JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai, kebijakan Partai Demokrat memberikan dispensasi bagi kadernya yang mendukung Jokowi pada Pilpres 2019, sama saja artinya dengan Demokrat bermain dua kaki.
Menurut Hendri, strategi Demokrat tersebut kurang baik bagi pendidikan etika politik bagi masyarakat Indonesia.
"Enggak bagus apa yang dipertontonkan Demokrat ini. Mudah-mudahan saja opini publik tentang Demokrat yang bermain dua kaki ini diluruskan oleh Demokrat sendiri ya," ujar dia kepada Kompas.com, Senin (10/9/2018).
Baca juga: Demokrat Berikan Dispensasi untuk Kader yang Dukung Jokowi
Apabila memang Demokrat mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, maka seharusnya ada sanksi bagi kadernya yang tidak mengikuti kebijakan itu.
Meski demikian, Hendri berpendapat bahwa kebijakan itu sedikit banyak dapat dimaklumi. Sebab, sebelum Demokrat bergabung ke koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga pun, partai itu sudah terkesan setengah hati lantaran kadernya tidak menjadi capres atau cawapres.
"Sejak awal kita memang paham bahwa SBY hanya ingin AHY yang maju ke panggung Pilpres ya. Sekarang setelah itu gagal, maka harus dibuktikan Demokrat mendukung penuh Pak Prabowo. Caranya gimana? Ya all out dong," ujar Hendri.
Baca juga: Gerindra Minta Klarifikasi Demokrat soal Dispensasi Dukungan ke Jokowi-Maruf
Hendri juga berpendapat, masih ada waktu bagi Demokrat untuk membuktikan diri bahwa partainya mendukung penuh Prabowo-Sandiaga, meskipun kebijakan dispensasi bagi kader yang mendukung Jokowi tetap dilakukan.
"Apakah SBY mau memperjuangan Prabowo sebagai presiden ke kadernya? Kita tunggu saja. Termasuk apakah AHY nanti masuk ke dalam tim suksesnya? Kita juga tunggu saja," ujar Hendri.
Diberitakan, Partai Demokrat akan memberikan dispensasi kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat yang mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pemilihan Presiden 2019 dengan berbagai pertimbangan.
Baca juga: Biarkan Kadernya Dukung Jokowi, Demokrat Terkesan Setengah Hati Menangkan Prabowo
Menurut Kapala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean, hingga saat ini baru satu daerah yang sedang dipertimbangkan serius mendapatkan dispensasi.
"Hanya Papua yang sedang serius kami pertimbangkan," ujar Ferdinand kepada Kompas.com, Minggu (9/9/2018) malam.
Selain Papua, kata dia, ada tiga DPD lainnya yang juga berkeinginan mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Namun, untuk tiga DPD itu, Partai Demokrat belum sampai pada tahap pertimbangan.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
