Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sandiaga: Pemerintah Harus Lebih Waspada dalam Mengatasi Masalah Ekonomi

Kompas.com - 08/09/2018, 08:42 WIB
Kristian Erdianto,
Dian Maharani

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno meminta pemerintah lebih waspada dalam mengambil langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan di bidang ekonomi, khsusnya terkait lemahnya nilai tukar rupiah.

Hal itu ia ungkapkan saat membacakan pernyataan sikap partai politik pengusung pasangan Prabowo-Sandiaga dalam merespons situasi ekonomi saat ini.

Menurut Sandiaga, pemerintah harus mendayagunakan ekonomi nasional untuk mengurangi impor pangan dan impor barang konsumsi yang bersifat pemborosan.

"Impor pangan dan impor barang konsumsi yang tidak urgent, bersifat pemborosan dan barang mewah ikut mendorong kenaikan harga harga bahan pokok," ujar Sandiaga saat memberikan keterangan pers di kediaman bakal calon presiden Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat, (7/9/2018) malam.

Di sisi lain, Sandiaga meminta pemerintah mengurangi pengeluaran APBN dan APBD yang bersifat konsumtif, seremonial serta tidak mendorong penciptaan lapangan kerja.

Baca juga: Sandiaga: Yang Ditanyakan Rakyat Itu Masalah Ekonomi, Bukan Tim Sukses

Menurut Sandiaga, tekanan terhadap nilai rupiah disebabkan lemahnya faktor fundamental ekonomi, yakni defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan.

Ia berpendapat hal itu disebabkan oleh kekeliruan dalam orientasi dan strategi pembangunan ekonomi.

"Antara lain tidak berhasilnya pemerintah dalam mendayagunakan kekuatan ekonomi rakyat sehingga kebutuhan pangan semakin tergantung pada impor seperti beras, gula, garam, bawang putih, dan lain-lain," kata Sandiaga.

Selain itu, lemahnya nilai rupiah juga terjadi karena pertumbuhan sektor manufakturing yang berada di bawah pertumbuhan ekonomi.

Baca juga: Prabowo-Sandiaga: Pemerintah Tak Berhasil Mendayagunakan Ekonomi Rakyat

Sandiaga mengatakan, sektor manufakturing yang pernah mencapai hampir 30 persen pada Pendapatan Domestik Bruto (PDB) tahun 1997, saat ini hanya 19 persen.

"Hal ini tentu mengganggu ketersediaan lapangan kerja dan ekspor kita," ujar dia.

"Kami amat prihatin dengan melemahnya kurs rupiah yang berkepanjangan yang tentunya memberatkan perekonomian nasional khususnya rakyat kecil, yang cepat atau lambat harus menanggung kenaikan harga harga kebutuhan pokok termasuk harga kebutuhan makanan sehari-hari rakyat kecil, seperti tahu dan tempe," ucap mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com