Survei LSI: Elektabilitas Golkar Turun Gara-gara Kasus Novanto dan PLTU Riau

Kompas.com - 12/09/2018, 15:28 WIB
Peneliti LSI Denny JA Adjie Alfaraby dalam rilis survei di kantornya, Jakarta, Rabu (12/9/2018). DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comPeneliti LSI Denny JA Adjie Alfaraby dalam rilis survei di kantornya, Jakarta, Rabu (12/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan Partai Golkar terancam tak masuk peringkat dua besar pemenang Pemilu 2019 untuk pertama kalinya.

Survei ini dilakukan pada tanggal 12-19 Agustus 2018 dengan melibatkan 1.200 responden di 33 provinsi Indonesia.

Adapun pertanyaan yang diajukan kepada responden adalah apabila pemilu legislatif dilakukan hari ini, partai manakah yang akan dipilih.

Dari 1200 responden, sebanyak 24,8 persen memilih PDI-P dan Gerindra sebesar 13,1 persen. Sedangkan Golkar sebesar 11,3 persen.

Peneliti LSI Denny JA, Adjie Alfaraby memaparkan, Golkar selama empat kali pemilu di era Reformasi selalu berada pada peringkat dua besar.

Kini, Golkar terancam keluar dari peringkat dua besar itu.

"Perubahan dukungan dan posisi Golkar dikarenakan dua faktor utama. Warisan kasus mantan Ketua Umum Golkar Setya Novanto (kasus korupsi KTP elektronik) dan kasus korupsi baru PLTU Riau membebani partai Golkar," kata Adjie dalam rilis survei di kantornya, Jakarta, Rabu (12/9/2018).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Adjie, sentimen negatif ini terakumulasi dan berdampak buruk pada elektabilitas Golkar jelang Pemilu 2019.

Ia melihat sentimen negatif dari dua kasus itu tak diimbangi dengan upaya Golkar membangun sentimen positif.

"Kedua, karena tak ada satupun kader atau tokoh yang identik dengan Golkar menjadi capres dan cawapres di Pemilu 2019," paparnya.

Di sisi lain, ia melihat PDI-P dan Gerindra semakin kuat. Pasalnya, keduanya mengusung calon presiden yang terasosiasi dengan partai masing-masing.

PDI-P mengusung kadernya Joko Widodo, sementara Gerindra mengusung Ketua Umum Prabowo Subianto.

"Faktor kepemimpinan partai juga memainkan peranan penting. PDI-P mempunyai Megawati Soekarnoputri yang kuat leadership-nya dan legitimasi dari kadernya. Begitupun Gerindra mempunyai Prabowo," kata dia.

Sehingga, PDI-P dan Gerindra mampu memaksimalkan semua potensi partainya.

Adjie juga menuturkan, kedua partai itu terlihat sebagai partai yang minim konflik internal dan sentimen negatif.

"Harus ada perubahan dan gebrakan luar biasa untuk menciptakan efek elektoral positif terhadap Partai Golkar," katanya.

Kendati demikian, kata Adjie, Golkar masih bisa merebut 25,2 persen pemilih yang belum menentukan pilihannya pada Pemilu 2019.

Oleh karena itu, ia menilai masih ada upaya bagi Golkar dan partai lainnya untuk mengubah peta dukungan jelang Pemilu 2019.

Margin of error dalam survei ini adalah plus minus 2,9 persen. Artinya, data survei bisa bertambah atau berkurang sebesar 2,9 persen.

Pengumpulan data melalui wawancara tatap muka dengan kuesioner. Survei menggunakan metode multistage random sampling.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Nasional
Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Nasional
Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Nasional
Puan: Indonesia Harus Siap Siaga Cegah Corona Varian Omicron

Puan: Indonesia Harus Siap Siaga Cegah Corona Varian Omicron

Nasional
UPDATE: Sebaran 176 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

UPDATE: Sebaran 176 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
Kopassus-Brimob Bentrok akibat Rokok, Polda Papua: Tindakan Disiplin Tetap Dilakukan

Kopassus-Brimob Bentrok akibat Rokok, Polda Papua: Tindakan Disiplin Tetap Dilakukan

Nasional
UPDATE 29 November: Vaksinasi Covid-19 Baru 45,65 Persen dari Target Herd Immunity

UPDATE 29 November: Vaksinasi Covid-19 Baru 45,65 Persen dari Target Herd Immunity

Nasional
Antisipasi Varian Omicron, PPP Minta Pemerintah Awasi Dugaan Mafia Karantina

Antisipasi Varian Omicron, PPP Minta Pemerintah Awasi Dugaan Mafia Karantina

Nasional
Komnas HAM Minta Kemenkominfo Evaluasi Pejabat KPI Pusat

Komnas HAM Minta Kemenkominfo Evaluasi Pejabat KPI Pusat

Nasional
Cegah Varian Omicron, Ketua DPR Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Karantina

Cegah Varian Omicron, Ketua DPR Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Karantina

Nasional
Antisipasi Kenaikan Covid-19 Saat Nataru, Polri Dirikan Pos Pengamanan dan Pelayanan

Antisipasi Kenaikan Covid-19 Saat Nataru, Polri Dirikan Pos Pengamanan dan Pelayanan

Nasional
Sudah 10 Hari Angka Kesembuhan Covid-19 Ada di Puncaknya, Satgas Nilai Ini Kondisi Rawan

Sudah 10 Hari Angka Kesembuhan Covid-19 Ada di Puncaknya, Satgas Nilai Ini Kondisi Rawan

Nasional
UPDATE: 233.863 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE: 233.863 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 29 November: Total Ada 143.819 Pasien Covid-19 Meninggal

UPDATE 29 November: Total Ada 143.819 Pasien Covid-19 Meninggal

Nasional
Khawatir Omicron Muncul di Indonesia, Gus Muhaimin Minta Akses Masuk WNA Ditutup

Khawatir Omicron Muncul di Indonesia, Gus Muhaimin Minta Akses Masuk WNA Ditutup

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.