Rupiah Melemah, Pemerintah Tunda Sejumlah Proyek Infrastruktur

Kompas.com - 04/09/2018, 13:46 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERAMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana menunda sejumlah proyek infrastruktur yang banyak mengandung bahan baku impor.

Penundaan ini dilakukan untuk menjaga nilai tukar rupiah yang belakangan terus melemah terhadap dollar Amerika Serikat.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah sudah membuat daftar proyek infrastruktur apa saja yang kemungkinan akan ditunda pengerjaannya.

"Sudah ada list-nya, memang kita belum putuskan dari list yang ada persisnya mana yang ditunda dan tepatnya berapa lama," kata Darmin, seusai rapat membahas pelemahan rupiah yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/8/2018).

Baca juga: Menko Darmin Heran Pelemahan Rupiah Disamakan dengan Krisis 1998

Menurut Darmin, pemerintah akan segera mengambil keputusan akhir dalam dua sampai tiga hari ke depan.

Sampai keputusan diambil, Darmin enggan menyebut proyek-proyek infrastruktur apa saja yang akan ditunda dan berapa banyak jumlahnya.

"Saya enggak mau menjawabnya, tapi list-nya agak banyak," kata dia.

Di sisi lain, menurut Darmin pemerintah juga akan terus menggenjot ekspor untuk menguatkan rupiah dan meningkatkan transaksi berjalan.

Salah satu komponen ekspor yang digenjot adalah batu bara. Pemerintah juga akan mendorong sektor pariwisata agar bisa berkontribusi pada devisa negara.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Kembali Sentil Kinerja Para Menteri, PKB: Situasi Pandemi Covid-19 Dilematik

Jokowi Kembali Sentil Kinerja Para Menteri, PKB: Situasi Pandemi Covid-19 Dilematik

Nasional
'DPR Paling Gampang Diserang Siapa Pun, dari Penjuru Mana Pun'

"DPR Paling Gampang Diserang Siapa Pun, dari Penjuru Mana Pun"

Nasional
Mendes: Dana Desa untuk PKTD Dapat Atasi Pengangguran Terbuka di Desa

Mendes: Dana Desa untuk PKTD Dapat Atasi Pengangguran Terbuka di Desa

Nasional
Bobby Umumkan Kelahiran Cucu Keempat Jokowi

Bobby Umumkan Kelahiran Cucu Keempat Jokowi

Nasional
Ini Alasan Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik Tertutup

Ini Alasan Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik Tertutup

Nasional
Kementerian Perekonomian Bantah Draf RUU Cipta Kerja Disusun Pihak Swasta

Kementerian Perekonomian Bantah Draf RUU Cipta Kerja Disusun Pihak Swasta

Nasional
Peneliti Ini Sebut Mayoritas Kandidat Dinasti Politik Menang di 3 Pilkada Terakhir

Peneliti Ini Sebut Mayoritas Kandidat Dinasti Politik Menang di 3 Pilkada Terakhir

Nasional
Kritik RUU Cipta Kerja, Arteria Dahlan: Jangan-jangan yang Buat Pihak Swasta

Kritik RUU Cipta Kerja, Arteria Dahlan: Jangan-jangan yang Buat Pihak Swasta

Nasional
Angka Kesembuhan 14 Daerah Ini di Bawah Rata-rata Nasional, Satgas Covid-19 Minta Peningkatan Layanan Kesehatan

Angka Kesembuhan 14 Daerah Ini di Bawah Rata-rata Nasional, Satgas Covid-19 Minta Peningkatan Layanan Kesehatan

Nasional
Disorot Ombudsman soal Komisaris Rangkap Jabatan, Ini Kata Kementerian BUMN

Disorot Ombudsman soal Komisaris Rangkap Jabatan, Ini Kata Kementerian BUMN

Nasional
Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 di Indonesia Masih Lampaui Persentase Global

Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 di Indonesia Masih Lampaui Persentase Global

Nasional
Perludem: Ada Potensi Calon Tunggal di 31 Daerah Penyelenggara Pilkada

Perludem: Ada Potensi Calon Tunggal di 31 Daerah Penyelenggara Pilkada

Nasional
Agustus Ini, Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik

Agustus Ini, Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik

Nasional
Alasan Jokowi dan Menteri Lepas Masker saat Rapat Penanganan Covid-19

Alasan Jokowi dan Menteri Lepas Masker saat Rapat Penanganan Covid-19

Nasional
Polri Sebut Sudah Ada 96 Orang dan 2 Perusahaan yang Ditetapkan Jadi Tersangka Karhutla

Polri Sebut Sudah Ada 96 Orang dan 2 Perusahaan yang Ditetapkan Jadi Tersangka Karhutla

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X