pengamat...

Ini Menteri yang Tak Kena Reshuffle Menurut Prediksi Pengamat...

Nasional
Ini Data WNI di Luar Negeri Terinfeksi Covid-19 Hingga 5 Juli 2020

Ini Data WNI di Luar Negeri Terinfeksi Covid-19 Hingga 5 Juli 2020

Nasional
Kontroversi Kalung Eucalyptus, Diklaim Antivirus Corona...

Kontroversi Kalung Eucalyptus, Diklaim Antivirus Corona...

Nasional
UPDATE: Ada 62.142 Kasus Covid-19 Hingga Masyarakat yang Masih Bandel

UPDATE: Ada 62.142 Kasus Covid-19 Hingga Masyarakat yang Masih Bandel

Nasional
Survei IPO: 58,6 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah Tangani Pandemi Covid-19

Survei IPO: 58,6 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah Tangani Pandemi Covid-19

Nasional
Ketua MPR: Bola RUU Haluan Ideologi Pancasila Ada di Tangan Pemerintah

Ketua MPR: Bola RUU Haluan Ideologi Pancasila Ada di Tangan Pemerintah

Nasional
Kementan Sebut Kalung Eucalyptus sebagai Antivirus Corona, Ini Tanggapan IDI

Kementan Sebut Kalung Eucalyptus sebagai Antivirus Corona, Ini Tanggapan IDI

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Ketua DPRD Kutai Timur DIpecat dari PPP

Jadi Tersangka KPK, Ketua DPRD Kutai Timur DIpecat dari PPP

Nasional
Survei: 64,1 Persen Responden Nilai Yasonna Paling Layak Di-reshuffle, Terawan 52,4 Persen

Survei: 64,1 Persen Responden Nilai Yasonna Paling Layak Di-reshuffle, Terawan 52,4 Persen

Nasional
Survei IPO: 72,9 Persen Responden Anggap Perlu Ada Reshuffle di Kabinet Jokowi

Survei IPO: 72,9 Persen Responden Anggap Perlu Ada Reshuffle di Kabinet Jokowi

Nasional
7 Hal yang Harus Diperhatikan dalam Pembelajaran Jarak Jauh Selama Covid-19

7 Hal yang Harus Diperhatikan dalam Pembelajaran Jarak Jauh Selama Covid-19

Nasional
Kasus Covid-19 Masih Bertambah, Jubir: Masih Ada Pembawa Virus tapi Tak Mampu Lindungi Orang Lain

Kasus Covid-19 Masih Bertambah, Jubir: Masih Ada Pembawa Virus tapi Tak Mampu Lindungi Orang Lain

Nasional
1.447 Kasus Baru Covid-19, Ini 5 Provinsi dengan Penambahan Tertinggi

1.447 Kasus Baru Covid-19, Ini 5 Provinsi dengan Penambahan Tertinggi

Nasional
Soal Reshuffle, PKS: Kita Serahkan ke Pak Jokowi, PKS Oposisi...

Soal Reshuffle, PKS: Kita Serahkan ke Pak Jokowi, PKS Oposisi...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X