PKS: Copot Iklan Pemerintah Jokowi di Bioskop

Kompas.com - 13/09/2018, 12:50 WIB
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/10/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraWakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/10/2017).
Penulis Yoga Sukmana
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menilai, iklan pencapaian pemerintahan Joko Widodo yang tayang di bioskop layak untuk dihentikan.

"Saya setuju kalau iklan semacam itu dicopot saja," ujar Hidayat di komplek parlemen, Jakarta, Kamis (13/9/2018).

Menurut dia, humas pemerintah memang punya kewajiban untuk menyampaikan capaian kinerja pemerintahan. Namun, iklan yang ada di bioskop dinilai lebih menonjolkan sosok Jokowi.

Baca juga: Polemik Iklan Pemerintah di Bioskop, Kemenkominfo Bantah Kampanyekan Jokowi


Hal ini justru dinilai menimbulkan tafsir yang berbeda, misalnya, cuti start kampanye. Apalagi saat ini Jokowi juga menjadi bakal calon presiden yang akan bertarung di Pilpres 2019.

Menurut Hidayat, akan lebih elegan andai iklan capaian kinerja pemerintah dipasang di tempat lain.

Misalnya, dengan memasang baliho, atau di media milik pemerintah TVRI.

"(Tetapi ini) alih-alih menghadirkan simpati itu akan menghadirkan antipati. Jadi ini makna negatif campaign kalau pemerintah memahami ini negatif campaign lah buat apa dilanjutkan," kata dia.

Baca juga: Netizen Protes Iklan Pemerintahan Jokowi di Bioskop, Ini Tanggapan Istana

Meski begitu, Hidayat tidak mau menyebut iklan Jokowi sebagai kampanye dini. Menurut dia, hal itu justru penilaian sejumlah masyarakat di media sosial.

Sekretaris Jenderal DPP PKB Abdul Kadir Karding sebelumnya mengatakan, tidak ada masalah dengan iklan pencapaian kinerja Pemerintahan Jokowi tersebut.

Ia meminta, koalisi pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tak perlu panik menyikapi iklan tersebut.

Baca juga: PKB: Koalisi Prabowo-Sandiaga Jangan Panik Lihat Iklan Capaian Pemerintah Jokowi

Menurut Karding, sudah kewajiban pemerintah untuk menyampaian capaian-capaian yang sudah diraih selama empat tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban politik kepada rakyat.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Kerja (KIK) itu menilai, aneh apabila pemerintah tidak menyampaikan capaian-capaian kerja yang sudah dilakukan kepada masyarakat.

"Jadi tidak perlu dipermasalahkan. Karena kalau tidak ada sosialisasi dan informasi soal kinerja pemerintah, nanti rakyat akan bertanya pemerintah kerja apa," ujar Karding di Jakarta, Kamis (13/9/2018), seperti dikutip Antara.

Menurut dia, kalau ada pihak yang memprotes dan melarang iklan tersebut, maka sebaiknya diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Pihak Kemenkominfo sudah memberikan pernyataan bahwa iklan tersebut bukan sebagai bentuk kampanye politik terkait Pilpres 2019. Iklan itu hanya menyampaikan capaian Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Sebelumnya, iklan yang merupakan versi singkat dari video "2 Musim, 65 Bendungan" diputar di bioskop. Isinya memperlihatkan proses pembangunan sejumlah bendungan diikuti dengan testimoni seorang petani tentang manfaat bendungan tersebut.

Plt Kepala Biro Humas Kemenkominfo Ferdinandus Setu menjelaskan bahwa peran yang diemban Kemenkominfo sesuai UU negara adalah sebagai humas pemerintah, sehingga menyampaikan capaian dan prestasi yang dilakukan Pemerintahan Jokowi-JK.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sanimas IsDB, Program Lingkungan Bersih, Sehat, dan Ramah Wisatawan

Sanimas IsDB, Program Lingkungan Bersih, Sehat, dan Ramah Wisatawan

Nasional
Pengungkapan Kasus Novel Dinilai Dapat Tingkatkan Citra Polri

Pengungkapan Kasus Novel Dinilai Dapat Tingkatkan Citra Polri

Nasional
Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, Ini Saran untuk Kabareskrim Baru

Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, Ini Saran untuk Kabareskrim Baru

Nasional
ICW Dorong Penyelidikan Lanjutan terhadap Eks Dirut Garuda Indonesia

ICW Dorong Penyelidikan Lanjutan terhadap Eks Dirut Garuda Indonesia

Nasional
Waketum Bicara Tantangan PAN Lepas dari Ketergantungan pada Satu Tokoh

Waketum Bicara Tantangan PAN Lepas dari Ketergantungan pada Satu Tokoh

Nasional
Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, ICW Duga Jokowi Beri Tenggat Lagi

Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, ICW Duga Jokowi Beri Tenggat Lagi

Nasional
Setara: Listyo Harus Sadar Penunjukannya sebagai Upaya Penyelesaian Kasus Novel

Setara: Listyo Harus Sadar Penunjukannya sebagai Upaya Penyelesaian Kasus Novel

Nasional
[POPULER DI KOMPASIANA] Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode | Kampanye Senang Membaca | Kala Puber Kedua Meghampiri

[POPULER DI KOMPASIANA] Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode | Kampanye Senang Membaca | Kala Puber Kedua Meghampiri

Nasional
Jokowi Senang Projo Semangatnya Belum Turun

Jokowi Senang Projo Semangatnya Belum Turun

Nasional
Ketum Projo Ungkap Sempat Minta Jabatan Wamenhan ke Jokowi

Ketum Projo Ungkap Sempat Minta Jabatan Wamenhan ke Jokowi

Nasional
Projo: Jokowi Lima Periode Kami Juga Mau

Projo: Jokowi Lima Periode Kami Juga Mau

Nasional
Rakernas V PAN Diwarnai Ricuh, Ini Penyebabnya

Rakernas V PAN Diwarnai Ricuh, Ini Penyebabnya

Nasional
Politisi Hanura: Kok Jubir Hanya Tersenyum Rocky Gerung Lecehkan Presiden

Politisi Hanura: Kok Jubir Hanya Tersenyum Rocky Gerung Lecehkan Presiden

Nasional
Rakernas V PAN Ditutup, 9 Daerah Ini jadi Calon Tuan Rumah Kongres

Rakernas V PAN Ditutup, 9 Daerah Ini jadi Calon Tuan Rumah Kongres

Nasional
Zulkifli Hasan Minta Kader PAN Tak Gontok-gontokan di Kongres Pemilihan Ketua Umum

Zulkifli Hasan Minta Kader PAN Tak Gontok-gontokan di Kongres Pemilihan Ketua Umum

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X