Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSI: Pengguna Media Sosial Lebih Kritis ke Jokowi

Kompas.com - 05/09/2018, 19:10 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Senior Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Ardian Sopa mengatakan, masyarakat pengguna media sosial lebih kritis ke kinerja Presiden Joko Widodo dibanding mereka yang tidak menggunakan media sosial.

Ardian berkaca pada temuan hasil survei LSI yang dilakukan pada 12-19 Agustus 2018.

Survei melibatkan 1.200 responden di 33 provinsi Indonesia.

Ardian memaparkan, responden yang menggunakan media sosial pada survei itu sebanyak 28,5 persen. Sementara yang tidak menggunakan media sosial sebesar 71,5 persen.

Baca juga: Survei LSI: Jokowi-Maruf Unggul di Pengguna Facebook, Prabowo-Sandi di Instagram dan Twitter

Pengguna media sosial yang puas dengan kinerja Jokowi sebanyak 67,9 persen. Sementara yang tidak puas sebesar 29,2 persen.

Di sisi lain, kepuasan responden yang tidak menggunakan media sosial terhadap kinerja Jokowi sebesar 78,1 persen. Sementara yang tidak puas 18,1 persen.

"Kita melihat bahwa kepuasan (terhadap) Pak Jokowi di sosial media lebih rendah dibandingkan dengan yang bukan pengguna sosial media. Pengguna media sosial secara umum lebih terinformasi dan lebih kritis terhadap kekuasaan," kata Ardian dalam rilis survei di kantornya, Jakarta, Rabu (5/9/2018).

Ardian menilai situasi itu membuktikan pengguna media sosial mampu mengumpulkan berbagai informasi dan membandingkannya satu sama lain.

Sehingga, Jokowi perlu menangani berbagai persoalan atau isu yang menjadi perhatian pengguna media sosial dengan baik.

Sebab, pengelolaan isu juga akan berpengaruh pada seberapa besar dukungan publik terhadap Jokowi pada Pilpres 2019 nanti.

Di sisi lain, citra dan keunggulan Jokowi di mata pengguna media sosial bisa terancam melemah dengan keberadaan tagar #2019GantiPresiden.

Dari data survei LSI, responden pengguna media sosial yang menyukai tagar tersebut sebesar 63,2 persen dan yang tidak suka sebesar 30 persen.

"Sejauh ini #2019GantiPresiden jauh lebih bisa menghimpun orang-orang yang tidak suka terhadap Jokowi dalam kanal yang sama," katanya.

"Selain itu juga adalah bad news is a good news. Jadi memang hal yang buruk jadi berita. Seringkali sejauh ini masyarakat lebih suka yang bombastis, mengarah ke hiperrealitas," paparnya.

Baca juga: Survei LSI: Jokowi-Maruf Unggul dari Prabowo-Sandiaga di Kalangan Pengguna Medsos

Ia menekankan, media sosial merupakan elemen penting bagi publik untuk mengamati kinerja seorang pemimpin. Sehingga Ardian kembali mengingatkan Jokowi sebagai calon petahana harus segera menangani persoalan atau isu di media sosial dengan baik.

"Karena sumber informasi akan bergulir di sini. Kalau tidak menggarap segmen sosial media adalah hal bahaya. Sosial media (bisa) punya lebih suara," kata dia.

Kompas TV Partai Demokrat akan memberi sanksi kepada kadernya yang tidak mengikuti perintah partai pada Pilpres 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com