Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf Kembangkan Strategi Komunikasi Publik

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding menuturkan pihaknya mulai mengembangkan strategi komunikasi publik, seperti peran juru bicara hingga konten untuk mendukung kampanye Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019 nanti.

"Tadi kita rapat internal terkait jubir, kemudian direktur komunikasi politik, direktur konten dan termasuk visi-misi," kata Abdul di Rumah Cemara 19, Rabu (29/8/2018).

Ia menjelaskan, tim mulai mengintegrasikan seluruh agenda dan sistem kerja di bidang komunikasi publik. Hal itu guna memastikan komunikasi publik yang dihadirkan ke masyarakat tersinkronisasi dengan baik.

Baca juga: Din Syamsuddin Tolak Tawaran Jadi Ketua Tim Kampanye Jokowi-Maruf

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Tim Kampanye Hasto Kristiyanto. Ia menuturkan tim selalu melakukan evaluasi rutin dengan para jubir untuk menyampaikan gagasan dan program Jokowi-Ma'ruf ke masyarakat luas secara positif.

"Kiai Ma'ruf sebagai pengayom, pengayom umat. Pak Jokowi sebagai sosok muda yang berprestasi. Itu semua akan kami kemas dengan cara yang positif," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Arsul Sani mengungkapkan, tim kampanye juga membahas rancangan agenda kerja di bidang logistik, saksi, serta hukum dan advokasi.

"Saya kan wakil ketua yang membidangi tiga direktorat. Direktorat saksi, logistik, dan hukum advokasi. Nah ini yang tadi kita lakukan rapat itu adalah menyusun agenda kerja, perencanaan-perencanaan kerja dari tiga direktorat ini," kata Arsul.

Baca juga: Disebut Jadi Jubir Jokowi-Maruf, Pengurus Demokrat Jabar Temui Deddy Mizwar

Arsul mencontohkan, terkait saksi, tim kampanye membahas pengerahan dukungan saksi dari sembilan partai Koalisi Indonesia Kerja. Hal itu guna memastikan pengerahan dukungan saksi berlangsung secara proporsional.

Selain itu, terkait bidang hukum dan advokasi, tim kampanye nasional mulai berkoordinasi dengan seluruh pimpinan partai di daerah untuk menyiapkan tenaga-tenaga profesional dalam bidang hukum dan advokasi.

"Ini kan kita juga sampaikan mulai kepada pimpinan partai di tingkat wilayah agar menyiapkan juga tenaga-tenaga profesional seperti advokat untuk menjadi tim hukum dan advokasi," ujar dia.