Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[HOAKS] Pesan Berantai Seleksi CPNS 2018 Rekrut 200.000 Orang

Kompas.com - 05/09/2018, 17:04 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

hoaks

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

KOMPAS.com - Sebuah pesan berantai beredar melalui aplikasi percakapan WhatsApp yang mengabarkan info rekrutmen CPNS 2018.

Pesan itu menyebutkan, pemerintah akan membuka penerimaan CPNS Daerah Tahun 2018 untuk 200.000 orang.

Informasi ini dipastikan hoaks.

Pesan tersebut juga menjabarkan beberapa poin tentang jurusan yang akan direkrut, rencana tahapan ujian seleksi CPNS 2018, daftar berkas CPNS, dan dokumen yang harus dipersiapkan.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Mudzakir menegaskan informasi tersebut tidak benar atau hoaks.

Pesan yang beredar

Berikut pesan yang beredar:

Tangkapan layar berita rekrutmen CPNS 2018 yang tersebar melalui aplikasi jejaring sosial WhatsApp.Dok. Pribadi Tangkapan layar berita rekrutmen CPNS 2018 yang tersebar melalui aplikasi jejaring sosial WhatsApp.
Konfirmasi Kompas.com

Kepala Biro Hukum, KemenPAN-RB, Mudzakir mengatakan, pesan yang tersebar itu hoaks. Untuk sistem pendaftaran hanya bisa diakses melalui portal sscn.bkn.go.id.

"Untuk sistem pendaftaran terintegrasi di portal sscn.bkn.go.id," ujar Mudzakir saat dihubungi Kompas.com pada Rabu (5/9/2018).

Faktanya adalah, saat ini pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN) maupun KemenPAN-RB belum mengumumkan secara resmi tentang rekrutmen maupun pendaftaran CPNS 2018.

Pihak Humas BKN, Ridwan juga mengklarifikasi melalui pesan tertulis kepada Kompas.com, Rabu (5/9/2018), bahwa pesan berantai itu hoaks.

"Saat ini teman-teman dari BKN masih bekerja menangani informasi pelamaran, persyaratan, dan lainnya ke sistem sscn. Setelah selesai proses peng-input-an, barulah nanti akan dibuka pengumuman resmi dari Menpan dan Kepala BKN," ujar Ridwan.

Ridwan menambahkan, tak ada pungutan biaya dalam proses pendaftaran CPNS 2018.

"Semua prosesnya gratis dan tidak ada bayar-bayar sama sekali," ujar Ridwan.

Selain itu, dilansir dari akun resmi Twitter Badan Kepegawaian Negara (BKN), masyarakat diimbau agar tidak mudah tertipu dengan informasi hoaks yang tersebar di media sosial terutama di aplikasi percakapan daring.

Masyarakat diminta untuk terus memantau informasi tentang rekrutmen CPNS 2018 melalui situsweb resmi BKN.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com