Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepala BMKG Minta Stop Hoaks soal Gempa Lombok

Kompas.com - 27/08/2018, 21:26 WIB
Devina Halim,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengatakan lebih baik memikirkan tentang pencegahan gempa daripada hoaks. Ia berkaca dari masih banyaknya hoaks terkait gempa susulan yang beredar setelah bencana gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Daripada meramal-ramal akan ada gempa di tanggal-tanggal tertentu, itu hanya akan menghabiskan energi," ujar Dwikorita di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat, Senin (27/9/2018).

"Tapi kita harus siap di manapun, kita harus siap bangunannya," lanjut dia.

Baca juga: Banjir Hoaks Bencana, Bagaimana Kita Menyikapinya?

Bencana gempa Lombok yang terjadi beberapa waktu lalu dijadikannya contoh kurangnya kesiapan bangunan menghadapi gempa. Padahal, wilayah Indonesia rawan terhadap gempa.

"Kalau Lombok itu bukan gempa paling kuat, itu tidak seharusnya rusak seperti ini, tapi karena bangunannya tidak siap, sehingga tidak cukup waktu bagi penghuninya lari keluar," jelasnya.

Ia menyebutkan bahwa sebenarnya sudah ada peta yang menggambarkan zona, di mana kemungkinan terjadi gempa atau gesekan lempengan bumi.

Namun, Dwikorita menegaskan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari tindakan pencegahan dan perlu didukung dengan bangunan tahan gempa.

Baca juga: Kapolri: Jangan Percaya Hoaks Gempa Besar 26 Agustus

"Tapi itu jangan dijadikan heboh, justru itu bagian dari kesiapan, tinggal konstruksinya disesuaikan agar kalau ada gempa bangunan itu tidak langsung roboh," terang dia.

"Kalau seandainya gempanya sangat kuat, bangunan itu memang bergoyang dan memberikan cukup waktu bagi penghuninya untuk lari keluar," tambah dia.

Edukasi seperti ini diharapkannya dapat menjadi modal bagi masyarakat agar tidak memercayai berbagai hoaks terkait gempa.

Kompas TV Sutopo pun berharap masyarakat untuk tidak mudah percaya pada berita-berita bohong yang menyebar di media sosial.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Nasional
Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

Nasional
Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com