Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pilih Tak Ikut Tim Jokowi atau Prabowo, Ini yang Akan Dilakukan Mahfud MD

Kompas.com - 20/08/2018, 12:37 WIB
Luthfia Ayu Azanella,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menegaskan tak akan bergabung pada salah satu tim pemenangan pasangan capres dan cawapres pada Pemilihan Presiden 2019.

Hal itu disampaikannya saat berbincang dengan Kompas.com, Sabtu (18/8/2018), di kediamannya, Sambilegi Baru, Sleman, Yogyakarta.

Pada Pemilihan Presiden 2014, Mahfud menjadi Ketua Tim Pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, yang bertarung melawan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Menjelang penentuan cawapres Jokowi, namanya disebut-sebut sebagai kandidat terkuat sebelum akhirnya Jokowi memilih Ma'ruf Amin.

Lalu, apa yang akan dilakukan Mahfud?

"Saya sudah nyatakan tidak akan ikut tim politik. Dua-duanya (Jokowi maupun Prabowo) tidak," kata Mahfud.

"Untuk tim ideologi kenegaraan, saya ikut Pak Jokowi karena saya duduk di BPIP (Badan Ideologi Pembinaan Pancasila). Ini kan bukan politik. Netral. Siapa pun presidennya, tetap jalan. Karena netral, saya tidak boleh ikut salah satu tim pemenangan. Itu yang terbaik. Rakyat silakan pilih yang terbaik," lanjut dia.

Ia mengatakan, kegiatan di BPIP akan tetap dijalaninya karena merupakan aktivitas rutin. Demikian pula mengajar di sejumlah kampus.

Sementara itu, saat ditanya mengenai apakah ada tawaran untuk bergabung dengan salah satu tim, Mahfud tak ingin membahasnya.

Ia kembali menegaskan, pilihan terbaik saat ini adalah tidak bergabung dengan tim mana pun.

Buka suara

Mahfud juga mengungkapkan alasannya buka suara terkait "keramaian" yang terjadi setelah Jokowi mengumumkan cawapres pilihannya.

Sebelumnya, informasi yang beredar menyebutkan pilihan akhir Jokowi adalah Mahfud MD. Jelang pengumuman cawapres Jokowi, Mahfud juga sudah berada di restoran tak jauh dari lokasi pertemuan Jokowi dan partai koalisi.

Ternyata, yang diumumkan Jokowi sebagai cawapres adalah Ma'ruf Amin.

Pada sebuah program televisi swasta, Mahfud mengungkapkan bahwa ia memang dihubungi oleh sejumlah orang di lingkaran Jokowi untuk mempersiapkan segala persyaratan terkait pendaftaran cawapres.

Ia memilih mengungkapkan semuanya karena ada informasi simpang-siur bahwa seolah-olah apa yang dilakukannya karena inisiatif pribadi. Mahfud menilai, ada yang harus diluruskannya.

"Saya sebenarnya sudah tidak mau ngomong. Stop. Tapi kemudian ada yang berbicara bahwa itu karena Pak Mahfud GR saja. Tidak begitu. Akhirnya saya berpikir, saya harus bicara. Setelah itu cukup, saya tidak bicara lagi," ujar Mahfud.

“Saya sudah terima itu sebagai realitas politik, saya sudah ikut proses. Jadi ya tidak apa-apa, saya ikhlas dan saya sudah bertemu dengan Presiden Jokowi,” kata mantan anggota DPR ini.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik Mahfud MD

Kompas TV Proses umrah, yakni Thawaf dan Sa'i berlangsung selama hampir 2 jam berjalan kaki di Masjidil Haram.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com