Kementerian PUPR Lebih Banyak Gunakan Aspal Impor, Ini Penjelasan Menteri Basuki

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono mengatakan, Kementerian PUPR siap meningkatkan penggunaan aspal dalam negeri dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Sebagai konsumen, kata dia, Kementerian PUPR pasti akan menyerap aspal dari manapun, apalagi dari dalam negeri.

"Karena kami ini hanya pasarnya saja. Jadi seberapapun yang mereka (produsen aspal di dalam negeri) produksi, akan kami serap," ujar Basuki ketika dijumpai di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Selasa (4/9/2018).

Ia mengatakan, hambatan penggunaan aspal produksi dalam negeri bukan karena kementeriannya memilih aspal impor, melainkan rendahnya suplai yang dapat disediakan oleh produsen dalam negeri.

Baca juga: Rupiah Melemah, Pemerintah Tunda Sejumlah Proyek Infrastruktur

"Karena pengalaman sekarang ini, kita butuh 80.000 ton, tapi dia enggak sanggup," lanjut Basuki.

Basuki mengakui, Direktorat Jenderal Bina Marga merupakan entitas terendah dalam hal penggunaan aspal dalam negeri.

Misalnya, pada 2018, kebutuhan aspal di Indonesia mencapai 1,8 miliar ton.

Namun, yang dapat dipenuhi produsen aspal lokal hanya mencapai 344 juta ton.

Angka yang tidak jauh berbeda terjadi pada 2019. Kebutuhan aspal mencapai 1,9 miliar ton, tetapi yang dapat dipenuhi produsen lokal hanya 344 juta ton.

"Ini yang menyebabkan Bina Marga itu yang paling kecil (penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), karena aspal," ujar Basuki.