Soal Kasus E-KTP, Novanto Sebut Gamawan Fauzi dan Mekeng Punya Peran

Kompas.com - 27/08/2018, 14:28 WIB
Mantan Anggota DPR RI Setya Novanto tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (27/8/2018).untuk periksa sebagai saksi kasus kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau. Reza JurnalistonMantan Anggota DPR RI Setya Novanto tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (27/8/2018).untuk periksa sebagai saksi kasus kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua DPR Setya Novanto diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi dalam kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau.

Sebelum memasuki ruang pemeriksaan, Novanto sempat berbicara soal kasus e-KTP. Dia meminta KPK menuntaskan kasus yang menjebloskannya ke penjara itu.

"Yang penting soal e-KTP juga harus tuntas," katanya, di KPK gedung Merah Putih, Senin (27/8/2019).

Baca juga: Putusan Hakim Kasus E-KTP, Nama Gamawan hingga Ade Komarudin Muncul Lagi

Dia tak lupa menyebutkan peran mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi dalam tersebut, termasuk adanya keterlibatan mantan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR saat itu Marcus Melchias Mekeng. 

"Soal Mendagri, yang memang punya peran dia dan juga ketua badan anggaran saat itu ya," katanya. 

Nama mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi memang disebut oleh hakim yang membacakan putusan terhadap Novanto.

Baca juga: Menurut Novanto, Salah Satu Anggota Konsorsium E-KTP Orang Dekat Gamawan Fauzi

Dia disebut sebagai pihak yang diuntungkan dari proyek pengadaan KTP elektronik sebesar Rp 50 juta.

"Gamawan Fauzi sejumlah Rp 50 juta," ujar hakim saat membacakan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (24/4/2018).

Gamawan juga disebut menerima satu unit Ruko di Grand Wijaya dan sebidang tanah di Jalan Brawijaya III melalui Asmin Aulia.

Baca juga: Gamawan Fauzi Bantah Putusan Novanto soal Terima Uang E-KTP

Nama Gamawan juga pernah disebutkan dalam putusan sidang dengan terdakwa mantam Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Irman dan bawahannya, Sugiharto.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Tambah Staf Khusus, Gerindra Tak Masalah jika Sesuai Aturan

Jokowi Tambah Staf Khusus, Gerindra Tak Masalah jika Sesuai Aturan

Nasional
Jokowi Diminta Jelaskan ke Publik soal Tugas dan Fungsi Stafsus Baru

Jokowi Diminta Jelaskan ke Publik soal Tugas dan Fungsi Stafsus Baru

Nasional
LGBT Dilarang Jadi CPNS Kejaksaan Agung, Arsul Sani: Itu Diskriminasi

LGBT Dilarang Jadi CPNS Kejaksaan Agung, Arsul Sani: Itu Diskriminasi

Nasional
Bertemu Mahfud MD, Dubes Jepang Ingin Perkuat Kerja Sama Keamanan Laut hingga Antiteror

Bertemu Mahfud MD, Dubes Jepang Ingin Perkuat Kerja Sama Keamanan Laut hingga Antiteror

Nasional
Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden, Demokrat: Cukup 2 Periode

Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden, Demokrat: Cukup 2 Periode

Nasional
Menkes Sebut Tagihan Pelayanan Jantung BPJS Kesehatan Tembus Rp 10,5 T

Menkes Sebut Tagihan Pelayanan Jantung BPJS Kesehatan Tembus Rp 10,5 T

Nasional
Menag Tak Mau Buru-buru Bubarkan Pesantren yang Terpapar Radikalisme

Menag Tak Mau Buru-buru Bubarkan Pesantren yang Terpapar Radikalisme

Nasional
Jokowi Tunjuk Staf Khusus, PKS Sebut Nuansa Bagi-bagi Kursi Masih Terlihat

Jokowi Tunjuk Staf Khusus, PKS Sebut Nuansa Bagi-bagi Kursi Masih Terlihat

Nasional
Kasus Dugaan Suap Eks Dirkeu AP II, KPK Panggil Direktur Bisnis PT INTI

Kasus Dugaan Suap Eks Dirkeu AP II, KPK Panggil Direktur Bisnis PT INTI

Nasional
Mardani: Tanpa Tupoksi yang Jelas, Staf Khusus Presiden Berpotensi Tumpang Tindih

Mardani: Tanpa Tupoksi yang Jelas, Staf Khusus Presiden Berpotensi Tumpang Tindih

Nasional
Upayakan Kembalikan Aset First Travel ke Korban, Kejagung Tunggu Putusan Gugatan Perdata

Upayakan Kembalikan Aset First Travel ke Korban, Kejagung Tunggu Putusan Gugatan Perdata

Nasional
Evaluasi Masa Jabatan Presiden di Mata Parpol...

Evaluasi Masa Jabatan Presiden di Mata Parpol...

Nasional
Kementerian Agama Siapkan Program Sertifikasi Dai

Kementerian Agama Siapkan Program Sertifikasi Dai

Nasional
LGBT Dilarang Daftar CPNS Kejagung, Ini Alasannya

LGBT Dilarang Daftar CPNS Kejagung, Ini Alasannya

Nasional
Menteri Agama Luncurkan Pospenas Ke-8, Kompetisi Olahraga dan Seni Antarpesantren

Menteri Agama Luncurkan Pospenas Ke-8, Kompetisi Olahraga dan Seni Antarpesantren

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X