Koalisi Prabowo-Sandi Serahkan Temuan Data 25 Juta Pemilih Ganda ke KPU

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi pengusung bakal calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyerahkan temuan 25 juta data pemilih ganda dari 137 juta Daftar Pemilih Sementara (DPS) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Penyerahan dilakukan oleh empat sekretaris jenderal (Sekjen) parpol pengusung Prabowo-Sandiaga, yakni Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan, Sekjen PKS Mustafa Kamal, dan Sekjen PAN Eddy Soeparno.

Keempatnya hadir dalam rapat pleno rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kantor KPU, Menteng, Jakarta, Rabu (5/9/2018).

Baca juga: Bantah Ada 25 Juta Identitas Ganda di DPS, KPU Tak Tunda Penetapan DPT

Penyerahan data itu langsung diterima oleh KPU Arief Budiman dan Komisioner KPU Viryan Azis.

Viryan mengapresiasi upaya koalisi pengusung Prabowo-Sandiaga yang telah mengkoreksi DPS untuk Pemilu 2019.

"Kami mengapresiasi karena selama ini kami menunggu adanya pihak yang memberi masukan atas data kami," kata Viryan menanggapi penyerahan data temuan tersebut.

Sebelumnya, Koalisi pengusung pasangan capres cawapres Prabowo subianto-Sandiaga Uno meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu 2019.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani saat menghadiri rapat pleno rekapitulasi penetapan DPT di Kantor KPU, Menteng, Jakarta, Rabu (5/9/2018).

"Dalam pertemuan para sekjen hari Senin lampau kami sepakat rapat hari ini meminta agar dilakukan penundaan atas penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) menjadi DPT," kata Muzani.

Ia mengatakan KPU layak menunda penetapan DPS menjadi DPT lantaran mereka mengklaim menemukan 25 juta data pemilih ganda dari 137 juta DPS yang mereka terima.

Baca juga: Kubu Prabowo-Sandiaga Klaim Temukan 25 Juta Identitas Ganda di DPS

Di samping itu, Muzani mengatakan, Bawaslu belum mengirimkan data sejumlah 48 juta pemilih di terdaftar di DPS ke partai politik. 

Data terbaru KPU menyebutkan terdapat 185 juta pemilih dalam negeri untuk Pemilu 2019, sementara partai politik baru menerima 137 juta. 

"Kalau perlu kita turun bersama atau bentuk tim bersama untuk melakukan klarifkasi hal yang bersangkutan sehingga kami minta dengan hormat kesediaan KPU dan partai politik lainnya untuk melakukan penundaan penetapan DPS menjadi DPT," ucap Muzani.