Kompas.com - 03/09/2018, 21:27 WIB
Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati (kiri) dan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kanan) DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comPelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati (kiri) dan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kanan)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan 21 orang tersangka anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 terkait kasus dugaan suap pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015.

Sementara, satu tersangka lainnya bernama Afdhal Fauza belum ditahan karena sakit dan dibawa ke Rumah Sakit Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta.

Mereka ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka dalam pengembangan kasus tersebut. Pantauan Kompas.com, sejak sekitar pukul 18.03 WIB hingga pukul 20.28 WIB, KPK sudah membawa para tersangka tersebut secara bertahap ke sejumlah tahanan dengan beberapa mobil tahanan.

"Para tersangka ditahan 20 hari pertama di sejumlah rutan," ujar Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati dalam keterangan tertulisnya, Senin (3/9/2018).

Baca juga: Ini Daftar 22 Tersangka Anggota DPRD Kota Malang

Arief Hermanto, Teguh Mulyono, Mulyanto, Choeroel Anwar, dan Suparno Hadiwibowo ditahan di Polda Metro Jaya.

Sementara, Imam Ghozali, Mohammad Fadli, Asia Iriani, Indra Tjahyono, Een Ambarsari, dan Ribut Harianto di Rutan Cabang KPK Pomdam Jaya Guntur.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Syamsul Fajrih, Hadi Susanto, Erni Farida, Diana Yanti, dan Sugiarto di Rutan KPK Kawasan Gedung Merah Putih KPK.

Adapun, Sony Yudiarto, Harun Prasojo, Teguh Puji Wahyono, Choirul Amri, Bambang Triyoso di Polres Jakarta Selatan.

Sebelumnya Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengungkapkan, pihaknya menduga 22 anggota DPRD Kota Malang ini diduga menerima hadiah atau janji terkait pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015.

Baca juga: KPK Anggap Kasus DPRD Kota Malang Tunjukkan Korupsi Dilakukan secara Massal

Mereka diduga menerima fee sekitar Rp 12,5 juta hingga Rp 50 juta dari Wali Kota Malang nonaktif Moch Anton terkait wewenang mereka sebagai anggota DPRD.

Dugaan penerimaan gratifikasi tersebut terkait persetujuan penetapan rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2015.

"Penetapan 22 anggota DPRD Kota Malang tersebut merupakan tahap ketiga. Hingga saat ini, dari total 45 anggota DPRD Kota Malang, sudah ada 41 anggota yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK," papar Basaria.

Pada tahap pertama, KPK telah menetapkan mantan Ketua DPRD Kota Malang Arief Wicaksono dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan Pemkot Malang Tahun 2015 Jarot Edy Sulistiyono sebagai tersangka.

Tahap kedua, KPK telah menetapkan 19 orang tersangka, dengan rincian Wali Kota Malang nonaktif Moch Anton dan 18 anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Kita Harapkan Vaksinasi Berlanjut, Penyebaran Covid-19 Bisa Dihambat

Jokowi: Kita Harapkan Vaksinasi Berlanjut, Penyebaran Covid-19 Bisa Dihambat

Nasional
Menkes Rilis Permenkes 18/2021, Jenis Vaksin Covid-19 Program Pemerintah dan Gotong Royong Boleh Sama

Menkes Rilis Permenkes 18/2021, Jenis Vaksin Covid-19 Program Pemerintah dan Gotong Royong Boleh Sama

Nasional
UPDATE: Tambah 8 di Singapura, Total 4.972 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 8 di Singapura, Total 4.972 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Selama 6 Tahun, Kemendagri Gratiskan Akses Verifikasi Data Penduduk ke Sejumlah Lembaga

Selama 6 Tahun, Kemendagri Gratiskan Akses Verifikasi Data Penduduk ke Sejumlah Lembaga

Nasional
JPU Tanggapi Pledoi Rizieq Shihab dalam Kasus Tes Swab RS Ummi Hari Ini

JPU Tanggapi Pledoi Rizieq Shihab dalam Kasus Tes Swab RS Ummi Hari Ini

Nasional
Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal Covid-19 di Kota Bekasi

Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal Covid-19 di Kota Bekasi

Nasional
Saat Jokowi Bicara soal Arah Kemudi Relawannya untuk Pilpres 2024

Saat Jokowi Bicara soal Arah Kemudi Relawannya untuk Pilpres 2024

Nasional
Airlangga Hartarto: Peningkatan Kasus Covid-19 Harus Segera Dikendalikan, Jangan Sampai Ganggu Pemulihan Ekonomi

Airlangga Hartarto: Peningkatan Kasus Covid-19 Harus Segera Dikendalikan, Jangan Sampai Ganggu Pemulihan Ekonomi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Berita Terpopuler soal Sidang Etik Lili Pintauli | YLBHI Sebut Firli Bahuri Tak Berwawasan Kebangsaan

[POPULER NASIONAL] Berita Terpopuler soal Sidang Etik Lili Pintauli | YLBHI Sebut Firli Bahuri Tak Berwawasan Kebangsaan

Nasional
Satgas: 22 Provinsi Alami Kenaikan Kasus Aktif Covid-19, Anggap sebagai Lampu Kuning

Satgas: 22 Provinsi Alami Kenaikan Kasus Aktif Covid-19, Anggap sebagai Lampu Kuning

Nasional
UPDATE: Kasus Baru Covid-19 Kembali Tembus 9.000-an, Positivity Rate 20,41 Persen

UPDATE: Kasus Baru Covid-19 Kembali Tembus 9.000-an, Positivity Rate 20,41 Persen

Nasional
Varian Corona Asal India di Kudus, Lonjakan Kasus, dan Strategi Pemerintah

Varian Corona Asal India di Kudus, Lonjakan Kasus, dan Strategi Pemerintah

Nasional
Ada Apa dengan Puan Maharani di Manado?

Ada Apa dengan Puan Maharani di Manado?

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak, Menkes Minta Publik Jangan 'Underestimate' dan 'Overconfidence'

Kasus Covid-19 Melonjak, Menkes Minta Publik Jangan "Underestimate" dan "Overconfidence"

Nasional
Antisipasi Mafia Alutsista, Prabowo Akan Negosiasi Langsung dengan Produsen

Antisipasi Mafia Alutsista, Prabowo Akan Negosiasi Langsung dengan Produsen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X